Perlu Terobosan Untuk Memenuhi Kebutuhan Perumahan Rakyat
ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Tingginya angka backlog perumahan terjadi karena beberapa faktor, diantanya besarnya pertumbuhan jumlah penduduk dan ketidakterjangkauan harga perumahan oleh masyarakat.
Dan juga swasta tidak mau berinvestasi untuk penyediaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), karena tingginya harga lahan. Dan banyak lagi masalah lainnya.
Pada masa mendatang jumlah di Provinsi Jawa Barat ini akan semakin tinggi, seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk akibat terbentuknya keluarga-keluarga baru.
Maka menurut Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Ir. Prasetyawati, perlu kebijakan holistik dan komprehensif untuk mengurangi ketidaktersediaan rumah, karena jumlah kebutuhan rumah yang cenderung semakin tinggi.
“Khususnya dalam pemenuhan kebutuhan hunian, bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah,” ujar Prasetyawati, kepada elJabar.com.
Kebutuhan dasar manusia setelah pangan dan sandang adalah kebutuhan terhadap papan. Dalam hal ini adalah kebutuhan akan rumah tempat tinggal yang layak, baik dari segi fisik, fasilitas maupun lingkungannya.
Sementara ini, Pemerintah tengah berjuang mengatasi masalah defisit atau backlog perumahan yang disebabkan tidak seimbangnya antara pasokan (suplai) dan permintaan (kebutuhan).
Upaya pemerintah untuk mewujudkan percepatan penyediaan hunian layak bagi masyarakat dan mengurangi backlog perumahan periode 2015-2019, dilakukan melalui Program Satu Juta Rumah.
“Namun, realisasinya dalam tiga tahun terakhir selalu di bawah target. Jumlah masyarakat yang membutuhkan rumah lebih banyak dari pasokan rumah yang bisa disediakan tiap tahun. Sehingga untuk mengatasi persoalan backlog perumahan ini, diperlukan sejumlah terobosan,” jelasnya.
Pelaksanaan Program Satu Juta Rumah terdiri atas pembangunan rumah susun sewa (rusunawa), rumah khusus, dan rumah swadaya dengan dana yang bersumber dari APBN dan APBD.
Kemudian rumah umum oleh pengembang, yang difasilitasi atau disubsidi lewat APBN melalui skema KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan subsidi selisih bunga, dan bantuan uang muka, serta rumah yang dibangun pengembang tanpa subsidi.
“Pencapaian pembangunan rumah dalam program ini, tiap tahun didominasi oleh pembangunan rumah masyarakat berpenghasilan rendah,” ungkapnya.
Realisasi pembangunan perumahan yang di bawah target, tak lepas dari sejumlah tantangan yang dihadapi. Untuk menambah pasokan rumah layak huni terutama yang terjangkau oleh MBR, tantangannya adalah tingkat keterjangkauan MBR masih rendah. Baik membeli rumah dari pengembang, membangun secara swadaya maupun meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni.
Minimnya anggaran yang dimiliki oleh pemerintah dalam APBN/APBD untuk mengatasi permasalahan backlog perumahan, itu bisa disiasati dengan meminta bantuan atau kerjasama dengan sejumlah pihak swasta.
“Pemerintah bisa menjalin kerja sama dengan perusahaan swasta, untuk berpartisipasi menyiapkan hunian layak huni, khususnya bagi para MBR,” sarannya.
Dari sisi aksesibilitas, tantangannya adalah akses MBR ke sumber pembiayaan perumahan (lembaga keuangan) untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR) masih terbatas. Selain itu, sumber dana pembiayaan perumahan masih bersifat jangka pendek, sehingga tidak dapat meng-cover untuk KPR yang bersifat jangka panjang.
Tantangan lainnya yang cukup berat juga menurut Prasetyawati, yang juga merupakan Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar, adalah persoalan terbatasnya lahan murah bagi MBR, khususnya di wilayah perkotaan.
“Saat ini sangat sulit mendapatkan lahan di perkotaan untuk perumahan. Kalaupun ada, pasti harganya selangit dan sulit dijangkau oleh pengembang,” pungkasnya. (muis)
