Dua Tahun Prabowo: Negara Kuat, Pemerintahan Efektif, dan Tantangan Membangun Institusi

JAKARTA, eljabar.com – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjadi momentum untuk membaca arah kepemimpinan sekaligus menilai sejauh mana berbagai agenda besar pemerintah mulai diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dua tahun dinilai masih terlalu singkat untuk menghakimi sebuah pemerintahan yang belum mencapai setengah periode masa jabatan. Namun, rentang waktu tersebut dinilai sudah cukup untuk melihat karakter seorang presiden, mulai dari obsesinya, cara menggunakan kekuasaan, orang-orang yang dipercaya, hingga sejauh mana gagasan yang disampaikan saat kampanye diterjemahkan menjadi kebijakan publik.

Pandangan tersebut disampaikan Ketua Dewan Pers Komaruddin Hidayat dalam opini bertajuk “Dua Tahun Prabowo: Antara Negara Kuat dan Pemerintahan Efektif”.

Menurutnya, dalam dua tahun pertama, seorang presiden biasanya sudah memperlihatkan watak kepemimpinannya. Karena itu, penilaian terhadap pemerintahan Prabowo tidak semata-mata dapat dilihat dari daftar program yang telah dikerjakan, tetapi juga dari pertanyaan mendasar mengenai apakah pemerintah telah berhasil membangun negara yang kuat atau baru sebatas membangun pemerintahan yang kuat.

Prabowo Subianto memasuki Istana dengan modal politik yang kuat. Ia dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 20 Oktober 2024 setelah memenangkan Pemilihan Presiden 2024 dengan mandat elektoral yang besar.

Selain itu, Prabowo bukan figur yang baru muncul dalam panggung politik nasional. Ia telah puluhan tahun berada dalam orbit kekuasaan, baik sebagai prajurit, pengusaha, ketua partai politik maupun calon presiden, sebelum akhirnya menduduki posisi tertinggi di pemerintahan.

Modal Politik dan Karakter Seorang Petarung

Salah satu kekuatan Prabowo adalah daya juangnya. Ia pernah mengalami kekalahan dalam pertarungan politik, tetapi tidak meninggalkan gelanggang. Kemampuan untuk bangkit dari kekalahan tersebut dinilai menunjukkan daya tahan psikologis sekaligus keyakinan terhadap tujuan politik yang diperjuangkannya.

Prabowo juga dikenal memiliki karakter nasionalisme yang kuat. Negara, kedaulatan, pertahanan, pangan dan energi bukan sekadar sektor kebijakan baginya, melainkan bagian dari gagasan besar mengenai Indonesia yang berdaulat.

Latar belakangnya sebagai prajurit turut membentuk cara pandang tersebut. Prabowo cenderung melihat dunia sebagai arena kompetisi dan negara sebagai aktor yang harus kuat agar tidak mudah dipermainkan oleh kekuatan lain.

Pandangan itu mendapatkan relevansi ketika dunia memasuki era ketidakpastian geopolitik yang ditandai perang Rusia-Ukraina, konflik Timur Tengah, rivalitas Amerika Serikat dan China, perubahan rantai pasok, perang dagang hingga perebutan sumber daya strategis.

Dalam konteks tersebut, gagasan mengenai kemandirian nasional dinilai bukan sekadar romantisme. Namun, persoalan berikutnya adalah bagaimana kapasitas personal seorang presiden diterjemahkan menjadi kapasitas institusional negara.

Negara Kuat Tidak Cukup Hanya Mengandalkan Presiden

Negara tidak menjadi kuat hanya karena presidennya tegas dan memiliki kekuatan politik. Negara akan benar-benar kuat apabila hukum bekerja, birokrasi profesional, pendidikan bermutu, ekonomi produktif, teknologi berkembang, korupsi terkendali dan masyarakat memiliki kepercayaan terhadap institusi negara.

Dalam pemerintahan Prabowo, terdapat sejumlah agenda besar yang relatif jelas, antara lain swasembada pangan, ketahanan energi, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan dan pembangunan manusia.

Di antara berbagai program tersebut, Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu simbol paling kuat pemerintahan Prabowo selama dua tahun pertama.

Secara filosofis, program MBG memiliki dasar yang kuat. Negara tidak hanya memiliki tugas membangun infrastruktur seperti jalan, bendungan maupun kawasan industri. Negara juga berkewajiban memastikan anak-anak Indonesia tumbuh sehat dan memperoleh kesempatan yang relatif sama untuk mengembangkan potensinya.

