Pemulihan Ekonomi Ditengah Penanganan Covid-19
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, eljabar.com — Secara makro ekonomi Indonesia masih terbilang stabil di tengah peningkatan tekanan ekonomi global, akibat penyebaran wabah Virus Corona (Covid-19).
Virus Corona yang meluas di berbagai Negara, tentunya memiliki dampak terhadap perekonomian. Sehingga perlu diantisipasi oleh seluruh Negara, termasuk Indonesia.
Dampak perekonomian yang dialami Indonesia akibat pandemic virus corona ini, dapat dirasakan langsung oleh kelompok usaha kecil, baik sector formal maupun informal.
Dengan kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mencegah meluasnya penularan virus corona ini, jelas dampak ekonomi bagi masyarakat sangat berpengaruh. Sehingga menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPRD Jawa Barat, Hery Ukasah, harus ada langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mengantisipasi masalah ini.
“Masalah covid-19 memang masalah kita semua yang butuh penanganan serius saat ini. Namun disisi lain, dampak yang muncul terhadap perekonomian masyarakat, juga harus diambil langkah-langkah penanggulangannya,” ujar Hery Ukasah, kepada eljabar.com.
Sector yang menjadi sumber kehidupan masyarakat, terkendala drastis. Ini dapat dilihat dari sejumlah keluhan dan aktivitas perekonomian masyarakat kelompok lapisan bawah, saat menghadapi kebutuhan hidup sehari-harinya.
Pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi dan kabupaten/kota harus juga sigap untuk mengantisipasi kebutuhan hidup masyarakat, serta upaya pemulihan perekonomian alternative.
Sehingga masyarakat tetap memiliki penghasilan, terpenuhi kebutuhan hidupnya disaat berjuang menghentikan penyebaran virus corona.
“Tanpa mengabaikan kesehatan akibat penyebaran virus corona ini, kehidupan ekonomi masyarakat tetap harus bisa teratasi, berjalan lancar. Perlu solusi pemerintah untuk langkah ini,” tandas Hery.
Beberapa langkah yang mungkin bisa dilakukan pemerintah, adalah dengan mempercepat realisasi belanja Kementerian/Lembaga, terutama belanja bantuan social, seperti untuk PKH dan kesehatan.
Begitu juga dengan pemerintah provinsi yang memiliki anggaran untuk jarring pengaman social, bisa segera direalisasikan berbarengan dengan anggaran untuk penanganan virus corona.
Mendorong dan mempercepat belanja padat karya untuk kegiatan produktif yang bisa menyerap banyak tenaga kerja, seperti belanja infrastruktur di pusat dan daerah.
“Tentunya pelaksanaan kegiatan jaring pengaman social dilapangan, tetap dengan memperhatikan prosedur yang sudah dikeluarkan pemerintah, terkait penanganan virus,” ingatnya.
Optimalisasi peran APBN sebagai instrumen yang fleksibel dalam merespon situasi ekonomi, dengan tetap dalam batasan yang aman dan terkendali, juga sangat dinanti untuk segera terealisasi.
“Perlu segera dipercepat penajaman program kredit usaha rakyat. Termasuk perluasan sasarannya, juga perlu secepatnya direalisasikan,” pungkasnya. (muis)
