FK3I Jawa Barat Siapkan Team Investigasi Realisasi IPPKH – El Jabar

FK3I Jawa Barat Siapkan Team Investigasi Realisasi IPPKH

BANDUNG, elJabar.com – Implementasi P.27/MenLhk/Setjen/Kum.1/7//2018 Tertanggal 21 Agustus 2018 Tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, menjadi konsentrasi Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) Jawa Barat, dalam upaya evaluasi dan monitoring pelaksanaan di lapangan.

Menurut Ketua BP FK3I Jawa Barat, Dedi Kurniawan, ada 39 regulasi yang berkaitan dengan aturan tersebut diatas. Ini menggambarkan pedoman tersebut mengatur khusus pada penggunaan kawasan hutan yang bertujuan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan non-kehutanan, yang tercantum pada Pasal 2 P.27 2018, juga dipertegas di Pasal 4 ayat 2.

“Mereka pemegang ijin mempunyai kewajiban, diantaranya membayar PNBP dan melakukan rehabilitasi lahan wilayahnya dan rehabilitasi lahan di wilayah penggantinya,” jelas Dedi Kurniawan, kepada elJabar.com, Minggu (26/9).

Beberapa wilayah terkait pembangunan infrastruktur Nasional, baik yang sudah berjalan maupun yang belum, dalam situasi pandemi Covid-19 menurut Dedi Kurniawan, FK3I melihat justru Pemerintah sengaja dengan gencar mempersiapkan dan mengeluarkan ijin pinjam pakai kawasan hutan (IPPKH) atas usulan pengusaha, dengan dalih kebutuhan strategis Nasional.

Tak tanggung-tangung kedepan malah sampai dipersiapkan melalui PP 23 Turunan UU Cipta Kerja dan Permen LHK turunan dari PP tersebut, dimana IPPKH sudah tidak berlaku ganti kawasan.

Akan tetapi cukup dengan ganti uang, dengan skema PNBP yang masuk ke Kementrian Keuangan,” ungkap Dedi.

Banyak yang ditemukan Dedi atas implementasi IPPKH, dimana realisasi penggantian lahan tidak berjalan sesuai regulasi. Dan data publik tersebut, terkesan ditutup-tutupi oleh pihak perusahaan.
“Jadi Kami mendapat kesimpulan, banyaknya hutan yang hilang,” tandasnya.

Beberapa perusahaan yang sedang FK3I periksa dan kaji, diantaranya PT. Geodipa Patuha di bidang Panas Bumi, PLTA Cisokan milik PLN di bidang PLTA dan PT. Antam di bidang Tambang Mineral.

Diakui Dedi Kurniawan, FK3I Jawa Barat melalui team investigasi akan melakukan pencarian data sekunder, yaitu informasi baik ke KLHK sebagai pemberi ijin, maupun kepada perusahaan selaku pemegang ijin, melalui mekanisme keterbukaan informasi public.

“Kami ingin memastikan regulasi dijalankan demi keseimbangan luasan kawasan. Hutan ganti hutan. Ini harga mati,” tegasnya
Pengawasan serta pengendalian para pemegang ijin jadi konsentrasi kami untuk memastikan bertambahnya kawasan sesuai peraturan.

“Dan kami dengan tegas, menolak secara mutlak pelepasan kawasan serta perubahan fungsi kawasan pada kawasan hutan dan kawasan konservasi,” pungkasnya. (muis)

Categories: Politik