‘Hama Irigasi’ Diduga Telan Dana P3-TGAI Gresik Tahun 2023, APH Masih Bergeming
GRESIK, eljabar.com – Padat Karya Tunai (PKT) melalui Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Sumber Daya Air (SDA) terus bergulir di seluruh Indonesia. Salah satunya di Kabupaten Gresik.
Kegiatan P3TGAI tahun 2023 di Kabupaten Gresik tersebar di 6 kecamatan 18 lokasi (1 lokasi mundur). Dengan anggaran Rp 195 juta setiap lokasi yang dilaksanakan Himpunan Petani Pemakai Air (HIPPA).
Dari total anggaran tersebut sebesar 95 persen diperuntukan kegiatan berupa pekerjaan perbaikan/rehabilitasi/peningkatan jaringan irigasi. Sisanya sebagai biaya operasional.
Pelaksanaan program ditekankan secara swakelola melibatkan partisipasi masyarakat, khususnya anggota HIPPA untuk mendukung kedaulatan pangan nasional ini masih ditengarai penuh masalah.
Selain tahapan molor dari jadwal, pekerjaan fisik terlambat dan ketepatan penentuan lokasi (penlok) pekerjaan. Skema pengajuan program melalui jalur aspirasi ini kerap dimanfaatkan sejumlah kepentingan terselubung. Ditengarai, hal ini menjadi biang kerok persoalan yang harus dihadapi pelaksana kegiatan.
Isu tak sedap adanya oknum yang menjadi makelar proyek meminta jatah kompensasi fee jasa usulan pembawa program ini mencuat. Akan tetapi para pengurus HIPPA yang menerima bantuan P3TGAI tahun 2023 di Kabupaten Gresik hanya bisa ngedumel, tak berdaya.
Kabarnya setelah dicairkan pengurus HIPPA diminta menyisihkan sebesar 20-25 persen dari nilai bantuan yang diterima sebesar Rp 195 juta per HIPPA sebagai uang kompensasi fee. Sementara jika tambah biaya pembuatan laporan tahu jadi, kompensasi tambah 5 persen.
Tak hanya itu pembuatan rekening HIPPA juga dilakukan secara seragam dan kolektif di kantor cabang bank plat merah di Surakarta.Padahal, rekening tabungan jenis bisnis, bakal menyisakan saldo jutaan. Jika ingin manarik seluruh saldo harus dilakukan di tempat tersebut.
Persoalan pelik ini harus dihadapi oleh HIPPA. Kelompok masyarakat petani ini seakan dijadikan alat mengeruk keuntungan. HIPPA tak berkutik, dengan anggaran yang sudah mengalami ‘kebocoran’, peruntukan di luar ketentuan petunjuk teknis (Juknis) dan petunjuk pelaksanaan (Juklak).
Imbasnya, sejumlah pengurus HIPPA harus memutar otak bagaimana cara mengerjakan pekerjaan fisik, sesuai kuantitas, kualitas serta estetika konstruksi yang tertuang dalam rencana anggaran belanja (RAB).
Selain itu pembentukan badan hukum HIPPA penerima P3TGAI di sebagian lokasi juga dibuat dadakan. Akibat hal ini, konstruksi saluran tersier banyak dibangun tidak sesuai dengan desain rencana yang telah disepakati Tim Swakelola.
Namun demikian, perubahan tersebut telah mendapat persetujuan Tim Pendamping Masyarakat (TPM), selaku kepanjangan tangan BBWS Bengawan Solo. Bahkan, kabarnya TPM juga menerima jasa pembuatan laporan proyek dan surat pertanggungjawaban (SPj).
Persoalan pelik program P3-TGAI dapat sorotan dari sederet aktivis anti korupsi. Salah satunya dari Lingkar Pergerakan Multiple Data (Link Pemuda).
Koordinator Link Pemuda Arshy Ibnu Alwahidi menilai sejumlah persoalan terkait P3-TGAI melalui jalur aspirasi. Termasuk kinerja pengendalian dan pengawasan program BBWS Bengawan Solo yang masih belum optimal.
“Fakta dugaan pemotongan dana bantuan HIPPA dari P3TGAI kan bisa jadi indikator pengawasan dan pengendalian program yang buruk,” ujarnya, Minggu, (20/05/2023).
