Ganti Kerugian 49 Bidang Lahan Pembangunan Bendungan Tugu Dibayarkan - El Jabar

Ganti Kerugian 49 Bidang Lahan Pembangunan Bendungan Tugu Dibayarkan

TRENGGALEK, eljabar.com — Ganti kerugian pembebasan 49 bidang lahan milik masyarakat untuk pembangunan Bendungan Tugu di Desa Ngelinggis, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek telah dibayarkan.

Pembayaran ganti kerugian salahsatu proyek strategis nasional tersebut dilaksanakan di Kantor Desa Ngelinggis dan dipimpin langsung oleh Kepala ATR/BPN Kabupaten Trenggalek, Kusworo Sjamsi dan didampingi stake holder terkait yakni PPK Bendungan I Brantas, Yuda Tantra Ahmadi, PPK Pengadaan Tanah Brantas, Deny Bayu Prawesto.

Selain itu, pembayaran ganti kerugian tersebut juga dihadiri perwakilan dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Kediri dan Kepala Desa Ngelinggis, Didik Suyanto.

Proses pembayaran 45 bidang tanah yang diserahkan langsung kepada pemilik tersebut juga disaksikan oleh Kasi Datun Kejaksaan Negerei Trenggalek, Feza Reza, Wakapolres Trenggalek, Kompol Mujito dan sejumlah petugas BRI Cabang Trenggalek.

PPK Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan BBWS Brantas, Deny Bayu Prawesto, mengatakan, pembayaran tersebut ditransfer langsung ke rekening BRI pemilik tanah setelah diverifikasi sebelumnya oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN).

Dari informasi yang dihimpun, pembangunan Bendungan Tugu mengalami banyak perubahan. Pada pembangunan tahap pertama yang kontraknya berakhir pada Desember 2013 silam tanahnya belum tersedia seluruhnya. Bahkan, proses perizinan pemanfaatan lahan di kawasan hutan milik Perum Perhutani (Persero) memakan waktu dua tahun dari tahun 2016 sampai 2018.

Sedangkan pada tahap kedua, kebutuhan lahan pembangunan bendungan yang akan memberikan layanan irigasi seluas 1.200 hektar pertanian dan kapasitas air baku 12 liter per detik tersebut, mencapai 24,35 hektar.

Peneliti Investment And Asset Studies of Surabaya (Invasus), Lukas Jebaru, menilai, pembayaran ganti kerugian tanah milik masyarakat yang dilaksanakan pertengahan Desember 2020 lalu, merupakan indikator keberhasilan kinerja pembebasan lahan untuk pembangun yang patut diapresiasi.

“Persoalan pembebasan lahan masyarakat yang dibutuhkan untuk pembangunan adalah persoalan yang pelik dan rumit. Namun pihak BBWS Brantas mampu mengakhiri polemik yang rumit tersebut sehingga hal ini tidak mengubah target waktu penyelesaian pembangunannya akhir tahun nanti,” ungkap Lukas. (*wn)

Categories: Nasional