Pembangunan Bapas di Kota Sukabumi Direstui Pemerintah Pusat, Ayep Zaki: Kita Tunggu Realisasinya

SUKABUMI, eljabar.com – Rencana pembangunan Balai Pemasyarakatan (Bapas) di Kota Sukabumi memasuki babak baru. Pemerintah pusat telah memberikan lampu hijau terhadap rencana pembangunan fasilitas pelayanan pemasyarakatan tersebut melalui rekomendasi kebijakan strategis dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kemenko Kumham Imipas) Republik Indonesia.
Dukungan pemerintah pusat tersebut ditandai dengan diterimanya salinan rekomendasi kebijakan strategis oleh Pemerintah Kota Sukabumi, Selasa (17/11/2026). Dokumen tersebut diserahkan langsung kepada Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dalam forum koordinasi yang berlangsung di Flores Ballroom, Hotel Borobudur, Jakarta.
Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki menyambut positif diterimanya rekomendasi tersebut. Menurutnya, dukungan resmi dari pemerintah pusat menjadi langkah penting dalam mendorong percepatan pembangunan infrastruktur pelayanan hukum dan pemasyarakatan di Kota Sukabumi.
Ia menyampaikan, pembangunan Balai Pemasyarakatan merupakan salah satu kebijakan strategis yang akan direalisasikan di Kota Sukabumi. Karena itu, pemerintah daerah berharap tahapan selanjutnya dapat segera ditindaklanjuti sehingga rencana pembangunan tersebut tidak berhenti pada sebatas rekomendasi kebijakan.
“Alhamdulillah, hari ini kita mendapatkan salinan rekomendasi kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan. Kebijakan yang akan dilaksanakan di Sukabumi yaitu membangun Bapas di Kota Sukabumi. Kita tunggu pembangunannya,” ujar Ayep, sebagaimana dilansir dari situs resmi Pemerintah Kota Sukabumi.
Menurutnya, kehadiran Bapas di Kota Sukabumi diharapkan dapat memperkuat pelayanan pemasyarakatan sekaligus meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan pembimbingan dan pendampingan kemasyarakatan.
Selama ini, Balai Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam sistem pemasyarakatan, khususnya dalam memberikan pendampingan, pembimbingan kemasyarakatan, serta pengawasan terhadap klien pemasyarakatan.
Keberadaan Bapas juga menjadi bagian penting dalam mendukung proses reintegrasi sosial bagi warga binaan agar dapat kembali menjalani kehidupan di tengah masyarakat secara lebih baik. Melalui pembimbingan dan pendampingan yang terarah, klien pemasyarakatan diharapkan mampu beradaptasi kembali dengan lingkungan sosial serta tidak mengulangi tindak pidana.
Dengan dibangunnya fasilitas Bapas di Kota Sukabumi, pelayanan pemasyarakatan diharapkan menjadi lebih dekat, mudah dijangkau, dan efektif. Selain meningkatkan kualitas pelayanan publik, keberadaan fasilitas tersebut juga diharapkan memperkuat koordinasi antara pemerintah daerah dengan instansi terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pemasyarakatan.
Penyerahan rekomendasi kebijakan strategis tersebut merupakan bagian dari upaya sinkronisasi program antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang hukum, hak asasi manusia, imigrasi, dan pemasyarakatan.
Dalam forum koordinasi tersebut, sejumlah kepala daerah dan perwakilan pemerintah provinsi lainnya juga menerima rekomendasi kebijakan strategis sesuai dengan kebutuhan dan prioritas pembangunan di wilayah masing-masing.
Di antaranya Bupati Karimun, Bupati Kepulauan Meranti, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Bali, dan Sulawesi Utara.
Melalui diterimanya rekomendasi tersebut, Pemerintah Kota Sukabumi diharapkan segera melakukan koordinasi lanjutan dengan kementerian terkait untuk mematangkan berbagai tahapan persiapan pembangunan.
Langkah tersebut mencakup tindak lanjut kebijakan dan koordinasi teknis agar rencana pembangunan Balai Pemasyarakatan di Kota Sukabumi dapat segera direalisasikan.
Pemkot Sukabumi berharap kehadiran Bapas nantinya mampu memperkuat sistem pelayanan hukum dan pemasyarakatan, sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mendukung pembinaan, pendampingan, dan reintegrasi sosial klien pemasyarakatan. (Anne)







