Pemeliharaan Jalan Nasional di Jatim Masih Bersifat Reaktif - El Jabar

Pemeliharaan Jalan Nasional di Jatim Masih Bersifat Reaktif

Surabaya, eljabar. Com — Sebagai prasarana transportasi, jalan dan jembatan memegang peranan penting dalam konektivitas. Namun peranan penting tersebut masih belum mendapat perlakuan yang ideal.

Selama ini, untuk menjaga layanan jalan dan jembatan masih menggunakan pola kerja pemeliharaan yang reaktif atau yang bersifat emergency maintanace. Artinya, konsep pemeliharaan yang dilaksanakan ketika kondisi jalan dan jembatan rusak ringan dan rusak berat.

Terutama di saat musim hujan, semua pihak, baik dari kalangan pemerintahan maupun non pemerintah, ramai-ramai bicara buruknya kondisi jalan.

IMG 20210308 WA0054

Merespon kritik tersebut, seluruh satuan kerja pelaksanaan jalan nasional di Jatim membentuk tim task force untuk membenahi kondisi jalan yang rusak.

Namun konsep penanganannya bersifat emergency maintanance, entah melalui holding atau jenis kegiatan pemeliharaan lainnya, semisal pemeliharaan rutin preventif.

Yang tak habis pikir, pola penanganan terhadap persoalan yang sama tersebut mengalami repetisi. Artinya, berulang dengan pola dan cara penanganan yang sama. Terkesan, hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Karena faktanya, persoalan kerusakan jalan dan penanganannya masih belum memuaskan publik atas pelayanan penyelenggaraan jalan. Termasuk hak ganti rugi pengguna jalan yang celaka oleh jalan yang rusak.

Selama ini, publik tak pernah mendengar hak ganti rugi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

IMG 20210308 WA0053

Disebutkan, Pasal 1 angka 12 Undang-undang No. 22 tahun 2009, definisi jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali rel kereta api.

Maka terkait kerusakan jalan, penyelenggara jalan wajib segera dan patut untuk memperbaiki jalan yang rusak yang dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Berbagai faktor dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas didominanasi oleh kelalaian pengguna jalan dan ketidaklaikan kendaraan.

Namun, tak sedikit peristiwa kecelakaan yang terjadi disebabkan oleh ketidaklaikan jalan. Ironisnya, penyelenggara jalan jarang sekali untuk memenuhi ketentuan Pasal 236 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.

Kendati demikian, quick response penanganan jalan rusak oleh BBPJN Jatim-Bali tak pantas apabila dipandang sebelah mata. Tentu saja upaya keras pengelola jalan nasional di Jatim dan Bali ini, hanya semata demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan.

Minimnya dukungan anggaran juga menyebabkan penanganan ideal yang dibutuhkan untuk menjaga performa kemantapan jalan nasional di Jatim sedikit terhambat.

Apalagi di masa pandemik Covid-19 mewabah, penangan kerusakan jalan terdampak kebijakan refocusing anggaran. Pada refocusing anggaran tahun 2020 lalu, realokasi tahap pertama anggaran Kementerian PUPR mengalami perubahan sebesar Rp24,53 triliun dan realokasi tahap II sebesar Rp44,58 triliun.

Belum lagi, sinergi pengawasan, pengendalian dan penindakan stake holder transportasi terhadap penyebab menurunnya usia layanan jalan belum berjalan sesuai harapan peraturan yang berlaku. Sanksi dan penindakan yang tertuang dalam Undang-undang No. 38 tahun 2004 tentang Jalan dapat diterapkan secara simultan dengan ketentuan sanksi dalam Undang-undang No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Sehingga indikator penilaian atas kepuasan pengguna jalan dipenuhi oleh penyelenggara jalan nasional di Jatim, yakni BBPJN Jatim-Bali. (*wn/red)

 

 

Categories: Nasional,Uncategorized