Rehabilitasi Madrasah Capai 82,01 Persen, Pengendalian Kontrak Harus Ketat – El Jabar

Rehabilitasi Madrasah Capai 82,01 Persen, Pengendalian Kontrak Harus Ketat

SURABAYA, eljabar.com — Penyedia pekerjaan rehabilitasi madrasah di 4 daerah, yaitu kabupaten Jombang, Pasuruan, Sampang, Pamekasan dan Kota Surabaya, yang terpampang di laman resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2 Juli 2021, menuai polemik.

Pasalnya, pelaksana proyek rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana madrasah tersebut dianggap tidak patut untuk menjadi Penyedia karena menyandang status Daftar Hitam sejak 2 Juli 2021 hingga 2 Juli 2023.

Sesuai ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf v dan huruf w Perpres Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sanksi daftar hitam yang diberikan kepada penyedia diatur dalam Peraturan LKPP No. 17 tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan LKPP No. 17 tahun 2018 disebutkan bahwa sanksi daftar hitam berlaku sejak Surat Keputusan ditetapkan dan tidak berlaku surut (non retroaktif).

Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Timur menjelaskan bahwa proyek rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana madrasah sudah terkontrak sebelum SK Daftar Hitam perusahaan tersebut ditetapkan.

Maka berdasarkan ketentuan tersebut, status daftar hitam Penyedia yang menjadi pelaksana pekerjaan tidak bisa diberlakukan.

“SK Daftar Hitam tanggal 2 Juli 2021 itu tidak berlaku mundur (non retroaktif),” ujar Kepala Satuan Kerja Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Timur Deni Kumara melalui aplikasi pesan. Kamis (02/09/2021).

Deni juga menambahkan bahwa hingga awal September 2021, progres pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana madrasah di empat daerah itu telah mencapai 82,01 persen.

Terpisah, peneliti sekaligus pendiri Investmen and Assets Studies (Invasus) Lukas Jebaru membenarkan bahwa sanksi daftar hitam perusahaan tidak berlaku mundur atau non retroaktif.

Selain bersifat non retroaktif, dalam Pasal 6 ayat (2) Perlem LKPP No. 17 tahun 2018 juga disebutkan bahwa penyedia yang terkena Sanksi Daftar Hitam dapat menyelesaikan pekerjaan lain, jika kontrak pekerjaan tersebut ditandatangani sebelum pengenaan sanksi.

Namun begitu, menurut Lukas, pada pelaksanaan proyek, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun fungsional di satuan kerja, lebih menekankan pada kinerja pengendalian kontrak.

Hal ini dimaksudkan agar item-item pekerjaan proyek tersebut memenuhi mutu dan kualitas sebagaimana tertuang dalam kontrak pekerjaan.

“Pengendalian kontrak oleh PPK diperkuat dan dilaksanakan seketat mungkin,” ujar Lukas, Jum’at (03/09/2021), lewat aplikasi pesan.

Ia menyarankan agar PPK dan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah I Provinsi Jawa Timur memantau dan mengevaluasi progres pekerjaan. Jika terjadi deviasi dari target progres rencana maka penyedia jasa harus diperingatan dengan tegas.

“Bila diperlukan, PPK bisa juga minta bantuan APIP untuk early warning system,” kata Lukas.

Merujuk informasi di laman lpse.pu.go.id, penandatanganan kontrak pekerjaan rehabilitasi dan renovasi sarana dan prasarana madrasah tersebut dilaksanakan pada 1 Maret 2021.

Hingga sejauh ini, pantauan eljabar.com di salah satu lokasi pekerjaan, Madrasah Tsanawiyah Negeri 3 Kota Surabaya, melihat beberapa ruang kelas dan fasilitas sanitasi satuan pendidikan keagamaan tersebut sudah diperbaiki.

Akan tetapi, eljabar.com akan terus memantau perkembangan proyek tersebut hingga difungsikan oleh masing-masing madrasah. (*wn/an)

 

Categories: Regional