RS Bunut dan ARSADA Jabar Sinergikan Hasil Riset UNSRI untuk Harmonisasi Tarif Layanan RSUD
SUKABUMI,Eljabar.com – Upaya mewujudkan tata kelola rumah sakit daerah yang transparan, profesional, dan berkeadilan terus diperkuat. Salah satunya melalui harmonisasi kebijakan pengelolaan dan penetapan tarif layanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pengelola rumah sakit.
Isu strategis tersebut menjadi fokus dalam kegiatan Sosialisasi dan Sinergi Hasil Riset Universitas Sriwijaya (UNSRI) yang diselenggarakan oleh Unit Organisasi Bersifat Khusus (UOBK) RSUD R. Syamsudin, S.H. Kota Sukabumi, berkolaborasi dengan Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA) Jawa Barat. Kegiatan berlangsung di Gedung dr. Slamet Santosa, Kota Sukabumi, belum lama ini dengan diikuti lebih dari 70 direktur RSUD se-Jawa Barat, baik secara langsung maupun melalui daring.
Pertemuan tersebut menjadi forum koordinasi sekaligus ruang pertukaran gagasan untuk membahas harmonisasi kebijakan antara Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri, khususnya menyangkut pengelolaan keuangan serta penyusunan tarif pelayanan pada rumah sakit milik pemerintah daerah.
Dalam pembahasannya, peserta mendapatkan pemahaman mengenai sejumlah aspek penting dalam penyusunan tarif layanan rumah sakit. Materi yang menjadi perhatian meliputi penerapan metode costing, penghitungan unit cost atau biaya satuan, penyusunan pola tarif, hingga mekanisme penetapan tarif pelayanan RSUD.
Aspek-aspek tersebut dinilai memiliki peran penting dalam menciptakan sistem penetapan tarif yang didasarkan pada perhitungan biaya secara terukur, sehingga dapat mendukung keberlangsungan operasional rumah sakit tanpa mengabaikan prinsip keterjangkauan pelayanan bagi masyarakat.
Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber dari Universitas Sriwijaya, yakni Prof. Drs. Isnurhadi, M.B.A., Ph.D., CWM., CRP. dan Abdurahman, S.Kom., M.Han. Keduanya memberikan pemaparan terkait hasil riset dan perspektif akademis mengenai pengelolaan serta penyusunan tarif pelayanan rumah sakit daerah.
Melalui forum tersebut, para direktur RSUD memperoleh kesempatan untuk mendalami substansi hasil penelitian sekaligus mendiskusikan berbagai tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tarif di lingkungan rumah sakit masing-masing.
Kehadiran lebih dari 70 pimpinan RSUD dari berbagai daerah di Jawa Barat juga menunjukkan pentingnya kesamaan pemahaman dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan rumah sakit. Terlebih, setiap RSUD memiliki karakteristik, kebutuhan operasional, serta kemampuan pembiayaan yang berbeda.
Sinergi antara unsur akademisi, asosiasi rumah sakit, dan pengelola RSUD diharapkan dapat menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan tarif yang lebih terukur, proporsional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Selain memperkuat pemahaman terhadap aspek teknis perhitungan biaya, kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya mendorong tata kelola rumah sakit daerah yang mengedepankan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi.
Melalui kolaborasi tersebut, UOBK RSUD R. Syamsudin, S.H. bersama ARSADA Jawa Barat berharap hasil riset perguruan tinggi tidak hanya menjadi referensi akademis, tetapi juga dapat memberikan kontribusi nyata terhadap perbaikan kebijakan dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan di daerah.
Dengan demikian, harmonisasi kebijakan pengelolaan dan penetapan tarif RSUD diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan finansial rumah sakit dan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang berkualitas, profesional, serta berkeadilan.anne.
