Kelautan Jadi Harapan Ekonomi Baru, Dorong Optimalisasi Potensi Laut
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Di tengah berbagai tantangan pembangunan, Provinsi Jawa Barat terus menatap laut sebagai masa depan ekonomi barunya. Dengan garis pantai sepanjang lebih dari 500 kilometer yang terbentang di utara dan selatan, Jawa Barat memiliki kekayaan kelautan yang sangat besar namun belum tergarap optimal. Pada tahun 2025, potensi sektor ini kembali disorot sebagai salah satu tumpuan utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Dra. Hj. Lina Ruslinawati, menyatakan bahwa potensi kelautan di wilayah Jawa Barat sangat strategis, baik dari sisi perikanan tangkap, budidaya, maupun pariwisata bahari. Menurutnya, jika dimaksimalkan dengan pendekatan yang terintegrasi dan berkelanjutan, sektor kelautan mampu menjadi penyumbang signifikan bagi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Barat.
“Wilayah kelautan kita, khususnya di Pantura dan pesisir selatan, menyimpan potensi ekonomi luar biasa. Namun selama ini perhatian dan alokasi anggaran belum sebanding dengan potensinya. Kita di DPRD mendorong agar ada peta jalan pembangunan kelautan yang jelas dan berpihak kepada masyarakat pesisir,” ujar Lina Ruslinawati, kepada elJabar.com.
Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Barat menunjukkan bahwa potensi lestari perikanan tangkap di laut utara mencapai 245.000 ton per tahun, sedangkan di laut selatan mencapai sekitar 180.000 ton. Komoditas utama yang menjadi andalan nelayan lokal antara lain ikan tongkol, cakalang, tenggiri, dan cumi-cumi. Namun, produksi aktual saat ini masih jauh di bawah angka potensi.
Selain perikanan tangkap, budidaya laut—khususnya budidaya udang vaname dan rumput laut—juga terus dikembangkan. Di wilayah Karawang, Subang, dan Indramayu, ratusan hektare tambak udang mulai dioptimalkan dengan teknologi modern. Pemerintah pusat bahkan telah mencanangkan pengembangan 20.000 hektare tambak ikan di Jawa Barat pada tahun 2025, sebagai bagian dari program swasembada protein nasional.
Lina Ruslinawati menyambut baik inisiatif tersebut dan menyebut bahwa peran daerah dalam mendampingi para pembudidaya sangat penting agar program tersebut tidak sekadar menjadi proyek jangka pendek.
“Saya sudah turun langsung ke lapangan, ke tambak-tambak di pesisir utara. Yang dibutuhkan bukan hanya bantuan infrastruktur, tetapi juga akses pembiayaan, pendampingan teknis, dan jaminan pasar. Tanpa itu, petambak sulit berkembang,” tambahnya.
Meski memiliki potensi besar, banyak wilayah pesisir Jawa Barat masih menghadapi persoalan mendasar seperti infrastruktur pelabuhan yang tidak memadai, akses jalan yang buruk, dan keterbatasan fasilitas pengolahan hasil laut. Di Pelabuhan Palabuhanratu misalnya, nelayan masih mengeluhkan fasilitas dermaga yang tidak cukup menampung kapal saat musim panen ikan.
DPRD Jawa Barat, melalui Komisi 2 yang membidangi kelautan dan perikanan, telah mendorong pemerintah provinsi untuk memasukkan pembangunan infrastruktur maritim ke dalam prioritas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2030.
“Kita ingin melihat adanya konektivitas antar pelabuhan, kawasan tambak, dan pusat distribusi. Ini penting agar hasil laut kita tidak berhenti di pelabuhan, tetapi bisa masuk ke pasar dengan harga yang layak bagi nelayan,” jelas Lina.
Selain dari aspek ekonomi perikanan, wilayah laut Jawa Barat juga menyimpan potensi pariwisata bahari yang luar biasa. Kawasan seperti Pantai Pangandaran, Ujung Genteng, dan Pulau Biawak di Indramayu menjadi destinasi yang menarik bagi wisatawan lokal maupun internasional. Namun, pengelolaan pariwisata bahari ini juga memerlukan keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan.
Lina Ruslinawati menegaskan bahwa Komisi 2 juga menaruh perhatian pada aspek konservasi laut, terutama dalam menjaga ekosistem terumbu karang, mangrove, dan padang lamun yang menjadi tempat pemijahan ikan.
“Kita tidak bisa hanya melihat laut sebagai komoditas. Laut adalah ruang hidup. Kita butuh kebijakan kelautan yang holistik dan ekologis, yang tidak hanya mementingkan pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga kelestarian jangka panjang,” ujarnya.
Salah satu tantangan lain dalam mengoptimalkan potensi kelautan adalah rendahnya kapasitas SDM pesisir. Banyak nelayan yang belum memahami teknologi penangkapan ikan yang ramah lingkungan atau belum memiliki akses terhadap pendidikan keuangan. Lina Ruslinawati mendorong agar program pelatihan dan pendampingan nelayan menjadi agenda tetap dalam APBD Provinsi Jawa Barat.
Selain itu, ia juga mengusulkan adanya revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait tata ruang laut yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim dan perkembangan teknologi maritim.
“Kita butuh Perda Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang bisa mengakomodir kepentingan masyarakat pesisir. Kita ingin ada ruang yang adil antara investasi, konservasi, dan kepentingan masyarakat pesisir,” pungkasnya. (muis)
