Proses Lelang Proyek Pengadaan Gedung Puskesmas Legung, Diduga Ada Permainan – El Jabar

Proses Lelang Proyek Pengadaan Gedung Puskesmas Legung, Diduga Ada Permainan

SUMENEP, eljabar.com – Proses lelang proyek  pengadaan  belanja modal bangunan kesehatan Puskesmas di Desa  Legung, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, diduga ada permainan dan pengkondisian.

Dilansir dari laman lpse.sumenepkab.go.id, dari daftar 37 badan usaha yang mengikuti lelang tersebut, hanya ada satu peserta yang berhasil mengajukan penawaran.

Proyek yang dimenangkan oleh tender CV. Tri Tunggal Sakti itu, pagu anggarannya  bernilai Rp. 4.252.947.425,00 dengan harga negoisasi senilai Rp. 4.199.165.037,58.

Menanggapi hal itu, Ketua Lembaga Independen Pengawas Keuangan (LIPK) Sumenep, Syaifiddin menduga lelang tersebut ada permainan kongkalikong pengkondisian untuk memenuhi syarat teknis kemenangan dalam proses lelang proyek tersebut.

“Terkait lelang yang di Puskesmas Legung itu menurut analisa kami hanya ada satu perusahaan penyedia jasa yang ikut proses lelang. Kami menduga, dengan hanya satu badan usaha yang ikut dalam proses lelang itu berarti ada indikasi dari segi persyaratan dan teknis yang sangat sulit atau susah untuk didapatkan,” katanya pada media ini, Sabtu (14/08/2021).

Menurut dia, dengan hanya satu CV saja yang berhasil mengajukan penawaran dalam proses proses lelang tersebut, patut dicurigai ada permainan. Bahkan pihaknya tidak menampik, jika kemungkinan ada indikasi kecurangan.

“Saya melihat proses lelang yang lain banyak penawarnya, bukan hanya satu tetapi sekitar puluhan peserta. Tetapi lelang Puskemas Legung itu hanya satu penawarnya, dan pemenangnya juga satu, ini kan aneh,” paparnya.

Pihaknya menegaskan, akan mengawal proses pelaksanaan pembangunan gedung Puskesmas Legung tersebut. Jika ditemukan ada indikasi kecurangan, dan tak segan untuk menyeretnya ke ranah hukum.

“LIPK akan mengawal proses pekerjaan ini dari awal hingga akhir. Kalau memang nanti ada indikasi pekerjaan ini tidak benar, kemudian tidak sesuai dengan spesifikasi yang ada, kami akan bawa masalah ini ke ranah hukum,” tegasnya.

Pihaknya melanjutkan, bahwa Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dalam pelaksanaan proyek menjadi hal penting saat pelaksanaan pembangunan. Dia mewanti-wanti agar K3 lebih diutamakan keberadaannya.

“Sementara temuan di lapangan, mungkin terkait dengan pelaksanaannya. Karena sekarang kan proses pembongkaran, kemudian persiapan dan pelaksanaan. Mungkin yang harus saya garis bawahi adalah K3-nya. Karena itu sangat perlu dan wajib dalam pelaksanaan proyek. Itu menyangkut pelaksanaan jiwa kerja. Misal ada apa-apa, itu perlu untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan,” tegas dia.

Sementara itu, sekretaris Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Sumenep, Idam menejelaskan, proses pelelangan sudah selesai dilakukan dan sudah diputuskan proyek itu dimenangkan oleh CV. Tri Tunggal Sakti, yang beralamat di Perum Gate Garden Juanda 2 No. 61 RT 003/RW 006 Kelurahan Semampir, Kecamatan Sedati, Sidoarjo.

