Pelaksanaan Padat Karya Tunai Rawan Disimpangkan - El Jabar

Pelaksanaan Padat Karya Tunai Rawan Disimpangkan

SURABAYA, eljabar.comStrategi kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang membuka lapangan kerja baru melalui program Padat Karya Tunai (PKT) diharapkan terasa dampaknya dalam menaikkan ekonomi dan daya beli masyarakat pada triwulan ketiga tahun 2020.

Salah satu kebijakan strategis yang dibuat oleh Kementerian PUPR adalah Padat Karya Tunai (PKT) revitalisasi drainase jalan. Di luar kegiatan padat karya yang sudah berjalan di setiap tahun anggaran yakni pemeliharaan rutin jalan, jembatan dan pengendalian tanaman.

Berdasar sejumlah keterangan yang dihimpun dari internal beberapa Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah Jawa Timur mengungkap dugaan penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Disebutkan, program-program padat karya yang sangat efektif dalam menyerap jumlah tenaga kerja  dijadikan celah oleh sejumlah oknum untuk meraup keuntungan pribadi.

Praktik manipulasi yang jamak dilakukan adalah jumlah hari orang kerja (HOK). Praktik menyimpang ini biasanya tidak dilakukan sendiri melainkan dengan melibatkan oknum masyarakat tertentu yang biasanya ditunjuk menjadi mandor atau koordinator pekerja.

Daftar hadir atau absensi pekerja tak pelak menjadi berkas yang kerap diotak-atik. Maka tak heran bila terdapat tandatangan bukti kehadiran yang relatif serupa, meskipun nama dan KTP yang dilampirkan berbeda.

Praktik menyimpang pelaksanaan cash for work tersebut tentu akan berdampak pada jumlah keluarga yang dapat dipulihkan ekonominya. Akibatnya, jumlah keluarga miskin menjadi potesial untuk meningkat.

Peneliti Sign Sutdies, Addyn Rizkita Kriswanda, menduga penyimpangan tersebut adalah indikator keberhasilan pembangunan zona integritas (ZI) menuju wilayah bebas korupsi (WBK) yang dideklarasikan BBPJN Jatim-Bali pada 13 Juli 2017 silam belum berjalan efektif. Meski keberhasilan ZI dan WBK juga bergantung dengan keberhasilan reformasi birokrasi, namun dekadensi integritas yang terjadi pada pelaksanaan kebijakan dan program merupakan bentuk pembangkangan terhadap peraturan perundang-undangan.

“Out put internalisasi ZI dan WBK masih jauh panggang dari api. Sebagai predikat penilaian, keberhasilan ZI dan WBK organisasi kerja sangat ditentukan oleh kapasitas dan kualitas integritas individu di dalamnya,” tutur Ririz, sapaan akrabnya.

Pihaknya, kata Ririz, akan terus mendesak pihak BBPJN Jatim-Bali untuk meningkatkan kualitas zona integritas dan wilayah bebas korupsi, terutama pada pelaksanaan program-program padat karya.

“Tak elok kan apabila pelaksanaan program padat karya yang bermanfaat langsung kepada masyarakat kemudian diakali untuk kepentingan pragmatis pribadi semata,” ujar Ririz.

Sementara, eljabar.com mencatat beberapa praktik menyimpang program padat karya di sejumlah ruas jalan nasional di Jatim.

Namun demikian, dugaan penyimpangan tersebut belum direspon oleh pihak internal PPK Pelaksanaan Jalan Nasional yang disinyalir melakukan penyimpangan. Bahkan nomor eljabar.com diblokir sehingga menyulitkan akses komunikasi guna memenuhi mekanisme konfirmasi dan klarifikasi. (*/wn)

 

Categories: Nasional