Mendorong Perbaikan Irigasi Masif Demi Menjaga Status Lumbung Pangan Nasional
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Provinsi Jawa Barat selama puluhan tahun memegang peran mendasar sebagai salah satu penyangga utama ketahanan pangan nasional. Kendati demikian, tantangan perubahan iklim yang ekstrem, alih fungsi lahan pertanian, serta ancaman krisis air menuntut langkah konkret agar produktivitas sektor pertanian tidak terperosok. Dalam konteks ini, keberadaan dan keandalan sistem irigasi dinilai menjadi kunci vital untuk memastikan keberlanjutan hasil panen para petani.
Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Ir. Hj. Prasetyawati, M.M., menegaskan bahwa keberadaan jaringan irigasi yang berfungsi optimal adalah fondasi paling krusial dalam menopang ketahanan pangan, baik untuk tingkat regional maupun nasional. Tanpa pengelolaan dan perawatan infrastruktur air yang memadai, upaya meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) maupun produktivitas padi akan sulit tercapai secara konsisten.
“Jawa Barat ini adalah lumbung beras nasional. Namun, status tersebut tidak akan bertahan jika kita mengabaikan masalah fundamental di lapangan, yaitu ketersediaan air pasokan pertanian. Irigasi yang rusak, pendangkalan saluran, hingga jaringan distribusi primer dan sekunder yang tertunda perbaikannya, berdampak langsung pada kesejahteraan petani dan pasokan pangan masyarakat,” ujar Prasetyawati, kepada elJabar.com.
Menurut Politisi dari Fraksi Partai Gerindra tersebut, pengelolaan sistem irigasi di Jawa Barat menghadapi tantangan yang kompleks. Selain permasalahan pendangkalan akibat sedimentasi dan alih fungsi lahan di sekitarnya, banyak saluran irigasi teknis yang memerlukan rehabilitasi berat.
Dari total area persawahan yang tersebar di Jawa Barat, masih terdapat porsi yang mengandalkan irigasi tadah hujan atau memanfaatkan jaringan irigasi desa dengan kapasitas terbatas. Ketika fenomena iklim seperti El Niño melanda, area pesawahan yang tidak terjangkau irigasi teknis berisiko mengalami gagal panen (puso) secara masif.
“Kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan pola cuaca konvensional. Perubahan iklim sudah menjadi kenyataan sehari-hari. Saluran irigasi yang andal berfungsi sebagai pelindung saat musim kemarau panjang, sekaligus pengatur luapan air ketika musim hujan tiba agar lahan tidak terendam banjir,” terangnya.
Penguatan infrastruktur air ini dinilai kian mendesak seiring meningkatnya laju alih fungsi lahan dari kawasan pertanian menjadi kawasan pemukiman maupun industri, khususnya di wilayah sekitar Koridor Pantura dan kawasan penyangga ibu kota. Untuk mengimbangi menyusutnya luas lahan baku sawah, produktivitas lahan tersisa wajib ditingkatkan melalui jaminan suplai air yang tak terputus.
Sebagai anggota komisi yang membidangi pembangunan dan infrastruktur, Prasetyawati menekankan pentingnya komitmen anggaran dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan provinsi.
“Selain anggaran daerah, sinergi kewenangan antar-tingkatan pemerintah harus dianggap sebagai elemen krusial yang tidak bisa ditawar,” tandasnya.
Persoalan irigasi di lapangan sering kali membutuhkan penanganan terpadu. Petani di tingkat bawah tidak memikirkan batasan kewenangan apakah ini milik pusat, provinsi, atau kabupaten. Yang mereka butuhkan adalah air sampai ke sawah mereka.
Oleh karena itu, Prasetyawati mendorong penguatan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) di bawah Kementerian PUPR serta pemerintah daerah kabupaten/kota.
“Langkah ini ditujukan untuk memangkas hambatan birokrasi saat penanganan darurat irigasi rusak atau penanganan banjir yang menerjang lahan pertanian,” ujarnya.
Selain perbaikan fisik benteng saluran dan bendungan, Prasetyawati menyoroti dimensi sosial dalam tata kelola irigasi, yakni keberadaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A). Keberadaan organisasi pemakai air di tingkat tapak ini merupakan ujung tombak dalam pembagian debit air secara adil dan pemeliharaan rutin jaringan irigasi tersier.
“Program perbaikan irigasi harus dibarengi dengan pemberdayaan kelembagaan petani. Program seperti Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) harus terus dikawal agar pengerjaannya bersifat padat karya dan menyerap tenaga kerja lokal, sekaligus menumbuhkan rasa memiliki bagi para petani,” tuturnya.
Melalui keterlibatan aktif petani dalam proses pemeliharaan, potensi konflik perebutan air saat musim kemarau dapat diminimalkan. Selain itu, infrastruktur yang dibangun akan memiliki usia pakai yang lebih panjang karena dirawat secara mandiri oleh masyarakat sekitar.
Menghadapi era modernisasi sektor pertanian, Prasetyawati juga menyuarakan pentingnya adopsi teknologi dalam pengelolaan irigasi di Jawa Barat. Konsep smart irrigation atau irigasi pintar berbasis sensor debit air dan pemantauan digital dinilai memegang peranan penting untuk efisiensi pemanfaatan air.
Pemanfaatan pintu air otomatis, penginderaan jauh untuk memetakan kelembapan tanah, serta sistem peringatan dini kekeringan merupakan inovasi yang layak diterapkan secara bertahap pada daerah irigasi strategis di Jabar.
“Modernisasi pertanian tidak hanya soal bantuan traktor atau benih unggul, tetapi juga modernisasi pengelolaan airnya. Dengan digitalisasi data debit dan ketersediaan air, dinas terkait dapat memprediksi dan membagi alokasi air secara presisi sesuai dengan fase tanam di masing-masing daerah,” pungkasnya. (muis)
