Komisi V Meminta Disdik Jabar Evaluasi SOP Penyusunan dan Pendistribusian Soal USBN

Ketua Tim Investigasi Kebocoran USBN Husein Rahadian Hasan menjelaskan, pihaknya sudah melakukan klarifikasi ke sejumlah pihak terkait dugaan kebocoran soal dan jawaban USBN tingkat SMA/SMK di Jawa Barat.

“Kita melakukan klarifikasi kepada tim penyusun soal , kita sudah dapatkan soal USBN itu dibuat oleh satu tim yang dikoordinasi oleh Bidang Pembinaan SMA alurnya sudah dilakukan sedemikian rupa dimulai dari workshop, penulisan kisi-kisi dan lainya” jelas Husein.

Ia memaparkan, dalam proses klarifikasi yang telah dilakukan pada tahapan distribusi master soal ditemukan bahwa alur pendistribusian dilakukan memakan proses yang cukup panjang. Sehingga Tim Investigasi Kebocoran USBN menganggap perlu adanya revisi SOP USBN khususnya pada bagian penyusunan dan pendistribusian soal USBN.

“Master soal itu setelah dibuat kemudian didistribusikan ke cabang dinas, dari cabang dinas saya kepala cabang dinas tidak sempat memegang (master soal) dan langsung kita serahkan kepada MKKS kemudian K3S menyerahkan kepada sekolah” paparnya.

Adapun dari serangkaian hasil investigasi dan klarifikasi yang telah dilakukan oleh Tim Investigasi Kebocoran USBN menghasilkan beberapa rekomendasi salah satunya terkait perbaikan SOP penyusunan soal yang semula dilakukan oleh satu tim yang dikoordinasi oleh bidang pembinaan SMA, akan dikembalikan kepada pihak sekolah masing-masing.

“Kita akan kembalikan ruh dari USBN itu adalah ujian yang dilakukan di sekolah sehingga (soal) dibuat oleh sekolah” ujarHusein.

Sementara itu terkait dugaan kebocoran soal dan jawaban USBN Jawa Barat yang selama ini menjadi keresahaan berbagai pihak, pihaknya menyebut tim investigasi tidak menemukan adanya kebocoran soal maupun jawaban pada USBN Jawa Barat . Dari fakta dan data yang dikumpulkan dari beberapa sekolah di Kota Bandung kemungkinan kebocoran soal sangat kecil karena tidak berdampak signifikan pada nilai siswa di sekolah tersebut.

“Dari tim kita tidak menemukan (kebocoran) soal” ucap Husein.

Menanggapi hasil investigasi tersebut Wakil Ketua Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Yomanius Untung menilai permasalahan tersebut bersumber dari regulasi atau SOP pembuatan dan pendistribusian soal.

“Terkait regulasi dalam juknis dari Kemendikbud, sebenarnya soal cukup dibuat  disatuan pendidikan setiap sekolah atau oleh MGMP masing-masing” ujarnya.

Adapun pengambilalihantugas penyusunan soal oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam hal tataran untuk menjaga kualitas dari soal tersebut sudah baik. Namun pihaknya menyangkan langkah tersebut tidak diimbangi oleh dampak dari langkah tersebut sehingga menimbulkan potensi penyimpangan.

“Niatnya adalah agar soal yang dibuat memiliki kualifikasi yang terstandar, dan dianggap layak untuk disampaikan di ujian sekolah. Sayangnya Dinas pendidikan tidak menghitung dampak dari itu karena ada beberapa SOP yang longgar, diantanranya adanya pendistribusian ditambah kunci jawaban di waktu yang bersamaan” ucap politisi dari Fraksi Golkar Amanah tersebut.

Komisi V memberikan rekomendasi terkait dengan penyusunan soal adalah agar soal diserahkan ke setiap satuan pendidikan sekolah dan meminta Dinas Pendidikan untuk menyusun rencana kegiatan upgrading para guru yang nanti akan ditugaskan untuk menyusun soal

“Ini penting karena jika mengacu pada juknis hari ini memang dilaksanakan di setiap satuan pendidikan sekolah” pungkasnya.