ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Ketika resesi akibat pandemik yang melanda negeri ini, dampaknya memang dirasakan hampir seluruh sektor usaha. Terutama dirasakan sekali sudah menggerus perekonomian masyarakat bawah.
Sehingga untuk mengantisipasi kondisi yang sama, Pemerintah Daerah Jawa Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan terus gencar memfasilitasi pelaku ekonomi agar kinerjanya tetap terjaga.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, setidaknya mencatat persentase pelaku usaha di Jabar yang mendapatkan pelayanan urusan perdagangan di Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA), mencapai 100 persen pada akhir 2022.
Anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Mirza Agam, menyambut positif atas catatan tersebut. Tapi Agam juga mendorong Dinas Perindag Jabar agar terus menggelar sejumlah kegiatan, untuk menjaga stabilitas kinerja perdagangan supaya tetap menguat selama pasca pandemi.
“Jangan terlena. Kita juga harus terus mendorong supaya Dinas Perindag jangan sampai kendor menggelar sejumlah kegiatan. Ini untuk menjaga stabilitas kinerja, supaya tetap menguat selama pasca pandemi,” ujarnya kepada elJabar.com.
Dinas Perindag Jabar juga secara reguler menggelar FGD hingga webinar dan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, sekaligus sarana untuk membuka wawasan bagi para peserta, terkait perdagangan luar negeri.
“Ini langkah positif, yang harus terus gencar dilakukan. Dan untuk tahun 2023 kita berharap untuk lebih gencar lagi,” katanya.
Pasca pemberlakuan PPKM Darurat dan kenaikan kasus Covid-19, kinerja ekspor non migas Jawa Barat terus bergerak naik. Sehingga saat ini pun, setelah pandemik berlalu upaya Pemerintah Provinsi Jawa Barat harus terus membuka banyak peluang ekspor.
“Kita terus mendorong, supaya di tahun 2023 hingga kedepannya lebih meningkat lagi,” ujarnya.
Agam juga mengingatkan, bahwa kunci pemulihan ekonomi bergantung kepada keberhasilan menjaga stabilitas ekonomi, politik, dan keamanan serta stabilitas sistem keuangan. Termasuk masalah kelangkaan bahan pokok, seperti kelangkaan minyak goreng beberapa waktu kebelakang. Dan begitu muncul, harganya melonjak.
“Saling keterkaitan. Masalah yang seperti ini juga, harus dipikirkan. Karena ini juga terkait dengan masalah ril kebutuhan ekonomi masyarakat,” tandasnya.
Sejumlah badan yang dibentuk khusus untuk percepatan pemulihan kondisi ekonomi pada pasca pandemi, hendaknya memperlihatkan kinerja yang menonjol. Kalau tidak ada perubahan signifikan, apa bedanya keberadaan badan atau komite yang dibentuk tersebut, dengan SKPD terkait.
Upaya akselerasi menjaga stabilitas ekonomi daerah sangat dibutuhkan dan harus dilakukan secara serius. Karena ini menyangkut kehidupan dan penghidupan masyarakat. Problem ekonomi jangan sampai meluas menjadi problem sosial, sehingga mengganggu kondisi stabilitas lainnya.
Maka badan baru yang dibentuk dalam upaya mempercepat pemulihan dan menjaga stabilitas ekonomi, hendaknya bekerja secara maksimal.
“Jangan sampai bisanya comot data SKPD terkait, dan kinerjanya nihil. Tunjukan hasil kinerjanya. Percuma saja kan, dibentuk juga. Ini pemulihan ekonomi, tunjukan keberhasilan dalam pemulihan dibidang ekonomi,” pungkasnya. (muis)
