KPH Probolinggo Dukung Proyek Pengendalian Banjir Lahar Semeru
PROBOLINGGO, eljabar.com — Perhutani Kesatuan Pemangku Hutan (KPH) Probolinggo mendukung sepenuhnya pembangunan tanggul penahan banjir lahar Gunung Semeru.
Hal ini disampaikan oleh Administrator KPH Probolinggo, Akhmad Faizal saat sejumlah instansi terkait melakukan pemeriksaan lapangan yang menjadi bagian dari proses penerbitan Pertimbangan Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (Pertek PPKH) untuk proyek pembangunan tanggul tersebut.
“Perhutani mendukung upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur pengendalian banjir lahar Semeru. Melalui pemeriksaan lapangan ini, diharapkan seluruh aspek teknis, administrasi, dan ketentuan penggunaan kawasan hutan dapat dikaji secara cermat sehingga proses penerbitan pertimbangan teknis berjalan sesuai peraturan yang berlaku,” ujar Faizal, dikutip Kamis (12/11/2026).
Menurut Faizal, pihaknya juga menekankan pentingnya menjaga kelestarian hutan dan memperhatikan aspek lingkungan dalam setiap tahapan pembangunan yang dilaksanakan oleh PT PP (Persero)- PT TMT (KSO).
“Penggunaan Kawasan Hutan ini usulan dari Balai Besar Wilayah Sungai Brantas,” ungkapnya.
Kata Faizal, pembangunan yang diajukan oleh BBWS Brantas tersebut ditujukan untuk mendukung mitigasi bencana sekaligus memberikan perlindungan bagi masyarakat dari ancaman bencana banjir vulkanik Gunung Semeru.
“Pemeriksaan dilakukan di kantor pelaksana proyek pengendalian banjir Gunung Semeru PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, Dusun Gumukmas, Desa Supiturang, Pronojiwo,” bebernya.
Faizal menambahkan, pemeriksaan lapangan dilakukan melalui peninjauan langsung lokasi rencana pembangunan serta pencermatan terhadap aspek teknis, administratif, dan kondisi kawasan hutan.
Kegiatan ini juga dihadiri oleh perwakilan dari instansi terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing, antara lain Pengendali Ekosistem Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Joko Santoso beserta jajaran, Pengendali Ekosistem Pemula CDK Lumajang, Wisnu Anggara Syahputra, Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI, Atita Priyantika Dewi, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Iwan Sutikno, serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lumajang, Anggi Cahyo Nugroho.
Selain itu hadir pula Kepala Subsi Penggunaan Kawasan Hutan Departemen Perencanaan dan Pengembangan Bisnis (Deprenbangbis) Divisi Regional Jawa Timur, Suryani, Staf Hukum, Kepatuhan, Agraria, dan Komunikasi Perusahaan (HKAKP) KPH Probolinggo, Achmad Taufik, Staf Perencanaan Sumber Daya Hutan KPH Probolinggo, Tutus Kusumawan, serta Pengelola Sumber Daya Air BBWS Brantas, Adams Nur Oktalinov Fikri.
Sementara Pengendali Ekosistem Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Joko Santoso, menjelaskan bahwa pemeriksaan lapangan merupakan tahapan penting untuk mencocokkan rencana penggunaan kawasan hutan dengan kondisi faktual di lapangan.
“Melalui pemeriksaan lapangan ini, kami melakukan pencermatan terhadap aspek teknis dan kondisi kawasan hutan yang direncanakan untuk pembangunan tanggul penahan banjir lahar Semeru. Diharapkan proses ini dapat memberikan pertimbangan yang komprehensif dalam penerbitan persetujuan penggunaan kawasan hutan, sehingga pembangunan infrastruktur mitigasi bencana dapat berjalan dengan baik tanpa mengabaikan fungsi dan kelestarian kawasan hutan,” jelasnya
Sebelumnya, Bupati Lumajang Indah Amperawati Masdar bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meninjau langsung proyek pengendali lahar milik Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Brantas di kawasan Curah Kobokan dan Curah Lengkong.
Kunjungan Bupati Lumajang untuk melihat langsung kondisi area pekerjaan setelah diterjang banjir lahar dingin Semeru awal November lalu. Imbasnya, progres pekerjaan pembangunan tanggul serta bangunan pengendali sedimen (sabo dam) di kawasan Curah Kobokan, Pronojiwo dan Curah Lengkong, Candipuro, menjadi terhambat.
“Percepatan pemulihan dan penyesuaian desain teknis konstruksi yang lebih adaptif dengan cuaca ekstrim menjadi sangat penting,” tegas Bupati Indah. (wan)