“Kalau prosesnya sudah selesai, tinggal pelaksanaan. Kalau syarat itu dari pejabat pembuat komitmen (PPK) pada satuan kerja di organisasi perangkat daerah (OPD) masing-masing. Jadi terkait ada kendala dari luar, kami tidak tahu dan tidak paham, apakah ada kendala syarat atau semacamnya. Kita tidak sampai kesana,” ucapnya saat di dikonfirmasi melalui sambungan selulernya.

Menurut Idam, secara teknis segala syarat pendaftaran ada di OPD masing-masing. Karena itu, para peserta harus memenuhi syarat teknis yang telah ditentukan.

“Jadi, syarat teknis itu ada di OPD bukan dari kita. Nah, siapa saja bebas menawarkan. Tapi yang lulus itu cuma satu. Saat proses lelang, siapapun menawarkan lelang dan berapapun orang yang daftar dipersilakan. Nah, kemudian yang lulus itu hanya satu. Harus lulus registrasi dan administrasi,” jelasnya.

Soal adanya dugaan indikasi permainan pengkondisian dalam seleksi pelelangan, Idam menyarankan, untuk menanyakan secara detail pada pihak LIPK.

“Ya sudah, langsung konfirmasi saja ke LIPK. Kalau kita kan hanya di administrasi saja, kalau sudah lulus ya kita tentu luluskan. Jadi ketika ada masalah di luar kita tidak tahu, karena kita hanya selesai di administrasi saja. Istilahnya, kalau bahasa kita adalah proses (Menjual atau perantara, red). Nah, kalau syarat itu ada di OPD,” paparnya.

“Saya juga tidak paham, kenapa yang lain tidak lulus. Kalau misal kurangnya syarat berarti ada masalah internal dari luar. Kita hanya mengevaluasi saja. Kita ini kan ada syarat Kerangka Acuan Kerja (KAK). Syarat KAK itu yang kita kipas untuk dijadikan dokumen lelang. Makanya itu harus sinkron antara syarat spesifikasi teknis yang diajukan OPD atau KAK dengan yang kita kopas jadi dokumen lelang. Kita kalau tidak ada syarat itu nggak mungkin berani dan tidak berhak,” timpalnya.

Idam menjelaskan jika pelaksanaan kontrak sudah berjalan sekitar 20 hari yang lalu, dan pemenang sudah dapat ditentukan yakni CV. Tri Tunggal Sakti.

“Kita itu hanya sebatas penetapan pemenang, habis itu terkait penanggungjawab itu ranahnya OPD. Kita akan laporkan ke OPD dan proses selanjutnya ada di OPD,” tambahnya.

Disisi lain menurut Idam, regulasi pengadaan barang jasa pemerintah sering berubah-ubah. Menurutnya, hal itu telah ditetapkan oleh pusat. Oleh karenanya, setiap regulasi baru harus mengikuti aturan yang berlaku.

“Nggak bisa, jadi syarat itu beda-beda. Dulu kalau Perpres nomor 80 itu minimal harus tiga yang masuk, habis itu berubah lagi ke Perpres nomor 54 tahun 2010 minimal tiga juga yang masuk. Kemudian Perpres nomor 18 berubah lagi, yaitu satu yang masuk tidak jadi masalah. Kita berpacu juga pada aturan yang ada. Jadi yang mengingat itu di aturan penyedia adalah dokumen pemilihan. Dari dokumen itu nantinya ada evaluasi, termasuk syarat teknis dan tambahan,” urainya.

“Misal banyak yang masuk tapi tidak memenuhi syarat nggak akan lolos tender juga. Jadi bedakan juga, sudah ada tiga kali perubahan regulasi. Pada tahun 2016 itu perubahan pertama Permen PU nomor 7. Lalu tahun 2020 berubah lagi Permen PU nomor 14. Nah, yang sekarang ini berubah lagi, Perlem nomor 12 tahun 2020. Jadi berubah tiga kali, dan itu akan berubah terus aturan itu,” tambahnya.

Sampai berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari sejumlah peserta yang gugur dalam proses lelang proyek tersebut. (ury)

Categories: Regional