Prabowo menyebut MBG sebagai investasi untuk generasi masa depan. Dalam rancangan APBN 2026, program tersebut ditargetkan menjangkau 82,9 juta penerima manfaat dengan anggaran Rp335 triliun.

Namun, semakin besar sebuah program, semakin tinggi pula tuntutan terhadap tata kelolanya.

Program yang berkaitan dengan makanan bagi puluhan juta anak tidak cukup hanya mengandalkan niat baik. Program tersebut membutuhkan standar gizi yang jelas, keamanan pangan, rantai pasok yang baik, tenaga profesional serta sistem pengawasan dan pertanggungjawaban yang ketat.

Peristiwa keracunan makanan yang terjadi di berbagai daerah menjadi peringatan penting. Ribuan siswa dan guru dilaporkan mengalami sakit, sehingga pemerintah kemudian memperketat pengawasan terhadap dapur dan distribusi makanan.

Kondisi tersebut menunjukkan satu prinsip penting dalam pemerintahan: semakin besar ambisi sebuah kebijakan, semakin tinggi pula tuntutan profesionalismenya.

Swasembada Pangan Harus Dibuktikan dengan Data

Agenda lain yang menjadi perhatian utama pemerintahan Prabowo adalah swasembada pangan.

Pemerintah menyatakan produksi dan cadangan beras meningkat secara signifikan. Pada pertengahan 2026, pemerintah bahkan menyebut cadangan beras pemerintah telah mencapai lebih dari 5,3 juta ton.

Capaian tersebut tentu menjadi perkembangan penting. Namun, ukuran keberhasilan swasembada pangan tidak seharusnya berhenti pada angka produksi maupun jumlah cadangan beras pemerintah.

Pertanyaan yang lebih mendasar adalah apakah petani menjadi lebih sejahtera, apakah konsumen memperoleh pangan dengan harga terjangkau, apakah produktivitas pertanian meningkat secara berkelanjutan, serta apakah ketergantungan terhadap impor benar-benar berkurang tanpa mengorbankan stabilitas harga.

Karena itu, seluruh klaim mengenai keberhasilan swasembada pangan harus didukung data yang akurat dan lengkap, bukan semata-mata jawaban politik.

Swasembada pangan juga tidak sekadar berarti kemampuan negara menumpuk beras di gudang. Swasembada merupakan kemampuan sebuah bangsa membangun ekosistem pangan yang sehat dari hulu hingga hilir.

Petani harus memperoleh keuntungan, konsumen harus terlindungi, infrastruktur harus memadai, teknologi harus berkembang dan generasi muda harus memiliki ketertarikan untuk menjadi petani modern.

Jika berbagai aspek tersebut tidak dibangun secara bersamaan, swasembada berisiko berubah menjadi slogan yang pada akhirnya justru menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Memperkuat Institusi, Bukan Sekadar Kekuasaan

Prabowo tampaknya memiliki keyakinan terhadap pentingnya negara yang kuat. Gagasan tersebut memiliki akar sejarah yang panjang dalam pemikiran politik Indonesia.

Setelah bertahun-tahun negara dinilai terlalu lemah menghadapi kepentingan ekonomi dan politik, gagasan tentang strong state memang memiliki daya tarik.

Namun, negara kuat memiliki dua wajah.

Di satu sisi, negara kuat berarti pemerintah mampu menegakkan hukum, memberikan pelayanan publik, membangun infrastruktur, melindungi masyarakat miskin dan menghadapi kepentingan ekonomi yang terlalu dominan.

Di sisi lain, negara kuat dapat berubah menjadi kekuasaan yang terlalu dominan apabila tidak diimbangi kontrol institusional.

Karena itu, tantangan Prabowo bukan sekadar memperkuat negara, tetapi memperkuat institusi negara tanpa melemahkan masyarakat.

Demokrasi membutuhkan pemerintah yang kuat sekaligus masyarakat sipil yang kuat. Demokrasi juga membutuhkan presiden yang efektif sekaligus pers yang bebas, serta birokrasi yang disiplin bersama parlemen dan lembaga hukum yang mampu menjalankan fungsi kontrol.

Kekuatan negara tanpa kontrol berpotensi berubah menjadi kekuasaan yang mengarah pada pemerintahan otoriter dan tidak akan bertahan lama.

