Menyoal Audit Dana CSR, Walikota Harus Tanggungjawab
KOTA BANDUNG, elJabar.com – Besarnya potensi dana Corporate Social Responcibility (CSR) Kota Bandung, cukup membantu Pemerintah Kota dalam membantu biaya pembangunan diberbagai bidang. Termasuk lingkungan.
Namun dana CSR yang cukup potensial dan besar jumlahnya ini, juga berpeluang akan terjadi penyelewengan dana dalam pengelolaannya. Sehingga dana CSR ini rawan juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang memang sengaja ingin memanfaatkan dana tersebut untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
Merujuk kepada hasil audit BPK menurut penggiat Beyond Anti Coruption, Dedi Haryadi, pengelolaan dana CSR Kota Bandung tidak transparan dan tidak akuntabel.
Yang dimaksud tidak transparan dalam pengelolaan dana CSR menurut Dedi Haryadi, yakni tidak terbukanya ke publik seputar jumlah perolehan, dari perusahaan mana sumbernya, kemana mengalirnya dan siapa yang mengelolanya. Termasuk pertanggungjawabannya menurut Dedi Haryadi, tidak jelas.
“Hasil audit BPK, pengelolaan dana CSR Kota Bandung tidak transparan dan akuntabel. Dua hal itu mengakibatkan pengelolaan CSR di Kota Bandung beresiko tinggi disalahgunakan. Tidak dibuka ke publik,” tandas Dedi Haryadi, kepada elJabar.com, Kamis (9/8).
Meskipun dana CSR ini diluar proses anggaran normal, walikota menurut Dedi Haryadi harus bertanggungjawab. Karena bagaimanapun juga, ada pengaruh jabatan sebagai walikota yang melekat pada diri Ridwan Kamil selaku Walikota Baandung.
“Walikota harus bertanggungjawab, meski ini off budget treasury, diluar proses anggaran normal. Ada unsur dagang pengaruh disini. Perusahaan menyerahkan dana CSR ke Pemkot Bandung karena pengaruh RK (red-Ridwan Kamil). RK tidak akan dapat dana CSR kalau bukan walikota,” bebernya.
Yang juga harus dicermati menurut Dedi Haryadi, ketika sebuah perusahaan mau membiayai fasilitas-fasilitas umum yang dianggap strategis, seperti renovasi alun-alun oleh LIPPO Group. Jangan sampai ada harapan timbal balik lain, yang menjadi masalah dikemudian hari bagi Pemkot itu sendiri.
“Kasus yang di alun-alun Bandung misalnya, mengapa sebuah perusahaan mau biayai renovasi alun-alun. Apa returnnya yang mereka dapat dari hal itu,” ungkapnya.
Hal lain juga, sejumlah perusahaan menurut penelusuran Dedi Haryadi, banyak yang mengeluh terkait pertanggungjawaban yang disampaikan tidak memadai.
“Beberapa perusahaan mengeluh, dana CSR yang diserahkan ke Pemkot Bandung tidak disertai pertanggungjawaban yang memadai,” jelasnya.
Sementara itu, adanya kabar sebuah perkumpulan orang dekat walikota yang menghimpun dana CSR yang diduga untuk kepentingan pribadi dan kelompok tertentu, Dedi Haryadi, belum mengetahui secara pasti. Dirinya masih sedang mendalami hal tersebut. (muis)
