Koperasi Yang Sehat, Harus Bisa Mensejahterakan Anggotanya
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, eljabar.com – Tujuan pembangunan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat. Dasar ketentuan dalam melaksanakan kegiatan ini, diatur oleh UUD 1945 pasal 33 ayat 1 yang berbunyi, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.”
Dalam penjelasan pasal 33 UUD 1945, dikatakan bahwa ”produksi di kerjakan oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan, bukan kemakmuran orang-seorang.
Oleh sebab itu perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi.
Secara kuantitas, keberadaan koperasi memang cukup banyak. Namun kalau yang aktif, mungkin tidak sampai setengahnya dari jumlah koperasi yang ada. Apalagi yang mapan, mungkin masih jauh lebih sedikit jumlahnya.
Tidak dipungkiri, keberadaan koperasi yang bisa memberikan kesejahteraan kepada anggotanya, sangatlah jauh dari target. Hal ini disebabkan banyak factor. Mulai dari semangat, SDM, sampai dengan kepada masalah modal, menjadi problem terhadap eksistensi koperasi itu sendiri.
Modal merupakan salah satu masalah umum yang terjadi pada koperasi, apalagi yang baru dibuka. Memang kendalanya adalah ada pada pencarian anggota sebanyak-banyaknya untuk mendapatkan modal yang cukup, demi kelancaran operasional dari koperasi tersebut.
Sementara itu, menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Heri Ukasah, daya saing yang lemah dibandingkan badan usaha lainnya, juga menjadi salah satu yang menghambat perkembangan koperasi.
“Padahal dengan semangat gotong royong, koperasi bisa berkembang menjadi badan usaha yang maju, bisa besar dan bisa bersaing dengan kelompok usaha lainnya,” ujar Heri Ukasah, kepada elJabar.com, penuh yakin.
Selain itu, pola pikir masyarakat yang beranggapan bahwa koperasi adalah badan usaha yang tidak maju dan keuntungannya yang tidak seberapa, menjadikan koperasi sering tidak dilirik masyarakat. Bahkan anggota koperasinya sendiri, sepertinya kurang semangat dalam memajukan koperasi tempat bernaungnya.
Konsep koperasi yang itu-itu saja, seperti koperasi simpan pinjam, koperasi sekolah, koperasi unit desa, koperasi konsumsi dan konsep lainnya yang memang sudah ada sejak dulu, memang terkesan monoton.
Padahal sebenarnya menurut Heri Ukasah, membuat konsep baru yang berbeda dengan konsep-konsep terdahulu, bisa menjadi terobosan untuk meningkatkan daya saing koperasi dengan badan usaha lain.
“Agar dapat meningkatkan daya saing, perlu konsep baru. Namun harus dibarengi dengan profit yang jauh lebih besar, dengan keuntungan yang didapat dari konsep koperasi yang lama,” ujar Heri.
Rendahnya kesadaran berkoperasi pada anggota, juga disebabkan oleh banyak factor. Mungkin salah satunya karena rasa bosan para anggota koperasi dalam mengikuti kegiatan koperasi yang monoton.
Sehingga pemerintah perlu mendorong keberadaan koperasi supaya lebih hidup, lebih mapan, dan lebih sehat lagi. Sehingga bisa membangun bisnis yang dapat memberikan kehidupan yang lebih sejahtera terhadap para anggotanya.
Kehadiran pemerintah bagi koperasi, bisa dalam bentuk suntikan dana, peningkatan sumber daya manusia, bahkan memberi akses untuk pemasaran produk yang dihasilkan oleh koperasi.
“Bagi koperasi yang belum mapan, pemerintah harus hadir membantu koperasi dalam hal suntikan dana, peningkatan sumber daya manusia dan juga membantu akses pemasaran produk,” sarannya.
Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional, semoga bukan sebatas selogan belaka. Koperasi juga bisa sekaligus sebagai pusat pendidikan masyarakat untuk membina kesadaran bergotong royong dalam membangun perekonomian.
Semangat dalam membangkitkan keberadaan koperasi perlu digelorakan kembali. Koperasi semakin tambah banyak dan tambah mapan usahanya. Tentunya dengan harapan, mampu memberikan kesejahteraan kepada anggotanya.
“Koperasi yang sehat dan mapan, tentunya koperasi yang bisa mensejahterakan anggotanya,” pungkasnya. (muis)
