Penyelamatan DAS dan Penegakan Hukum Lingkungan
ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Persoalan lingkungan, selain masalah persampahan, pemulihan Daerah Aliran Sungai (DAS) juga harus mendapatkan skala prioritas tinggi dalam pengawasan.
Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Ir. Hj. Prasetyawati, M.M., menilai bahwa revitalisasi sungai tidak boleh sebatas pengerukan endapan lumpur (sedimentasi) secara berkala, melainkan harus menyentuh perbaikan ekosistem sempadan sungai.
Banyak area sempadan sungai di wilayah perkotaan maupun pedesaan telah beralih fungsi menjadi permukiman liar atau kawasan komersial tanpa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang memadai. Kondisi ini menyempitkan penampang sungai dan mempercepat laju air bah saat hujan deras.
Prasetyawati mendorong Dinas Lingkungan Hidup (DLH) bersama Dinas Sumber Daya Air (SDA) untuk bertindak tegas. Jangan ada pembiaran terhadap bangunan yang melanggar garis sempadan sungai maupun industri yang membuang limbah tanpa melalui proses IPAL standar.
“Perlu ada ketegasan. Pengawasan lingkungan harus memiliki taring yang memberikan efek jera,” tegas Prasetyawati, kepada elJabar.com.
Ia juga mengapresiasi keterlibatan berbagai komunitas pencinta alam, gerakan relawan kebersihan sungai, serta peran Satgas Citarum Harum yang terus bergerak di lapangan. Kolaborasi antara kekuatan sipil dan pemerintah daerah dinilai sebagai fondasi utama untuk membangun budaya ramah lingkungan.
Langkah menjaga lingkungan hidup di Jawa Barat memerlukan perimbangan yang harmonis antara pertumbuhan ekonomi dan daya dukung alam. Sebagai daerah tujuan investasi utama di Indonesia, Jawa Barat memang membutuhkan ruang untuk kawasan industri dan perumahan.
“Namun, investasi yang merusak lingkungan pada akhirnya akan mendatangkan kerugian finansial yang jauh lebih besar akibat bencana alam,” tegasnya.
Prasetyawati, juga menggarisbawahi pentingnya alokasi anggaran berbasis lingkungan (green budgeting) dalam APBD Jawa Barat.
Anggaran daerah harus secara proporsional dialokasikan untuk penanaman pohon di lahan kritis, pengadaan fasilitas pemilah sampah, pemeliharaan infrastruktur drainase, serta program rekayasa ekologi.
Masa depan Jawa Barat sangat bergantung pada bagaimana mengelola lingkungan pada hari ini. Harus dipastikan, bahwa generasi mendatang tidak hanya menerima warisan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menikmati udara yang bersih, air yang layak, dan bumi Pasundan yang asri serta aman dari bencana.
“Kita akan terus mengawal kebijakan dan anggaran agar selaras dengan prinsip-prinsip keberlanjutan tersebut,” pungkas Prasetyawati. (muis)
