Kadis PU SDA: Penyebab Kegagalan Bangunan PATM Lebbeng Barat Bukan Kategori Force Majeure - El Jabar

Kadis PU SDA: Penyebab Kegagalan Bangunan PATM Lebbeng Barat Bukan Kategori Force Majeure

SUMENEP, eljabar.com – Ambruknya sebagian bangunan Pompa Air Tanpa Mesin (PATM) Lebbeng Barat yang diresmikan Bupati Sumenep, Busyro Karim pada 2 November 2020, lalu masih menimbulkan spekulasi masyarakat.

Pasalnya, kerusakan PATM yang akan melayani kebutuhan irigasi seluas 106 hektar sawah itu, menurut Kepala Dinas PU Sumber Daya Air Kabupaten Sumenep, Chainur Rasyid, bukan termasuk dalam kategori keadaan kahar (force majeure), melainkan hanya terdampak banjir biasa. Selain itu, kondisi tanah berpasir dan tidak stabil juga memengaruhi struktur dan konstruksi bangunan.

Penyebab Kegagalan Bangunan PATM Lebbeng Barat Bu
Penyebab Kegagalan Bangunan PATM Lebbeng Barat Bukan Kategori Force Majeure.

“Bukan kahar sih, banjir aja. Karena pekerjaannya sudah PHO biar nanti Badan Pemeriksa Keuangan yang menindaklanjuti. Sedangkan kalau kejadian bencana itu kewenangan BPBD,” kata Chainur, Senin (25/01/2021), saat ditemui di ruang kerjanya.

Beberapa warga yang ditemui eljabar.com membenarkan peristiwa banjir bandang yang terjadi pada Desember 2020 lalu. Intensitas hujan yang tinggi saat itu menyebabkan air sungai Sumber Lembung meluap dan menyebabkan dampak kerusakan yang cukup parah pada sebagian bangunan PATM yang terletak di Dusun Galuguran, Desa Lebbeng Barat, Kecamatan Pasongsongan, Kabupaten Sumenep tersebut.

Mohammad Bahar, warga desa setempat, menjelaskan, setiap musim hujan banjir bandang selalu terjadi dan desanya. Sebaliknya, jika musim kemarau tiba maka warga masyarakat di Desa Lebbeng Barat akan kesulitan air. Begitu juga dengan sejumlah desa di sekitar Lebbeng Barat, seperti Lebbeng Timur, Parancak dan Motorna juga mengalami keadaan serupa.

Namun, sejumlah pihak menyatakan penilaian berbeda. Penggiat kebijakan publik Investment and Asset Studies (Invasus), Lukas Jebaru menganggap kerusakan yang menimbulkan kegagalan bangunan infrastruktur sumber daya air berkapasitas 72.000 liter per 59 detik dan menelan dana pembangunan APBD Kabupaten Sumenep TA 2020 sebesar Rp4,9 miliar itu adalah fakta. Seharusnya penilaiannya melibatkan penilai ahli sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Penyebab Kegagalan Bangunan PATM Lebbeng Barat B
Penyebab Kegagalan Bangunan PATM Lebbeng Barat Bukan Kategori Force Majeure.

“Bukan dinilai dan disimpulkan sendiri kemudian menentukan langkah sendiri dengan mengabaikan fakta-fakta yang terjadi,” kata Lukas.

Kewenangan Badan Pemeriksa Keungan (BPK), Lukas menjelaskan, hanya melakukan pemeriksaan pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sumenep baik ditinjau dari penilaian Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan.

Proyek Pembangunan PATM itu, masih kata Lukas, termasuk dalam Belanja Barang dan Jasa yang akan diaudit BPK dari aspek perencanaan pekerjaannya, persyaratan administrasi dan persyaratan kualifikasi teknis/administrasi, volume dan kualitas pekerjaan, potensi kemahalan harga dan kelebihan pembayaran.

“Item-item pemeriksaan tersebut digolongkan dalam Ketaatan Terhadap Peraturan Perundang-undangan. Lalu bagaimana peristiwa banjir yang terjadi di lokasi PATM bisa dianggap bukan bencana dan hanya banjir saja. Kemudian deformasi konstruksi dan struktur bangunan yang terjadi hanya disebabkan kondisi tanah yang tidak stabil. Bagaimana waktu membuat desain rencananya?” ujarnya.

Lukas menyarankan sebaiknya Dinas PU SDA Kabupaten Sumenep bersikap transparan dan untuk memenuhi akuntabilitas publik lebih baik melaksanakan ketentuan yang diatur oleh Undang-undang Jasa konstruksi dan peraturan turunannya. (*/ury)

Categories: Regional