Pemprov Jabar Berikan Nilai Tertinggi Kepada Sumedang Terkait Penyaluran JPS
SUMEDANG, eljabar.com — Kasus Covid-19 di Kota Depok dan Bekasi terindikasi paling banyak selama dua minggu terakhir di Jawa Barat. Hal ini menunjukkan bahwa Jabodetabek merupakan klaster yang harus diwaspadai.
Hal tersebut dikatakan Gubernur Jawa Barat Ridwan kamil saat Video Converence dengan Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir, di Gedung Negara, Jumat (03/07/2020).
Namun dikatakan Gubernur, kabar baiknya adalah kasus sembuh sudah tinggi dibanding dengan penambahan.
“Sedangkan untuk kasus sembuh paling tinggi ada di kota Bandung. Untuk itu mari berlomba-lomba memperbanyak yang sembuh dan menahan kasus-kasus baru,” ungkapnya.
Gubernur mengatakan, salah satu hal yang dikhawatirkan setiap Kabupaten/Kota di Jawa Barat adalah kasus Covid-nya ada, tetapi tidak terdeteksi.
“Mari sekarang kita berlomba-lomba meningkatkan rasio tes PCR. WHO sudah memberikan syarat tes dilakukan kepada satu persen dari jumlah penduduk,” katanya.
Terkait dengan pelaksanaan AKB pada Kabupaten/Kota di Jawa Barat, pihaknya sudah menerima surat dari Kementerian Kesehatan yang isinya tentang pelaksanaan PSBB atau AKB yang saat ini sudah tidak perlu lagi izin dari Pemerintah Pusat, melainkan cukup dari Gugus Tugas Provinsi Jawa Barat.
Dikatakan Gubernur, status kewaspadaan tidak bisa dijadikan pencitraan.
Data baik ataupun buruk merupakan dinamika epidemiologis. Menurutnya, Kabupaten/Kota harus selalu disiplin agar tidak kecolongan dengan status zona.
“Oleh karena itu, kerja sama perlu kita tingkatkan agar proses-proses kewaspadaan ini bisa kita kendalikan bersama. Jangan berfikir untuk bekerja independent,” ucapnya.
Gubernur juga menekankan untuk memperkuat Tim Gugus Tugas Kabupaten/Kota. Pemprov juga akan melakukan pembinaan kepada Kabupaten/Kota yang hasilnya akan disampaikan kepada Sekda masing-masing.
“Kinerja Gugus Tugas harus berdasar kepada pencegahan, deteksi, manajemen fasilitas kesehatan dan pemakaman, jaringan pengamanan sosial, operasi lapangan dan penegakan aturan, dan tata kelola kelembagaan” ujarnya.
Masih menurut Gubernur, Pemprov Jabar memberikan nilai tertinggi kepada Kabupaten Sumedang terkait dengan penyaluran Jaringan Pengaman Sosial (JPS).
“Kabupaten Sumedang berada di peringkat pertama, disusul oleh Kota Depok selanjutnya Kota Sukabumi,” katanya.
Gubernur juga mengingatkan bagi yang sudah membuka sektor perekonomian dan pariwisata agar benar-benar ketat dalam pengawasannya. Karena menurutnya kasus impor (orang datang dari wilayah lain) merupakan ancaman terbesar bagi Pemprov Jabar.
“Masyarakat yang sudah membuka industrinya, saya wajibkan mereka memberlakukan tes mandiri kepada karyawannya. Jika kita kompak pada kedisplinan, kasus Covid akan terus menurun,” paparnya.
Sementara itu Bupati mengatakan, Kabupaten Sumedang sampai saat ini masih terus mencatat pemudik yang datang dari zona merah. Desa Siaga Corona masih terus diefektifkan sampai dengan saat ini.
“Berkaitan dengan status Covid di Sumedang, alhamdulillah Sumedang sudah masuk di zona biru. Empat belas hari terakhir tidak ada penambahan kasus baru. Selain itu, pelaksanaan rapid tes kami juga sudah lakukan dengan standar WHO,” ungkapnya.
Berkaitan dengan kewaspadaan kasus impor, Kabupaten Sumedang saat ini sedang dihadapkan dengan pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK) dimana akan ada ribuan calon mahasiswa yang akan melaksanakan tes di Kabupaten Sumedang.
“Hari Minggu tanggal 5 sampai dengan 20 Juli 2020 akan dilaksanakan UTBK di Unpad dan UPI Sumedang. Rincianya ada sekitar 11.065 peserta UTBK Unpad dan 1500 peserta UPI,” tuturnya.
Pihaknya tengah mempersiapkan dan mengantisipasi sebelum peserta datang dan ketika kepulangan.
“Petugas dari Satpol PP dibantu TNI/POLRI juga akan melakukan sweeping ke kost-kostan dan hotel untuk mengantisipasi para pengantar dari peserta UTBK,” tukasnya.
Pelaksanaan UTBK secara fisik hanya diperbolehkan untuk peserta dari wilayah Jawa Bara. Sedangkan untuk peserta di luar Jawa Barat hanya boleh mengikuti tes online di wilayahnya masing-masing.
“Karena resiko terbesar penyebaran Covid saat ini berasal dari kasus impor. Kami juga akan mengkoordinasikan hal ini dengan Gugus Tugas, ” pungkasnya. (Abas)
