Pemkot Bandung Perkuat Komitmen Bangun Kota Ramah Disabilitas

BANDUNG, eljabar.com — Pemerintah Kota Bandung menegaskan komitmennya membangun kota yang inklusif, aman, dan ramah bagi penyandang disabilitas melalui penguatan Rehabilitasi Bersumberdaya Masyarakat (RBM).

Komitmen tersebut disampaikan dalam pelantikan pengurus RBM Kota Bandung periode 2026 – 2030 yang berlangsung pada Rabu (13/05/2026).

Ketua RBM Kota Bandung periode 2026 – 2030, Aryatri Benarto Farhan, mengatakan pentingnya membangun lingkungan yang mendukung bagi penyandang disabilitas dan individu berkebutuhan khusus.

Menurut Aryatri, pemahamannya mengenai isu inklusi semakin mendalam setelah menjadi orang tua dari anak berkebutuhan khusus.

“Adaptasi bagi penyandang disabilitas di lingkungan masyarakat bukan hal mudah. Mereka membutuhkan lingkungan yang suportif, aman, nyaman, dan memiliki aksesibilitas yang baik,” katanya.

Aryatri menilai salah satu kekhawatiran terbesar para orang tua penyandang disabilitas adalah masa depan anak-anak mereka ketika orang tua tidak lagi mendampingi.

Karena itu, ia berharap Kota Bandung dapat menjadi wilayah yang bebas stigma dan diskriminasi terhadap penyandang disabilitas.

“Saya ingin suatu hari nanti tempat kita tinggal benar-benar aman dan nyaman bagi anak-anak disabilitas dan individu berkebutuhan khusus. Tidak ada lagi stigma dan diskriminasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, mewujudkan kota inklusif tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Menurutnya, diperlukan kolaborasi seluruh unsur masyarakat, komunitas, dan perangkat pemerintah untuk membangun ekosistem yang ramah disabilitas.

“Ini bukan perjuangan satu sektor atau satu dinas, tetapi perjuangan bersama seluruh masyarakat,” ungkapnya.

Sementara itu, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyatakan RBM harus menjadi wadah kolaborasi lintas sektor dalam memberdayakan kelompok disabilitas di Kota Bandung.

Ia menilai keterlibatan akademisi, komunitas olahraga, seniman, budayawan, pengusaha, hingga masyarakat sipil menjadi kekuatan besar dalam memperjuangkan hak-hak penyandang disabilitas.

“RBM harus menjadi melting pot berbagai ide dan kolaborasi demi pemberdayaan kelompok disabilitas,” ujar Farhan.

Farhan juga menyoroti pentingnya aksesibilitas pada ruang publik, layanan pemerintahan, fasilitas olahraga, hingga tempat ibadah.

Menurutnya, tantangan membangun kota yang sepenuhnya inklusif masih cukup besar, terutama dalam penataan infrastruktur publik.

“Setiap pembangunan fisik harus memperhatikan kepentingan extreme user termasuk penyandang disabilitas,” tuturnya.

Selain itu, Pemkot Bandung juga mendorong dunia usaha untuk membuka lebih banyak kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas.

Pemerintah, lanjut Farhan, perlu menyiapkan skema insentif bagi perusahaan yang memberikan ruang kerja dan kesempatan berkarya bagi kelompok disabilitas.

Di bidang olahraga, Farhan memastikan Kota Bandung siap menjadi tuan rumah Pekan Paralimpik Daerah (Peparda) 2026.

Ia menilai olahraga tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga sarana membangun prestasi dan meningkatkan rasa percaya diri penyandang disabilitas.

“Olahraga bukan hanya soal ekonomi dan event, tetapi juga membangun mindset untuk berprestasi,” ujarnya.

Farhan berharap RBM dapat menjadi advokat aktif yang mampu menjawab berbagai dinamika persoalan disabilitas di tengah perkembangan masyarakat.

“Bekerja di RBM bukan untuk mencari keuntungan atau popularitas, tetapi bentuk nyata kerelawanan untuk memberdayakan sesama,” tuturnya. *red