Komisi D DPRD Kab Bandung Tinjau Lokasi Bencana Anging Puting Beliung di Desa Mekarsaluyu - El Jabar

Komisi D DPRD Kab Bandung Tinjau Lokasi Bencana Anging Puting Beliung di Desa Mekarsaluyu

KAB. BANDUNG, eljabar.com — Komisi D DPRD Kabupaten Bandung meninjau lokasi bencana angin puting beliung menerjang Desa Mekarsaluyu, Kecamatan Cimenyan, Kabupaten Bandung, Minggu (28/03/2021).

Ketua Komisi D DPRD Kabupaten Bandung, Maulana Fahmi mengatakan kunjungannya merupakan bentuk keprihatinan atas bencana yang terjadi sekaligus memantau sejauh mana pemerintah hadir di tengah-tengah bencana tersebut.

“Alhamdulillah kami melihat semua stake holder turun dalam mengatasi dampak dari musibah ini. BPBD sudah turun sejak semalam, kemudian juga kami lihat Dinsos begitu sigapnya beserta personil Disdik yang memastikan aset-aset di Dinas Pendidikan termasuk kepolisian dan TNI serta tentunya kecamatan, desa, dan para relawan,” kata Fahmi.

Dalam kunjungannya, Fahmi mengatakan ada beberapa catatan evaluasi, diantaranya evakuasi korban, yaitu memastikan para korban dirawat dan ditangani. Di samping itu memastikan adanya gedung-gedung pengungsi atau tenda dan dapur-dapur umum.

“Dinas Kesehatan harus juga memastikan ada logistik untuk memastikan protokol kesehatan di sekitar lokasi bencana,” tambahnya.

Dikatakan Fahmi, saat ini harus memastikan keakuratan data korban, termasuk tingkat kerusakan fasilitas-fasilitas publik termasuk juga rumah-rumah warga. Ini sangat penting sebagai dasar agar Pemerintah Kabupaten Bandung bisa menganggarkan dari anggaran belanja tidak terencana.

“Nanti programnya bisa masuk apakah di BPBD kan ada programnya, kita nanti lihat anggarannya mencukupi atau tidak dan mungkin juga Dinas Perkimtan bisa intervensi melalui program rutilahunya,” papar Fahmi.

Jadi, yang terpenting pada saat ini adalah assessment data korban kemudian kerusakannya, lanjut Fahmi, agar nantinya setiap langkah dari pemerintah akan tepat sasaran dan dana yang terdistribusi ke masyarakat bisa merata.

“Insya Allah mengenai anggaran yang dari biaya tak terduga (BTT) itu bisa saja, tapi kan itu ada syaratnya bahwa itu nanti diputuskan dalam musyawarah dengan Bupati, mungkin ya,” pungkasnya. *red

Categories: Parlemen