Lanjut Ibnu, sebaiknya pihak-pihak terkait P3TGAI tidak usah malu untuk mengakui bahwa potongan dana bantuan tersebut.
“Dan segera melakukan langkah-langkah perbaikan dari TPB, KMB, dan Tim Swakelola. Bentuk tim untuk mencari tau dan menguji informasi adanya potongan,” tandasnya.
Ia juga mendesak penegakan hukum dari pihak Kejaksaan.
“Informasi dugaan pemotongan ini harus diusut tuntas sehingga wanti-wanti yang disampaikan Kejati Jatim pada penandatanganan PKS HIPPA dan PPK OP SDA IV Solo, di Hotel Aston, ada nilainya, bukan retorika,” tegasnya.
Sebelumnya Kepala Bidang OP BBWS Bengawan Solo Sri Wahyu Kusumastuti menegaskan agar kegiatan P3TGAI dilaksanakan sesuai ketentuan Juklak dan Juknis.
Hal itu disampaikan Sri pada sosialisasi pelaksanaan kegiatan P3TGAI di wilayah hulu, tengah dan hilir DAS Bengawan Solo.
“Pengawasan P3TGAI dilaksanakan secara berlapis,” ujar Sri melalui pesan elektronik, Rabu (1705/2023).
Sri menambahkan, pengawasan berlapis itu mulai dari TPB, KMB, TPM dan Tim Swakelola.
Praktik setoran rupiah sebagai jasa kompensasi, ucapan terima kasih kepada pembawa usulan program seakan bukan rahasia lagi. Namun persoalan ini, khususnya di Gresik masih tanpa tindak lanjut dari aparat penegak hukum (APH).
Padahal Jika ditotal, potensi kebocoran dana P3TGAI di Kabupaten Gresik bisa menembus ratusan juta rupiah. Bancakan ini tentu harus ada yang bertanggung jawab.
Sebab, aksi pemotongan itu dilakukan secara rapi, terkesan sudah terencana. Akibatnya kegiatan P3TGAI tidak tepat mutu, tepat biaya. Rasio pekerja yang terlibat juga relatif terbatas, antara 5-10 orang per lokasi atau masih di bawah 735 HOK.
Sektor-sektor pelaksanaan kegiatan P3TGAI dikendalikan oleh tangan-tangan di luar HIPPA. Invisible hands ini berasal dari lintas sektor, baik di pemerintahan dan di luar pemerintagan.
Isu sejumlah kompensasi fee dalam pelaksanaan P3TGAI tidak hanya mencuat pada tahun ini. Tapi sebelumnya, tahun 2022 persoalan serupa juga terjadi kepada sejumlah penerima program, melalui jalur aspirasi. Padahal untuk mendapatkan program ini selain jalur aspirasi, masih terdapat pengajuan secara mandiri dan penunjukan balai.
Preseden buruk pemotongan kompensasi fee pelaksanaan P3-TGAI, sebelumnya menjerat anggota DPRD Lampung Timur, Provinsi Sumatera Utara dari Fraksi Nasdem, Wiwik Yuliana.
Dia bersama Tohirin dan Sucipto yang merupakan tim suksesnya ditetapkan sebagai tersangka korupsi P3TGAI oleh Polres Lampung Timur, (12/08/2022).
Dikomandoi Wiwik mereka diduga melakukan pemotongan program P3-TGAI tahun anggaran 2022, dengan nilai kerugian negara mencapai Rp169 juta.
Kapolres Lampung Timur, Zaky Alkazar Nasution mengatakan para tersangka diduga memaksa melakukan pemotongan terhadap para penerima program, dengan nilai bervariasi antara Rp10 juta sampai Rp15 juta.
“Pemotongan dana P3-TGAI ini dilakukan kepada penerima program yang berada di Kecamatan Batanghari dan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur,” kata Zaky Alkazar Nasution pada waktu itu.
Di Gresik dalam pelaksanaan tahap 1 tahun 2023 terdapat 18 lokasi pelaksanaan P3TGAI. Sejumlah dugaan pemotongan program P3TGAI, kompensasi fee usulan merealisasikan program juga berhembus.
Sementara aparat penegak hukum (APH) hingga saat ini masih terlihat diam, seolah tak hirau untuk mendukung program yang diharapkan menunjang ketahanan dan kedaulatan pangan. (*wan/redaksi)