Pungli BOS dan Tipu CPNS, Polda Jabar dan Kejati Kok Diam Saja?
KAB. BANDUNG, eljabar.com,– Kinerja Aparat Penegak Hukum (APH) dan tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) bentukan Presiden RI Joko Widodo, di Kabupaten Bandung terbilang mandul. Bukan tanpa sebab, dirangkum dari berbagai sumber, diantaranya kasus dugaan pungli BOS SMP beberapa waktu lalu, dimana per siswa dipingut Rp 6.500.
Hal itu terjadi di gugus 7 SMPN Kab. Bandung, saat jabatan Kepala Bidang (Kabid) SMP diduduki HAS. Ia konon ditenggarai terlibat pungli dan aliran dananya sebagian untuk menyuap oknum di Mabes Polri.
Hingga HAS dilantik jadi Sekretaris Disdik (Sekdis) Kab. Bandung, belum ada APH yang bertindak, sehingga kelemahan APH ini dimanfaat oknum Kepala UPT kecamatan berinisial DA. Ketika saat ini UPT berubah nama jadi Koordinator, diduga pungli BOS kembali dilakukan, per siswa Rp 1.000. Namun lagi, kejari, kejati, Polda Jabar dan tim Saber pungli dianggap tutup mata.
Sumber terpercaya, sebut saja DJ mengatakan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat dan Saber Pungli di Jabar ibarat ahli surga alias pemaaf. “Buktinya, kasus dugaan pungli BOS dibiarkan,” ucap Dj.
Dikatakan sumber lainnya berinisial Wn, pada Jumat (1/2/2019) tercium bau busuk menyengat, yaitu ada oknum UPT yang terindikasi ketitipan uang untuk Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang nilainya mencapai puluhan juta rupiah.
“Namun, korbannya tidak lolos jadi PNS dan uang pun lenyap entah kemana,” beber Wn menirukan pengakuan As.
Sedangkan sumber Eu berujar, oknum pejabat pelaku pungli seperti raja dan kebal hukum. “Buktinya, APH diam saja. Mau jadi apa negeri ini,” ucap Eu, setengah bertanya. (A56)
