Fantastis, 63 Miliar Belanja “Komunikasi” Gubernur Jawa Barat TA 2022.
BANDUNG, elJabar.com – Menelusuri dokumen APBD Tahun Anggaran 2022 Pemprov Jabar, belanja “Komunikasi” Gubernur lumayan besar. Ada dua pos Belanja Komunikasi, yaitu di Biro Umum Setda Jabar dan Dinas Komunikasi dan Informatika, dengan total anggaran sekitar 63,9 miliar.
Hal tersebut disampaikan Pengajar yang juga Pemerhati Anggaran Sekolah Politik Anggaran (SEPOLA) Perkumpulan Inisiatif Bandung, Nandang Suherman, kepada elJabar.com, Rabu (18/5).
Adapun nama programnya di Biro Umum adalah Materi Komunikasi Pimpinan dengan alokasi 16,2 miliar, sub kegiatannya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan sekitar 5,9 miliar dan Pendokumentasian sekitar 6,3 miliar.
Sedangkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika dengan Program Pengelolaan Informasi dan Informasi Publik alokasi sekitar 75,7 miliar, dengan kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik.
Anggaran sebesar itu dibagi menjadi 5 sub kegiatan. Yaitu Monitoring Opini dan Aspirasi Publik 1,1 miliar, Monitoring Informasi dan Agenda Prioritas Komunikasi Pemda 1,9 miliar, Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasim Publik 4 miliar, Pengelolaan Media Komunikasi Publik 47,7 miliar, Kemitraan dengan Stakeholder 15,7 miliar dan Penguatan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah 5,3 miliar.
“Alokasi anggaran yang terkait langsung ‘kepentingan’ Gubernur dan Wakil dalam konteks promosi ada di beberapa sub kegiatan tersebut dan kalau kita total anggaranya sekitar 63,9 miliar,” ujar Nandang Suherman, kepada elJabar.com, Rabu (18/5).
Menurut Nandang, ini angka yang luar biasa. Apabila membandingkan dengan alokasi untuk penguatan jaringan kelembagaan Koperasi 22,8 miliar, penguatan UMKM dan jaringan 9,3 miliar. Dan penguatan petani dan infrastruktur pertanian di Jawa Barat sekitar 35 miliar.
“Sungguh angka yang lumayan besar, kalau kita bandingkan dengan alokasi untuk penguatan jaringan Kelembagaan Koperasi 22,8 miliar, penguatan UMKM dan Jaringan 9,3 miliar atau untuk penguatan Petani dan infrastruktur pertanian di Jawa Barat sekitar 35 miliar,” bebernya.
Dengan alokasi yang besar seperti itu, maka menurut Nandang Suherman, tidak aneh kalau ruang public atau media luar ruang seperti Billboard, Baliho, Spanduk banyak ditemukan gambar Gubernur dengan berbagai pesan pembangunanya.
Demikian juga di media social, begitu rajinnya Gubernur dan Wakilnya muncul dengan beragam pose dan pesan yang dirangkai, agar menarik public.
Yang perlu diuji secara kritis oleh masyarakat adalah seberapa jauh korelasi antara slogan, pesan, laporan yang dikemas melalui media luar ruang dan media social, dengan kenyataan yang dirasakan dan dialami oleh masyarakat.
“Ini yang tidak pernah dilakukan oleh Gubernur untuk melihat persepsi public atas pelayanan yang diberikan dan disediakan oleh Pemprov Jabar,” kata Nandang.
Kalaupun ada indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang setiap tahun dilaporkan dalam dokumen resmi pertanggungjawaban, itu dilaksanakan oleh internal Pemprov.
Mestinya menurut Nandang, itu dilakukan oleh lembaga independent yang melakukanya, agar kepercayaan public terbangun.
Sejak Kepala Daerah dan Wakil dipilih langsung oleh Rakyat, setiap Kepala Daerah jadi cukup rajin “mempromosikan” kinerja dan citra dirinya, agar muncul kesan dipublik menjadi Positif. Maka kegiatan untuk “memoles” Kepala Daerah jadi melonjak tajam. Dan itu hampir terjadi di seluruh daerah.
“Bagi Kepala Daerah selama menjabat dia bisa mempromosikan ‘dirinya’ dengan menggunakan uang rakyat. Maka hasil survei persepsi public selalu baik untuk para Kepala Daerah,” imbuhnya.
Kalau dibandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah dan Jawa Timur, alokasi anggaran untuk pos yang sama, Jawa Barat memang paling besar, yaitu sekitar 63,9 miliar. Gubernur/Wakil Jateng hanya 27 miliar dan Gubernur/Wakil Jatim sekitar 21,6 miliar.
Mengapa Gubernur Jawa Barat jauh lebih besar dibanding Jateng dan Jatim? Mungkin karena jumlah warga Jabar lebih besar dari kedua Provinsi tersebut. Dan tentu saja warga yang sudah masuk usia pemilih di Jawa Barat, juga jauh lebih besar.
“Sementara kita tahu bahwa Ridwan Kamil sudah mengenalkan ke public akan ikut konstetasi di Pilpres 2024. Nah, kalau ditarik ke arah ini sepertinya, menjadi logis anggaran Promosi Gubernur Jabar menjadi relative besar, dibanding Gubernur Jateng dan Jatim,” pungkasnya. (muis)
