Nina Fitriana Dorong Legislasi Hijau di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Tekankan Peran DPRD dalam Perlindungan Lingkungan
BANDUNG, eljabar.com – Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Nina Fitriana Sutadi, S.IP., M.IP., mengajak generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui penguatan kebijakan publik yang berpihak pada lingkungan hidup. Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam Seminar National Public Administration Student Summit (NPASS) Vol. 2 yang digelar di Aula Lantai 1 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Kamis (02/07/2026).
Kegiatan yang diinisiasi oleh AP Pustaka FISIP UIN Sunan Gunung Djati Bandung tersebut menjadi ruang diskusi akademik bagi mahasiswa Administrasi Publik untuk memperdalam pemahaman mengenai pentingnya kebijakan daerah dalam mendukung pelestarian lingkungan serta pembangunan yang berkelanjutan.
Dalam seminar tersebut, Nina membawakan materi bertajuk “Legislasi Hijau”, yang mengulas pentingnya keberpihakan regulasi terhadap perlindungan lingkungan hidup sebagai bagian dari strategi pembangunan daerah.
Ia menjelaskan bahwa berbagai persoalan lingkungan yang dihadapi saat ini tidak cukup diselesaikan hanya melalui program teknis pemerintah. Diperlukan regulasi yang kuat, implementatif, dan mampu memberikan kepastian hukum agar seluruh kebijakan lingkungan dapat berjalan secara efektif.
Menurut Nina, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan kebijakan lingkungan tidak berhenti pada tataran perencanaan, tetapi benar-benar diimplementasikan melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
“Instrumen hukum dan perundang-undangan harus berpihak secara nyata pada pengelolaan lingkungan hidup. Sinergi antara regulasi, penganggaran, dan pengawasan menjadi faktor penting untuk memastikan setiap kebijakan lingkungan dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” jelasnya.
Ia menambahkan, konsep Legislasi Hijau tidak hanya berbicara mengenai penyusunan peraturan yang ramah lingkungan, tetapi juga memastikan setiap kebijakan pembangunan memperhatikan aspek keberlanjutan, konservasi sumber daya alam, serta perlindungan terhadap kualitas lingkungan hidup bagi generasi mendatang.
Dalam paparannya, Nina juga mengajak mahasiswa untuk memahami berbagai tantangan implementasi kebijakan publik, mulai dari lemahnya pelaksanaan regulasi, rendahnya tingkat kepatuhan, hingga persoalan validitas data yang sering menjadi kendala dalam penyusunan maupun evaluasi kebijakan pemerintah.
Melalui sesi diskusi yang berlangsung interaktif, para peserta diajak berpikir kritis dalam menganalisis berbagai persoalan tersebut sekaligus mencari solusi inovatif yang dapat diterapkan dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
Nina menilai mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan yang mampu menghadirkan gagasan-gagasan baru dalam menjawab tantangan pembangunan, khususnya di bidang lingkungan hidup dan administrasi publik.
Ia berharap forum akademik seperti National Public Administration Student Summit dapat menjadi ruang kolaborasi antara dunia pendidikan dan para pemangku kebijakan dalam melahirkan generasi muda yang memiliki kepedulian tinggi terhadap isu-isu lingkungan sekaligus mampu berkontribusi dalam penyusunan kebijakan publik yang berkualitas.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan berkelanjutan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif kalangan akademisi, mahasiswa, masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Melalui penguatan literasi kebijakan dan pemahaman mengenai pentingnya Legislasi Hijau, diharapkan lahir generasi muda yang mampu mendorong terciptanya regulasi yang berpihak pada kelestarian lingkungan, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat di masa depan. *red