Politik Akomodasi dan Ruang Kritik

Prabowo juga dinilai memiliki kemampuan menarik dalam mengelola politik. Ia mampu merangkul berbagai kekuatan yang sebelumnya berada di luar lingkarannya.

Koalisi pemerintahan yang terbentuk menjadi sangat besar. Secara praktis, kondisi tersebut menguntungkan karena pemerintah relatif tidak terlalu direpotkan oleh oposisi parlementer yang kuat.

Namun, dari perspektif demokrasi, kondisi itu menghadirkan sebuah paradoks. Semakin besar koalisi pemerintah, semakin kecil pula ruang oposisi formal.

Padahal, demokrasi tidak hanya berbicara mengenai siapa yang menang dan siapa yang kalah. Demokrasi juga membutuhkan pihak yang kalah untuk tetap memiliki ruang dalam mengawasi pihak yang menang.

Oposisi yang sehat bukanlah musuh pemerintah. Sebaliknya, oposisi dapat menjadi cermin yang membantu pemerintah melihat kelemahan dan memperbaiki kebijakannya.

Karena itu, stabilitas politik perlu dijaga tanpa mengorbankan mekanisme kritik.

Tantangan Pemerintahan Prabowo Ada pada Eksekusi

Pemerintahan Prabowo sebenarnya tidak kekurangan gagasan. Justru agenda yang dimiliki sangat banyak, mulai dari pangan, energi, MBG, hilirisasi, industrialisasi, pertahanan, koperasi, pembangunan desa, pendidikan hingga kesehatan.

Persoalannya adalah apakah mesin birokrasi mampu menjalankan seluruh agenda tersebut secara bersamaan dan efektif.

Di sinilah peran para menteri menjadi sangat penting.

Menteri bukan sekadar pelaksana perintah presiden. Menteri seharusnya menjadi penyaring, penerjemah sekaligus penguji gagasan presiden.

Seorang menteri semestinya mampu memberikan masukan secara terbuka kepada presiden ketika sebuah kebijakan dapat dilaksanakan, terlalu mahal, berisiko, perlu ditunda atau sebaiknya dilakukan dengan cara berbeda.

Jika semua menteri hanya memberikan jawaban persetujuan, presiden justru kehilangan salah satu sumber informasi terpenting dalam menjalankan pemerintahan.

Kabinet yang sehat bukan kabinet yang selalu sepakat dalam segala hal. Kabinet yang sehat adalah kabinet yang berani berbeda pendapat di ruang rapat, tetapi tetap kompak ketika keputusan telah ditetapkan.

Karena itu, kualitas kabinet Prabowo tidak semestinya hanya diukur dari banyaknya tokoh terkenal yang berada di dalamnya atau besarnya koalisi politik yang mendukung pemerintah.

Ukuran sebenarnya adalah hasil kerja.

Berapa banyak masalah yang berhasil diselesaikan? Berapa kebijakan yang benar-benar bekerja? Berapa rupiah anggaran yang menghasilkan manfaat? Berapa banyak birokrasi yang berhasil disederhanakan? Dan yang paling penting, apakah kehidupan rakyat menjadi lebih baik?

Lima Catatan untuk Dua Tahun Pemerintahan Prabowo

Menjelang dua tahun pemerintahan, sedikitnya terdapat lima hal yang perlu menjadi perhatian Presiden Prabowo.

Pertama, pemerintah tidak boleh terlalu bergantung pada kekuatan personal presiden. Presiden yang kuat memang diperlukan, tetapi Indonesia membutuhkan institusi yang kuat lebih daripada figur yang kuat.

Masa jabatan seorang presiden akan berakhir, sedangkan institusi negara harus terus bertahan.

Kedua, meritokrasi harus diperkuat. Loyalitas politik jangan sampai lebih menentukan dibandingkan kemampuan profesional. Negara yang besar tidak dapat dikelola hanya berdasarkan prinsip kedekatan.

Ketiga, disiplin fiskal harus dijaga. Program populis mungkin disukai masyarakat, tetapi negara tidak boleh mengabaikan matematika anggaran. Setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus memiliki social return yang jelas.

Keempat, komunikasi publik perlu diperbaiki. Presiden dan para menteri harus lebih terbuka terhadap kritik. Kritik bukan sabotase, melainkan mekanisme koreksi.

Kelima, negara kuat tidak boleh disamakan dengan pemerintah yang tidak boleh dikritik.

Justru pemerintah yang percaya diri adalah pemerintah yang tidak takut terhadap kritik.

