Perkembangan Pembangunan Jabar Terpengaruh Kebijakan Pusat - El Jabar

Perkembangan Pembangunan Jabar Terpengaruh Kebijakan Pusat

ADIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, elJabar.com — Terkait dengan tahun jamak, ada enam kegiatan senilai Rp. 500 miliar yang akan dilakukan pada APBD murni 2021. Empat kegiatan di Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang. Tiga pekerjaan terkait dengan jalan dan satu terkait Mesjid Raya Al-Jabbar. Selain itu, dua kegiatan ada di Dinas Perhubungan, yakni pembangunan dua terminal tipe B.

“Dengan dijadikan tahun jamak, mudah-mudahan semua pekerjaan tersebut lebih terjamin kontinyuitasnya. Semoga pula semua itu membawa manfaat buat seluruh masyarakat Jabar,” harap Anggota Komisi 4 DPRD Jabar, Daddy Rohanady, kepada elJabar.com.

Jalan nasional yang melintas di Jabar sepanjang 1.789 km, jalan provinsi 2.360, sedangkan jalan kabupaten kota 32.000 km lebih. Namun di sisi lain, masyarakat tidak mau tahu jalan itu kewenangan siapa.

Masyarakat hanya menginginkan jalan yang mulus. Artinya, ada PR begitu besar dan panjang untuk senantiasa memperhatikan kualitas jalan. Misalnya, Jabar membutuhkan Jalur Tengah Selatan (JTS) untuk menghubungkan wilayah-wilayah kita. JTS akan sangat besar manfaatnya.

Seandainya prinsip bahwa “jalan mantap ekonomi lancar” diimplementasikan dalam politik anggaran kita, rasanya utang PEN Rp 4 triliun dari PT SMI menurut Daddy Rohanady yang merupakan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar ini, masih jauh dari cukup untuk memperbaiki seluruh ruas jalan yang ada di Jawa Barat.

“Melihat kebutuhan dari anggaran yang ada, masih jauh dari cukup untuk membiayai kebutuhan perbaikan seluruh ruas jalan yang ada,” jelasnya.

Pembangunan pendukung Pelabuhan Patimban harus terus didorong akselerasinya. Andai Patimban sudah beroperasi, banyak manfaat yang bisa kita petik.

Pertama, ruas jalan yang rusak akibat overload akan terkurangi. Kedua, penyerapan tenaga kerja akan lebih banyak. Ketiga, baik Kabupaten Subang maupun Pemprov Jabar, akan menerima dana bagi hasil pajak yang lebih tinggi. Sumbernya adalah dari pajak ekspor PPH 21, maupun PPH 25 badan.

Kemudian BIJB Kertajati yang sudah rampung pembangunannya, juga harus diberdayakan. Percepatan pembangunan sarana dan prasarananya menjadi sebuah kewajiban untuk terus didorong.

“Itu kalau kita benar-benar menginginkan bandara di Kabupaten Majalengka tersebut beroperasi secara maksimal,” imbuhnya.

Pemprov Jabar memang sudah mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk itu. Namun, ternyata kebijakan Pemerintah Pusat juga sangat mempengaruhi niat Jabar untuk memiliki bandara internasional, sekaligus bandara yang bisa digunakan untuk pemberangkatan haji dan umrah itu.

Maka PR berikutnya menurut Anggota DPRD Jabar dari Dapil Cirebon-Indramayu ini, yaitu mempercepat dukungannya, berupa aerocity dan akses tol dari/ke bandara tersebut.

Kemudian Tol Cisumdawu, juga sudah terlambat sangat lama. Pembebasan lahan selalu menjadi alasan. Seandainya jalan tol yang akan menghubungkan Cileunyi-Sumedang-Dawuan tersebut sudah terwujud, maka dari Bandung ke Bijb Kertajati hanya butuh sekitar 1,5 jam saja.

Dengan demikian, menurut Daddy, Tol Cisumdawu pasti akan menambah daya tarik orang untuk terbang ke banyak wilayah melalui BIJB Kertajati.

“Namun sekali lagi, kebijakan Pusat amat sangat berpengaruh pada perkembangan bandara dan pendukungnya yang telah menelan biaya sekitar Rp 6 triliun lebih itu,” ujarnya.

Sementara itu, Kereta Cepat Bandung-Jakarta yang rencananya beroperasi pada tahun 2021, masih ada PR lain dalam bidang perkeretaapian.

Pertama, bagaimana memberi solusi untuk penumpang kereta cepat tersebut menuju pusat kota Bandung. Tentu saja dibutuhkan ruas-ruas dari TOD Tegal Luar. Jangan sampai Jakarta-Bandung ditempun hanya dalam 45 menit, tetapi dibutuhkan lebih dari satu jam untuk keluar dari Tegal Luar.

“Kedua, bagaimana dengan reaktivasi beberapa ruas, semisal Rancaekek-Tanjungsari sepanjang 11,2 km. Bagaimana pula nasib short cut Cibungur-Tanjungrasa yang tersendat lebih dari 10 tahun?” pungkasnya. (muis)

Categories: Adikarya Parlemen,Politik