Pembangunan Infrastruktur dan Sejumlah Permasalahan - El Jabar

Pembangunan Infrastruktur dan Sejumlah Permasalahan

ADIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, eljabar.com  –  Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Dari alokasi pembiayaan publik dan swasta, infrastruktur dipandang sebagai lokomotif pembangunan nasional dan daerah.

Secara ekonomi makro ketersediaan dari jasa pelayanan infrastruktur mempengaruhi marginal productivity of private capital. Sedangkan dalam konteks ekonomi mikro, ketersediaan jasa pelayanan infrastruktur berpengaruh terhadap pengurangan biaya produksi.

Infrastruktur juga berpengaruh penting bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia. Antara lain dalam peningkatan nilai konsumsi, peningkatan produktivitas tenaga kerja dan akses kepada lapangan kerja, serta peningkatan kemakmuran nyata dan terwujudnya stabilisasi makro ekonomi. Yaitu keberlanjutan fiskal, berkembangnya pasar kredit, dan pengaruhnya terhadap pasar tenaga kerja.

Pembangunan infrastruktur berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi (secara makro dan mikro) serta perkembangan suatu negara atau wilayah. Namun menurut Anggota Komisi 4 DPRD Jabar, Ir. Prasetyawati, premis itu tidak mudah berlaku di Indonesia.

“Apalagi sejak negara kita terkena krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997, yang akhirnya melebar menjadi krisis multidimensi yang dampaknya masih bisa dirasakan sampai sekarang,” ujarnya, kepada elJabar.com.

Keterpurukan pembangunan infrastruktur di Indonesia, baik sebelum maupun setelah krisis ekonomi bukan hanya disebabkan oleh faktor internal, seperti minimnya anggaran pemerintah di sektor pembangunan, namun juga berasal dari faktor-faktor eksternal.

Dijelaskan Prasetyawati, bahwa kita seringkali mendengar kasus pembangunan infrastruktur yang terancam gagal karena terganjal oleh pembebasan tanah. Dengan adanya alokasi waktu dan dana yang terbatas, maka banyak proyek pembangunan infrastruktur yang terbengkalai dan gagal akibat terhambat proses pembebasan tanah.

“Bahkan itu terjadi untuk infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dan ditujukan bagi kepentingan umum sekalipun,” katanya.

Memang pembangunan infrastruktur dibutuhkan oleh masyarakat. Namun dalam perjalanannya, tak hanya sebatas penyelesaian fisik saja, tapi juga butuh penyelesaian aspek lainnya, seperti aspek social, ekonomi serta aspek lainnya.

Diungkapkan Prasetyawati, pentingnya penyelesaian multi aspek untuk pembangunan infrastruktur terasa sekali untuk rencana pembangunan Waduk Cibeet yang berlokasi di Kabupaten Bogor.

Dalam konteks pembangunan khususnya di Kabupaten Bogor, pembangunan Waduk itu sangat dibutuhkan. Untuk pembangunannya sudah masuk dalam salah satu pembangunan kawasan strategis nasional.

“Pembangunan waduk itu, jika selesai dibangun memiliki arti penting untuk keberlangsungan pembangunan di wilayah Kabupaten Bogor. Diantaranya untuk mengendalikan banjir di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau,” ungkapnya.

Namun sangat disayangkan waduk belum dibangun, muncul gejolak keresahan dari masyarakat sekitar. Sebetulnya kondisi itu, tak perlu terjadi jika ada proses lain yang dilakukan oleh pemerintah.

Karena pembangunan Waduk Cibeet masuk sebagai kawasan strategis nasional, maka idealnya perlu ada langkah koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemprov Jabar dan Pemkab Bogor, untuk melakukan sosialisasi yang detail, seputar rencana pembangunan Waduk Cibeet yang rencananya akan dibangun di areal seluas 900 Ha.

“Sosialisasi dan koordinasi ini sangat penting. Dan perlu dilakukan lintas pemerintah. Ini penting, mengingat sosialisasikan rencana ganti rugi kepada masyarakat banyak. Ini melibatkan 3.434 warga yang terkena dampak pembangunan waduk tersebut,” jelasnya.

Agar tidak terjadi keresahan ditengah masyarakat, untuk menuntaskan pembangunan infrastruktur ini menurut Prasetyawati, diperlukan langkah penanganan sosial lainnya, yaitu dengan menyiapkan lahan pengganti untuk masyarakat di lokasi yang tak jauh dari lokasi awal.

Akibat dari alih lokasi pembangunan infrastruktur, juga berakibat hilangnya mata pencaharian penduduk. Sehingga perlu langkah antisipasi, bagi masyarakat yang terkena dampak nanti, dengan hilangnya mata pencaharian.

“Perlu dilakukan pelatihan yang disesuaikan dengan potensi lokal di daerah yang menjadi sasaran relokasi. Khusus untuk wilayah yang terkena proyek Waduk Cibeet, perlu disiapkan pelatihan dari mereka yang bermata pencaharian petani, menjadi pelaku usaha lain,” pungkasnya. (muis/fajar)

Categories: Pemerintahan