Rakyat Menunggu Hasil, Bukan Sekadar Program

Lantas, bagaimana dua tahun pemerintahan Prabowo harus dinilai?

Berbagai agenda besar yang dijalankan pemerintah patut mendapatkan dukungan. Namun, pada saat yang sama, sejumlah catatan dan kritik juga perlu diperhatikan.

Beberapa capaian patut dicatat, terutama keberanian menetapkan agenda ketahanan pangan, penguatan program gizi dan orientasi terhadap kemandirian ekonomi.

Pemerintah sendiri mencatat peningkatan produksi pangan dan cadangan beras sebagai salah satu capaian penting.

Namun, terlalu dini untuk menyatakan seluruh agenda tersebut telah berhasil. Sebagian besar agenda besar Prabowo masih menunjukkan arah dan sedang membangun fondasi.

Yang ditunggu rakyat adalah hasil nyata.

Bukan pidato, bukan jumlah program, bukan banyaknya proyek dan bukan pula besarnya koalisi politik.

Dengan perkembangan media sosial, masyarakat memiliki ruang yang semakin besar untuk mengawasi sekaligus menilai proses dan hasil kinerja pemerintah.

Pertanyaan rakyat pun akan terus bermunculan: apakah anak-anak miskin memperoleh gizi yang lebih baik? Apakah petani menjadi lebih sejahtera? Apakah kelas menengah merasa lebih aman? Apakah lapangan pekerjaan bertambah? Apakah kualitas pendidikan semakin baik? Apakah hukum semakin dipercaya? Apakah ruang korupsi semakin sempit? Apakah birokrasi semakin profesional?

Dan pertanyaan yang paling mendasar adalah apakah rakyat merasa memiliki negara, bukan sekadar menjadi objek dari negara.

Keluh kesah sekaligus harapan masyarakat kini semakin mudah memenuhi ruang publik dan terdengar melalui media sosial.

Dari Kekuasaan Menuju Peradaban

Prabowo merupakan presiden yang memiliki obsesi besar terhadap masa depan Indonesia. Ia ingin Indonesia menjadi negara yang berdaulat, mandiri, kuat dan dihormati.

Obsesi semacam itu diperlukan karena bangsa besar membutuhkan pemimpin yang berani berpikir besar.

Namun, tahap yang jauh lebih sulit adalah mengubah obsesi menjadi institusi, institusi menjadi kebijakan dan kebijakan menjadi kebiasaan sosial.

Tahun-tahun berikutnya akan menjadi sangat menentukan.

Pertanyaan besarnya adalah apakah kemenangan yang diraih melalui pemilu akan diikuti keberhasilan mewujudkan janji-janji kampanye.

Sejauh ini, Prabowo dinilai telah berhasil mengonsolidasikan kekuasaan. Tantangan berikutnya adalah bagaimana memenangkan kepercayaan sejarah.

Pada akhirnya, seorang presiden tidak dikenang karena seberapa besar kekuasaan yang berhasil dikumpulkannya. Seorang presiden akan dikenang karena apa yang dilakukannya dengan kekuasaan tersebut.

Ukuran paling sederhana dari seluruh capaian itu tetap kembali kepada pertanyaan seorang rakyat biasa: “Apakah hidup saya menjadi lebih baik?”

Evaluasi Kabinet Menjelang Pemilu 2029

Di tengah mulai terdengarnya persaingan politik menuju Pemilu 2029, Prabowo dinilai perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja para pembantunya.

Evaluasi tersebut penting agar pemerintahan tidak terjebak pada loyalitas politik semata. Mereka yang tidak efektif dan tidak memiliki kemampuan memadai perlu dipertimbangkan untuk digantikan dengan figur yang lebih profesional dan kompeten.

Ibarat pertandingan sepak bola, pemain yang tidak efektif dan tidak memiliki kemampuan cukup dalam menggiring permainan harus diganti dengan pemain profesional.

Profesionalisme dan prinsip meritokrasi dinilai lebih penting daripada loyalitas yang hanya berorientasi untuk menyenangkan atau memuji pimpinan.

Dengan demikian, dua tahun pemerintahan Prabowo seharusnya menjadi momentum evaluasi untuk memastikan bahwa kekuatan politik yang telah terkonsolidasi dapat diterjemahkan menjadi pemerintahan yang efektif, institusi yang kuat dan pada akhirnya kehidupan masyarakat yang semakin baik. (**)