Minggu Malam Acara Debat Cabup dan Cawabup Kuningan di Hotel Horison, Senin Siang Kantor KPU Ditingker Mahasiswa IMM
KUNINGAN, eljabar.com — Pasca Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kuningan melaksanakan Debat Publik Calon Bupati dan Wakil Bupati (Cabup dan Cawabup) Kuningan di Hotel Horison, Cigandamekar, Kuningan pada Minggu, 3 November 2024, yang terpantau berjalan lancar dan damai.
Diluar dugaan publik, Senin, 4 November 2024, Kantor KPU Kuningan digeruduk puluhan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM). Mereka melakukan aksi demo bukan mempersoalkan debat kandidat paslon Bupati dan Wakil Bupati Kuningan.
Namun mereka menuntut terjadinya pelecehan seksual, transparansi anggaran serta krisis integritas dan etika, yang akhirnya mereka minta Komisioner mundur. Sedikitnya Lima puluh mahasiswa dari IMM melakukan orasi tuntutan selama 30 menit di depan pintu gerbang kantor KPU Kuningan yang di gembok dan ditingker aparat keamanan.
Setelah beberapa sat melakukan orasi akhirnya Ketua KPU Asep Budi Hartono muncul, namun dialog tetap dilakukan dilur dan di dalam pagar pintu gerbang, tidak diperkenankan masuk untuk berdiskusi di dalam. Dalam orasinya masiswa menyampaikan 3 tuntutan, yaitu tranparansi, integritas, moral dan etika. Mereka meminta seluruh komisioner mundur dan harus di tata ulang dalam perombakan.
Ditempat terpisah ketika ditemui Ketua KPU Kuningan menyampaikan, bahwa tidak merasa ditekan karena semua yang dipertanyakan atau tuntutan para pendemo itu sudah dan sedang diproses.
“Jadi apa apa yang dipertanyakan itu semuanya sudah dan sedang berproses, terkait dengan tidak transparan, silahkan klik di website Blogkpu, di situ akan ditemukan rincian penggunaan anggaran dalam tiap tahapan pelaksanaan,” terang Ketua KPU Kuningan.
Massa aksi mengajukan tuntutan serius agar para Komisioner KPU Kuningan segera mengundurkan diri, dengan alasan krisis integritas, moral, dan etika yang dinilai memengaruhi kredibilitas lembaga tersebut.
Dalam aksi yang digelar di halaman kantor KPU ini, IMM menyoroti sejumlah persoalan terkait etika dan integritas yang dianggap telah hilang dari tubuh KPU Kuningan.
Mereka menegaskan, bahwa hilangnya integritas KPU berpotensi merusak kepercayaan publik dan menurunkan partisipasi pemilih di Pilkada mendatang.
IMM menilai bahwa krisis moral di tubuh KPU Kuningan sangat serius dan berdampak langsung pada proses demokrasi di Kabupaten Kuningan.
Salah satu poin krusial yang disampaikan adalah kurangnya transparansi dalam proses seleksi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), yang bahkan memicu tindakan tidak etis, termasuk dugaan pelecehan seksual yang dianggap melanggar norma dan etika.
“Kami melihat adanya krisis etika yang menyebabkan pelecehan seksual yang diduga dilakukan oknum PPK Ini adalah isu serius yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Hal ini akan menghancurkan kredibilitas demokrasi kita di Kuningan,” tegas Ketua IMM Kuningan, Renis Amarullah dalam orasinya.
IMM juga mengingatkan bahwa rendahnya integritas dan moral di KPU dapat memicu konflik sosial di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang merasa dirugikan oleh kurangnya transparansi dalam proses pemilihan, pungkasnya usai orasi. (Mans)
