ADHIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (UUCK) memang berbeda dengan amanat UU 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
Dengan mulai diberlakukannya UUCK dan berbagai aturan turunannya, semua daerah provinsi/kabupaten/kota pasti mendapat “pukulan keras”. Betapa tidak, semua daerah harus mengevaluasi perda-perda yang sudah mereka miliki.
Banyak perda harus dicabut dan banyak pula perda baru yang harus dibuat. Khusus terkait Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), secara eksplisit perda tersebut harus digabungkan dengan Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K).
Menurut Anggota Komisi 4 DPRD Jawa Barat, H. Kasan Basari, itu berarti Perda RTRW harus mengatur seluruh ruang darat dan laut. Penggabungan spasial seluruh ruang darat dan laut 0-12 mil itu bukan hal mudah.
“Melihat kenyataan seperti ini, tentunya harus berpikir ekstra dan membutuhkan koordinasi intensif dengan beberapa kementerian di Jakarta, terutama Kementerian ATR/BPN,” ujar Kasan Basari, kepada elJabar.com.
Bagaimanapun peta rencana pola ruang sudah pasti berubah, baik penyajian peta maupun basis datanya yang secara de facto diatur secara utuh oleh kementerian tersebut.
Lalu bagaimana dengan adanya penetapan Zona Tunda (Holding Zone) sebagai salah satu solusi yang ditawarkan Kementerian ATR/BPN, terutama pada kawasan-kawasan hutan di pesisir/pantai yang menyebabkan terjadinya perubahan peta garis pantai dari BIG.
“Seperti untuk kawasan hutan lindung dan hutan produksi di Muara Gembong Kabupaten Bekasi. Di sana sebagian sudah menjadi perairan, dan eksistingnya berupa lahan tambak/permukiman,” jelasnya.
Kemudian bagaimana juga nasib Segitiga Rebana yang sudah dijadikan PSN? Bagaimana nasib BIJB Kertajati termasuk Kertajati Aerocity? Mengingat Pemerintah Pusat meneguhkan kewenangannya tentang kebandarudaraan.
Belum lagi nasib 1.040 hektare lahan yang dibebaskan dengan biaya full APBD Provinsi Jabar. Kalau toh BIJB Kertajati diambil alih Pusat, mungkinkah 1.040 hektare itu dikonversi menjadi saham Pemprov Jabar pada Pengelolaan Bandara yang dikerjasamakan dengan PT Angkasa Pura II?
“Mengingat pembangunan bandara baru di provinsi lain, tidak satu pun pembebasan lahannya menggunakan dana APBD,” tandasnya.
Seandainya BIJB Kertajati akan secara utuh diambil alih Pusat, menurut Kasan Basari, Jabar berhak tahu time schedule perencanaan pembangunan bandara di Kabupaten Majalengka itu. Semua tahu bahwa bandara Kertajati diharapkan menjadi pintu keluar masuk langsung dari dan ke Jabar.
“Sehingga dengan keberadaan BIJB Kertajati, diharapkan menjadi salah satu pengungkit roda perekonomian Jawa Barat,” ujarnya.
Lantas bagaimana nasib Bandara Nusawiru? Bandara itu satu-satunya bandara yang dibiayai full dari APBD Provinsi. Bagaimana korelasinya dalam Perda RTRW nanti, karena dalam UU 23/2014 hanya ada tanda hubung di sana. Apa yang akan dilakukan Jabar terkait hal itu?
Dan bagaimana nasib bandara baru di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Sukabumi? Ini sejumlah problem yang harus mendapatkan solusi dan adanya keberpihakan atas segala biaya yang dikeluarkan oleh Pemprov Jabar.
Dengan ditetapkannya Patimban sebagai PSN, kawasan tersebut pasti membutuhkan rencana pola ruang yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pengembangannya. Misalnya, dukungan tol Parabon (Patimban-Indramayu-Cirebon) sepanjang pesisir utara.
“Secara keseluruhan, pada intinya, penggabungan perda RTRW lama (Perda 22 Tahun 2010) dengan RZWP3K itu bukan hal yang mudah. Dinas BMPR sebagai OPD pengampu, benar-benar harus bekerja ekstra keras memenuhi semua aturan Pemerintah Pusat,” bebernya.
Harus dipikirkan juga bagaimana nasib Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang juga ditetapkan dalam RTRW Nasional. Apakah lantas menggugurkan kewajiban Provinsi di sana karena hanya Pusat Kegiatan Lokal (PKL) saja yang ditetapkan dalam RTRW provinsi?
“Begitu banyaknya materi yang harus disesuaikan dengan berbagai aturan, baik peraturan pemerintah (PP) maupun pedoman yang ada. Termasuk Perda RTRW yang baru,” pungkasnya. (muis)
