• Home
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Nasional
  • Olahraga
  • Politik
  • Parlemen
  • Regional
  • TNI / POLRI
  • Seni & Budaya
  • Kronik
Monday, September 25, 2023
El Jabar
Advertisement
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Nasional
  • Olahraga
  • Politik
  • Parlemen
  • Regional
  • TNI / POLRI
  • Seni & Budaya
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Nasional
  • Olahraga
  • Politik
  • Parlemen
  • Regional
  • TNI / POLRI
  • Seni & Budaya
No Result
View All Result
El Jabar
No Result
View All Result
  • Home
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Nasional
  • Olahraga
  • Politik
  • Parlemen
  • Regional
  • TNI / POLRI
  • Seni & Budaya
  • Kronik

Optimalisasi Daya Kelola Potensi Kelautan Jawa Barat

August 15, 2023
in Adikarya Parlemen, Parlemen

ADIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, elJabar.com – Dalam beberapa tahun ini, Pemerintah Pusat juga telah mengembangkan sistem wilayah pengelolaan perikanan sebagai struktur bagi pengambilan keputusan penting, terkait tingkat panen untuk sektor perikanan.

Secara konseptual sistem ini baik, namun pelaksanaannya tetap membutuhkan anggaran, sumber daya manusia, dan rencana pengelolaan untuk mencegah berkurangnya stok ikan, termasuk memastikan batas panen yang jelas berdasarkan sains dan data yang memadai.

BacaJuga

Pengembangan Kawasan Pesisir dan Karakteristik Masyarakat Lokal

Semangat Green Province Dalam Pengendalian Tataguna Lahan

Rencana tata ruang laut dengan mengidentifikasi wilayah laut yang sesuai untuk kegiatan ekonomi, dan wilayah laut yang tetap harus dilindungi, telah disusun oleh Pemerintah Pusat. Integrasi antara rencana tata ruang laut ini dengan sistem perizinan usaha, sangat diperlukan untuk memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan telah mematuhi peraturan zonasi.

Perlu upaya kreatif dan inovatif untuk memberdayakan potensi laut Jawa Barat, bukan hanya hasil laut. Dimana upaya tersebut agar pembangunan di bidang kelautan dapat memberikan manfaat secara optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Anggota Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Mirza Agam, mengungkapkan bahwa memang sudah saatnya perencanaan pembangunan kelautan wilayah Jawa Barat mengoptimalkan pembangunan yang berbasis ekonomi biru (blue economy), yang dulu pernah digembor-gemborkan.

“Pogram ini diharapkan mampu menyelaraskan kepentingan sosial-ekonomi dan ekologi. Sehingga pemanfaatan sumber daya kelautan tidak menimbulkan kerusakan lingkungan,” tandas Mirza Agam, kepada elJabar.com.

Indonesia dapat menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perikanan yang “berbasis hak”, yang menopang praktik-praktik terbaik di sektor perikanan di dunia.

Dalam sistem ini, pemerintah memberikan hak panen kepada masyarakat yang tinggal di kawasan pantai atau memberikan hak panen kepada perusahaan, hingga jumlah tertentu dalam batas panen.

“Dengan pengaturan seperti ini, menjadikan para nelayan sebagai salah satu pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan perikanan. Mendorong pengelolaan yang baik, dan meningkatkan produktivitas,” jelasnya.

Penting juga melengkapi target restorasi mangrove dengan kegiatan konservasi yang lebih kuat. Kegiatan restorasi perlu dilengkapi dengan langkah-langkah untuk mengurangi dan pada akhirnya dapat menghentikan kehilangan hutan mangrove alami.

Perluasan moratorium konversi hutan primer yang juga meliputi mangrove akan sangat bermanfaat. Indonesia dapat mulai merancang diterapkannya pembayaran berbasis hasil untuk karbon yang tersimpan dalam biomassa dan tanah dari hutan mangrove yang luas.

Dan tentunya memastikan manfaat ini mencapai masyarakat pesisir, untuk memberikan insentif bagi pengelolaan mangrove yang berkelanjutan.

Peningkatan layanan dasar dan infrastruktur dasar dalam pengumpulan sampah, layanan air, dan pembuangan limbah diperlukan untuk mengelola dampak lingkungan terhadap daerah pesisir, meningkatkan layanan dasar dan kualitas hidup masyarakat pesisir, serta melindungi destinasi wisata dari kerusakan.

