Pengentasan Kemiskinan Menjadi PR Besar Bupati Sumenep Terpilih - El Jabar

Pengentasan Kemiskinan Menjadi PR Besar Bupati Sumenep Terpilih

SUMENEP, eljabar.com — Sesuai data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, angka kemiskinan di kota keris dari tahun 2017 sampai tahun 2019 yang lalu terkesan stagnan.

Pada tahun 2017 angka kemiskinan di Sumenep sebanyak 211.920 jiwa. Sedangkan pada tahun 2018 mengalami kenaikan 0,54 persen sehingga angka kemiskinan di salah satu daerah penghasil migas di Pulau Madura itu sebanyak 218.600 jiwa.

Sementara data di tahun 2019 angka kemiskinan turun menjadi 19,48%. Atau mengalami penurunan sebanyak 6.620 jiwa dibandingkan dengan tahun 2018.

Data tersebut cukup sebagai dasar bahwa jumlah penduduk miskin di kota keris ini masih stagnan. Hal ini bisa dilihat dari tahun 2018 yang naik 6.680 orang, sementara tahun 2019 turun hanya 6.620 orang.

Meski angka kemiskinan mengalami stagnasi dalam tiga tahun terakhir namun Kabupaten Sumenep termasuk daftar 10 Kabupaten termiskin dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur.

Kabupaten yang terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan ini tercatat menempati urutan kedua setelah Kabupaten Sampang yang menempati urutan teratas jumlah warga miskin di Jatim.

Sumenep harus rela berada di urutan kedua setelah Kabupaten Sampang sebagi Kabupaten termiskin diantara 38 Kabupaten di Jawa Timur.

Menjelang akhir masa jabatannya, Bupati Sumenep A. Busyro Karim membenarkan jika angka kemiskinan di Sumenep ini masih terbilang tinggi. Dia menegaskan jika mengentaskan angka kemiskinan di kota keris ini akan menjadi PR besar bupati terpilih saat ini.

“Sampai sekarang, walaupun sudah banyak program-program, pengentasan kemiskinan harus menjadi prioritas,” kata Busyro Karim, Selasa (26/01/2021).

Bupati dua periode itu menjelaskan bahwa data kemiskinan tahun 2020 masih di-update oleh instansi terkait.

“Data kemiskinan tahun 2020 belum ada, belum tercatat di BPS,” tambanya.

Tidak hanya itu, kata Politisi PKB itu, pembangunan infrastruktur yang hingga kini yang belum merata dan keterbatasan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), juga menjadi PR bagi Bupati Sumenep selanjutnya.

“Misalnya pembangunan infrastruktur jalan, pasti setiap tahun tidak bisa diserentakkan, karena Sumenep ini luas,” tambahnya.

Sedangkan wakil Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, yang baru saja ditetapkan sebagai Bupati Sumenep terpilih oleh KPU setempat, enggan memberikan komentar saat hendak di konfirmasi oleh awak media.

“Wawancaranya nanti saja,” ucap Fauzi. (ury)

Categories: Pemerintahan