BANDUNG, elJabar.com – Mengingat peran pendidikan dinilai sangat penting bagi keberlangsungan pembangunan Jawa Barat ke depan, maka sebaiknya sejumlah permasalahan pendidikan yang ada harus segera diselesaikan oleh Pemprov Jabar.
Diantara masalah pendidikan yang menumpuk di Jawa Barat, salah satunya adalah masalah rendahnya Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah. Rendahnya angka tersebut menurut Ketua Komisi 5 DPRD Jabar, Dadang Kurniawan, menunjukkan jika saat ini masih ada anak-anak di Jawa Barat yang belum mendapatkan akses pendidikan.
“Itu merupakan pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Pendidikan ini merupakan tanggungjawab bersama. Namun pemerintah punya kewajiban yang lebih dalam mencerdaskan masyarakatnya. Dan ada sejumlah terobosan yang akandilakukan oleh Pemprov,” ujar Dadang Kurniawan, kepada elJabar.com.
Sementara itu, rencana biaya Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) bagi SMA/SMK/SLB Negeri di Jawa Barat yang digratiskan mulai Juli 2020, menurut Dadang Kurniawan, itu merupakan langkah positif dari Pemprov Jabar dalam meningkatkan aksesibilitas dan kesempatan belajar bagi anak-anak di Jawa Barat.
Berdasarkan data, ada sekitar 759.128 peserta didik di 835 SMA/SMK/SLB Negeri pada Tahun Ajaran (TA) 2020 bebas iuran bulanan. Anggaran untuk siswa per tahunnya di kisaran Rp1,4-1,9 juta.
Selain sekolah-sekolah negeri, Pemprov Jabar pun memberikan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) bagi 4.146 SMA/SMK/SPB Swasta dan 1.198 Madrasah Aliyah (MA). BPMU ini merupakan salah satu upaya untuk meringankan biaya operasional sekolah swasta dan MA.
“Mudah-mudahan saja bantuan pendidikan tersebut, dapat mengurangi beban biaya operasional sekolah. Semoga masyarakat bisa menikmati pendidikan secara gratis, demi masa depannya,” harapnya.
Selain masalah biaya dan APK tersebut diatas, permasalahan pendidikan di Jawa Barat juga terkait rendahnya upah guru honorer saat ini. Apabila dibandingkan gaji guru pegawai negeri sipil, masih sangat jauh. Padahal kontribusi kinerja dan kualitas para guru honorer, tidak kalah penting dan tidak kalah jauh dari para guru yang berstatus PNS.
“Kita prihatin, upah guru honorer kita masih rendah. Terutama di sekolah negeri, dibandingkan dengan guru PNS yang sama-sama ngajar di sekolah tersebut. Apalagi nasib upah guru honor swasta, yang masih jauh dari layak,” ujarnya.
Kemudian masalah sarana prasarana juga, tak luput dari perhatian Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar yang berasala dari Dapil Jabar-2/Kab. Bandung. Menurutnya sarana dan prasarana pembangunan terutama sekolah-sekolah di daerah terpencil, masih ada yang jauh dari layak.
Sarana prasarana pembangunan, khususnya sekolah yang baru dibangun di daerah-daerah terpencil masih kurang, bahkan ada yang masih jauh dari standar nasional.
“Ini akan kita dorong terus, supaya permasalahan pendidikan di Jawa Barat cepat diatasi. Pendidikan Jawa Barat, harus lebih maju dan merata sampai ke pelosok daerah,” pungkasnya. (muis)
