Pemkot Sukabumi Berkomitmen dalam Keterbukaan Informasi dan Merespon Saran dari Masyarakat – El Jabar

Pemkot Sukabumi Berkomitmen dalam Keterbukaan Informasi dan Merespon Saran dari Masyarakat

SUKABUMI, eljabar.com — Walikota Sukabumi, Achmad Fahmi menerima kunjungan verifikasi lapangan monitoring dan evaluasi (monev) serta pemeringkatan penerapan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat di Balai Kota Sukabumi, Jumat (05/11/2021) pagi.

Fahmi mengungkapkan, komitmen pemkot dalam menyampaikan keterbukaan informasi dan merespon masukan serta saran dari masyarakat.

“Pemkot harus siap dan berbenah diri serta terbuka dalam menyampakan informasi dan semangat ini harus muncul di daerah. Apalagi di tengah percepatan teknologi saat ini dan tuntutan warga semakin tinggi atas keterbukaan informasi termasuk didalamnya pembangunan,” terangnya.

Fahmi mengatakan, untuk menjalankan KIP, pemkot memperkuat keberadaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Hal ini untuk terwujudkan pelayanan informasi dokumentasi yang cepat, tranparan dan akuntabel misalnya infornasi penanganan Covid-19 yang dipersiapkan layanan informasi rutin berkala.

Sementara itu, Asisten Bidang Advokasi, Sosialisasi, Edukasi Komisi Informasi Jawa Barat, Dimas Prawira, mengungkapkan, jika Pemkot Sukabumi alami peningkatan yang signifikan selam tiga tahun dalam KIP ini.

“Iya, alami peningkatan tiga tahuhn ini, dari tahun 2019, 2020,dan 2021,” katanya.

Sedangkan persentasi progres peningkatan selam tiga tahun tersebut, Dimas mengungkapkan, di tahun 2019 Pemkot Sukabumi berada di angka 25 persen, kemudian meningkat di angka 46 persen pada tahun 2020, dan di tahun 2021 sekitar 60 sampai 70 persen.

“Kenaikanya sekitar 20 sampai 30 persen dan itu sudah cukup bagus, tinggal memang harus konsisten dan dibarengi oleh kinerja-kinerja yang baik,” ucapnya.

Sedangkan indikatornya sendiri, kata Dimas, yakni terkait komitmennya, aturan main KIP nya seperti apa, anggaran dan kegiatan-kegiatanya seperti apa. Terus yang kedua mengenai standar pelayanan infromasi publik. Seperti, kesiapan infrastruktur dan sistemnya. Kemudian berikutnya apakah sudah terumumkan belum informasi yang wajib diumumkan secara berkala melalaui websiste atau media-media lain.

“Terus informasi yang harus tersedia setiap saat yang bisa diakses oleh masyarakat. Dan informasi yang diwajibkan yakni terkait penanganan Covid-19, apakah sudah baik atau belum. Jadi semua indikator tersbeut sesuai dengan Undang-undang nomor 14 tahun 2018 tentag KIP,” pungkasnya. (Anne)

Categories: Pemerintahan