PENINGKATAN KUALITAS ASN, MENJADI FOKUS REFORMASI BIROKRASI
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com – Kondisi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara di Jawa Barat cukup memprihatinkan. 20 % ASN di Jawa Barat, yang berada di 27 kabupaten/kota dan termasuk dilingkungan Pemprov Jawa Barat, tidak memahami terhadap tugas pokok dan fungsinya. Itu berdasarkan hasil evaluasi Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PAN-RB RI, beberapa waktu lalu.
Meskipun tidak terlalu mempengaruhi terhadap capaian kinerja, namun hal ini menurut Anggota Komisi 1 DPRD Jawa Barat, H. Mirza Agam Gumay, harus menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dalam upaya mewujudkan Jabar Juara.
Tantangan kedepan akan semakin kompetitif, sehingga kualitas sumber daya para ASN harus menjadi fokus perbaikan Pemerintah Jabar, dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
“Perbaikan dan peningkatan mutu ASN harus menjadi focus utama Pemprov Jabar. apalagi persaingan tantangan kedepan akan semakin ketat. Ini harus jadi perhatian Pemprov Jabar,” ujar Agam, kepada elJabar.com.
Sebagus apapun system yang diciptakan oleh pemerintah, apabila tidak didukung oleh kualitas sumber daya ASN yang mumpuni serta mental yang bagus, tetap akan menjadi kendala dalam mencapai kemajuan bagi sebuah pemerintahan.
Sumber daya aparat yang professional, paham terhadap tugas pokok dan fungsinya, menjadi suatu keharusan. Sehingga investasi sumber daya manusia, bagi pemerintah Provinsi Jawa Barat, menurut Anggota Fraksi Geridnra DPRD Jabar ini, harus dimulai dari aparat sipil negara itu sendiri.
Sebagai Anggota Komisi 1 DPRD Jabar, Agam akan mendorong pihak terkait Pemprov Jabar untuk terus melakukan pembenahan system layanan dan kualitas sumber daya ASN.
Dalam penempatan pegawai, khususnya pengangkatan pejabat structural (eselon) harus sesuai dengan latar belakang pendidikan dan kemampuan ASN yang bersangkutan.
“Jangan sampai tidak nyambung, antara pendidikan yang dimiliki dengan jabatan yang ditempatinya. Kemampuannya harus disesuaikan dengan jabatan,” tandasnya.
Selain itu, pemerintah daerah supaya lebih apresiatif terhadap kinerja ASN yang memiliki prestasi, dan ASN yang kinerjanya asal-asalan. Sehingga hal ini akan memicu kinerja para ASN dengan lebih baik lagi.
Jangan sampai ada anggapan “pilih kasih” dalam memberikan reward and punishment, termasuk dalam penempatan jabatan, bukan hanya karena kedekatan atau kekerabatan belaka. Sehingga hal ini tidak menimbulkan kecemburuan diantara ASN, yang akan mengganggu terhadap iklim tidak sehat dalam bekerja.
“Kebijakan yang dikeluarkan gubernur, harus didasarkan pada kepentingan khalayak banyak. Jangan sampai ada prasangka pilih kasih, kecemburuan dalam penempatan pegawai. Gubernur harus mampu menjaga iklim kondusif dalam ASN,” tegasnya.
Kualitas moral sebagai modal dasar dan kecakapan serta kamahiran spesifik, sangat penting dimiliki ASN, supaya tercipta kemampuan ASN yang professional dan handal. Sehingga pembinaan melalui pelatihan secara umum dan spesifik, sangat penting diberikan kepada ASN.
Selaras Dengan Kebijakan Pusat
Ada 5 agenda strategis yang menjadi prioritas pemerintah pusat, selama lima tahun ke depan, sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo, dalam pidatonya dihdapan Sidang MPR, (20/10). Diantaranya pembangunan Sumber Daya Manusia dan reformasi birokrasi.
Pembangunan SDM yang akan menjadi prioritas utama, membangun SDM yang pekerja keras yang dinamis. Membangun SDM yang terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini menurut Agam Gumay, harus bisa diikuti dan diimplementasikan oleh Pemprov Jabar.
Penyederhanaan birokrasi harus terus dilakukan secara besar-besaran. Birokrasi yang panjang harus dipangkas. Hal ini menurut Agam, sejalan dengan tuntutan untuk memberikan layanan maksimal terhadap masyarakat, secara terbuka dan cepat, tanpa berbelit-belit.
Begitu juga dalam penyederhanaan sistem eselonisasi sebagaimana yang disampaikan pemerintah pusat, patut diterapkan juga dilingkungan Pemprov Jabar.
“Layanan terhadap masyarakat jangan berbelit-belit. Ini harus diawali dengan membenahi sistem birokrasi yang panjang. Termasuk system eselonisasi, perlu penyesuaian. Kalau sudah ada regulasinya dari pemerintah pusat,” pungkasnya. (muis)
