Nandang Suherman: Dana Aspirasi Tidak Memiliki Payung Hukum – El Jabar

Nandang Suherman: Dana Aspirasi Tidak Memiliki Payung Hukum

Pimpinan dan Sejumlah Anggota DPRD Jabar, Bungkam

BANDUNG, elJabar.com – Apakah dana aspirasi Anggota DPRD Jabar untuk tahun 2021 dan 2022 masih terus dianggarkan? Tidak mudah mendapatkan informasi seputar dana aspirasi yang menjadi dana bancakan ini.

Sejumlah Anggota dan Pimpinan DPRD Jabar saat dikonfirmasi elJabar.com terkait mekanisme penganggaran dan pelaksanaan serta besaran jumlah dana aspirasi masing-masing Anggota DPRD Jabar, pada bungkam.

Dana aspirasi Anggota DPRD Jabar yang sudah banyak menyeret sejumlah oknum anggota legislatif sampai ke meja hijau, sepertinya memang sengaja ditutupi dan manjadi misteri dalam menambah pundi-pundi rupiah bagi para oknum di legislatif.

Polemik dana aspirasi Anggota DPRD yang banyak menuai sorotan karena menjadi dana bancakan bermainnya para oknum anggota legislatif, dinilai pemerhati anggaran dari Perkumpulan Inisiatif Bandung, Nandang Suherman, tidak memiliki payung hukum yang jelas.

Sehingga Nandang Suherman, menyarankan agar dana aspirasi Anggota DPRD supaya dihilangkan, serta diganti dengan skema lain yang sesuai dengan peraturan.

“Dana aspirasi tidak ada payung hukumnya, sebaiknya dihilangkan. Anggota DPRD harus lebih focus di pengawasan implementasi anggaran, sebagai bentuk dijalankannya fungsi refresentasi warga,” ujar Nandang Suherman, kepada elJabar.com, Rabu (20/10).

Lebih jauh lagi Nandang Suherman yang juga pengajar di Sekolah Politik Anggaran Perkumpulan Inisiatif Bandung, menjelaskan bahwa selain tidak ada payung hukum secara ekplisit tentang dana aspirasi Anggota DPRD, dalam proses penganggaran ada tahapan pembahasan KUA-PPAS.

Dalam proses tersebut, DPRD memberikan masukan atas KUA-PPAS yang telah disusun Kepala Daerah, yakni berupa pokok-pokok fikiran DPRD.

Namun dalam prakteknya menurut Nandang Suherman, sering terjadi pergeseran makna. Masukan tersebut menjadi arena menampung usulan Anggota DPRD hasil reses. Disinilah aksi adu tawar dan bargaining bisa terjadi.

“DPRD memberikan masukan atas draft KUA-PPAS yang telah disusun Kepala Daerah, berupa pokok-pokok fikiran DPRD. Namun dalam prakteknya terjadi ‘pergeseran’ makna menjadi arena ‘menampung’ usulan Anggota DPRD hasil reses,” jelas Nandang.

Memang sebaiknya apa yang disebut dengan dana aspirasi, sudah seharusnya dihilangkan. Selain tidak jelas payung hukumnya, pengelolaan anggaran tersebut juga kerap terjadi penyelewengan dan menjadi sumber pemasukan yang tidak sah bagi para oknum legislative. Sehingga banyak menyeret oknum legislative ke Pengadilan. (muis)

Categories: Nasional