“Investasi yang dibutuhkan tentunya akan sangat besar. Tetapi pengalaman di tingkat global menunjukkan, bahwa potensi imbal hasil yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur seperti ini sangat tinggi,” jelasnya.

Akan tetapi, infrastruktur semata tidak dapat mengatasi masalah sampah. Dalam jangka panjang, ekonomi biru Indonesia akan membutuhkan ekonomi sirkular yang mengurangi sampah sejak awal. Terdapat peluang untuk menyelaraskan upaya pemulihan ekonomi jangka pendek maupun kebutuhan jangka panjang di sektor kelautan.

Sistem pengelolaan kunci seperti rencana tata ruang wilayah dan rencana pengelolaan perikanan, dapat diuji dan diterapkan saat ini, ketika tekanan sedang berkurang. Konteks tersebut juga memberikan pemerintah waktu untuk mengatasi berbagai tantangan.

Paket pemulihan ekonomi dapat dikembangkan untuk membuka lapangan pekerjaan, seraya memperkuat ketahanan pesisir. Antara lain melalui aktivitas restorasi pesisir dan laut yang bersifat padat karya. Seperti restorasi mangrove dan pembersihan pantai di daerah yang sangat bergantung kepada sektor pariwisata, dan investasi pada infrastruktur desa yang dibutuhkan.

“Potensi ekonomi biru Indonesia bukanlah sekadar jargon semata. Tapi merupakan serangkaian langkah nyata yang dapat ditempuh dengan kapasitas dan target yang ingin dicapai oleh Indonesia. Dan Jawa Barat harus menangkap potensi dan peluang ini,” pungkasnya. (muis)

Tags: dprd jabarFraksi GerindraKomisi 2mirza agam
ShareTweetShare

BeritaTerkait

.  Dilanda Kekeringan, Ribuan Hektar Sawah di Indramayu Terancam Puso

Pengembangan Kawasan Pesisir dan Karakteristik Masyarakat Lokal

September 25, 2023
0

ADIKARYA PARLEMEN BANDUNG, elJabar.com -- Banyak faktor persoalan yang menyebabkan tidak optimal dan berkelanjutan dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan....

Pengendalian Tataguna Lahan dan Semangat Green Province

Semangat Green Province Dalam Pengendalian Tataguna Lahan

September 24, 2023
0

ADHIKARYA PARLEMEN BANDUNG, elJabar.com -- Jawa Barat telah mengalami pertumbuhan kawasan permukiman hampir sebesar 110%. Hal tersebut terjadi seiring dengan...

Komisi III DPRD  Jawa Barat Meminta Pemprov Untuk Memprioritaskan Program Yang Mendorong Peningkatan PAD

Komisi III DPRD Jawa Barat Meminta Pemprov Untuk Memprioritaskan Program Yang Mendorong Peningkatan PAD

September 23, 2023
0

Kota Bandung,eljabar.com  - Komisi III DPRD Provinsi Jawa Barat meminta berbagai program terobosan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat lebih di...

Optimalisasi Potensi Pembangunan Wilayah di Kab. Indramayu

Pembangunan Infrastruktur Jalan Jangan Asal

September 23, 2023
0

ADIKARYA PARLEMEN BANDUNG, elJabar.com – Bila dilihat dari sisi kualitas kemantapan jalan Jawa Barat memang sudah terbilang bagus. Namun itu...

Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Meminta Pencemaran Air Sungai Cilamaya Segera Diminimalisasi

Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Meminta Pencemaran Air Sungai Cilamaya Segera Diminimalisasi

September 22, 2023
0

Kabupaten Karawang,eljabar.com -- Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat Tetep Abdulatip meminta pencemaran air di aliran sungai Cilamaya Kabupaten...

No Result
View All Result

Pengumuman DCS Pileg Kabupaten Sumedang

 

Pengumuman DCS Pileg Kabupaten Sumedang _lampiran

El Jabar

ALAMAT REDAKSI :
Jl. Babakan Jati I No. 45 B
Batununggal Bandung 40275
Telpon : 081398877366, 08986865699

Copyright 2022 Eljabar.com.

No Result
View All Result
  • Home
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Nasional
  • Olahraga
  • Politik
  • Parlemen
  • Regional
  • TNI / POLRI
  • Seni & Budaya
  • Kronik

© 2022 Eljabar.com - Portal Berita Terupdate & Terpercaya..