STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN - El Jabar

STRATEGI PENGEMBANGAN PENDIDIKAN

ADIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, eljabar.com — Pembangunan pendidikan harus diarahkan selaras dengan orientasi pembangunan nasional agar pendidikan berkontribusi secara nyata. Andaikata Jawa Barat menghendaki poros pembangunan agrobisnis sebagai sentral, maka sudah saatnya dipikirkan untuk menciptakan sumber daya manusia yang benar-benar menguasai agrobisnis.

Hal tersebut bukan berarti menghilangkan hakikat pendidikan sebagai proses perubahan dalam masyarakat. Namun perubahan dimaksud, adakalanya harus secara jelas indikatornya. Membentuk sebuah masyarakat agraris-modenis (agrobisnis) memerlukan pendidikan sebagai wahana perubahan sumber daya manusia.

Apabila lembaga pendidikan sanggup melakukan semua itu, baru akan terasa kehadiran pendidikan dalam masyarakat. Otonomi daerah termasuk didalamnya otonomi pendidikan, merupakan bagian dari penghargaan terhadap kreativitas daerah (lokal) untuk mengembangkan diri tanpa harus dibebani target-target pusat, yang kerapkali “membunuh” kreativitas daerah.

Namun peluang inimenurut Anggota Komisi 5 DPRD Jabar, H. Cecep Gogom, bisa bermanfaat apabila sumber daya manusia daerah memiliki kemampuan untuk menangkap peluang ini secara baik.

“Diperlukan pengubahan pola pikir yang selama ini sudah mengakar dan mentradisi. Termasuk dalam memandang sosok pendidikan secara utuh,” ujar Cecep Gogom, kepada elJabar.com.

Birokrasi pendidikan hendaknya tidak menjadi lembaga yang hanya mengerjakan proyek-proyek yang dirancang secara rutin pertahun, melainkan menjadi manajer dan sanggup mengendalikan arah kebijakan pendidikan agar selaras dengan tujuan pembangunan di daerah.

“Oleh karena itu kebijakan pendidikan di daerah hendaknya diselaraskan dengan kebutuhan pembangunan daerah,” sarannya.

Misalkan sebagai contoh, apabila Pemerintah Jawa Barat mengarahkan pembangunan pada bidang agobisnis, maka pembangunan pendidikan harus diarahkan pada terciptanya sumber daya manusia yang menguasai bidang agrobisnis.

Maka program yang dikembangkan adalah membenahi kembali kurikulum dan manajemen SPMA yang selama ini kurang terperhatikan atau menitipkan program politeknik agrobisnis kepada perguruan tinggi agar dicetak orang-orang yang siap terjun di bidang tersebut.

“Dengan demikian, pendidikan bersinergi keberadaan dengan pembangunan daerah,” ujarnya penuh yakin.

Dalam rangka otonomi daerah, pembangunan pendidikan menurut politisi yang juga Anggota Fraksi Gerindra DPRD Jabar yang memiliki basic akademik kependidikanan ini, hendaknya diarahkan pada pengembangan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan daerah.

Maka menurutnya, sangat mungkin daerah menambah atau mengurangi standar kurikulum nasional sesuai dengan kebutuhan daerah.

Apa yang hendak dilestarikan dan ditransformasikan kepada generasi muda Jawa Barat, hendaknya dimasukkan ke dalam kurikulum lokal Jawa Barat, bukan hanya bahasa Sunda yang selama ini ada.

Sebagai terobosan baru, mungkin saja Jawa Barat menambah kurilulum dengan mata pelajaran budi pekerti, kesenian daerah, bahasa Sunda untuk daerah Botabek yang berbahasa ibu bahasa Indonesia, sejarah Jawa Barat dan lainj-lain, yang kontekstual bagi pembangunan Jawa Barat.

Bagi daerah yang masuk dalam rencana DOB, saat mulai diberlakukannya otonomi daerah, birokrasi pendidikan, pakar pendidikan, dan masyarakat luas yang peduli terhadap pendidikan harus bekerja keras menyusun kurikulum pendidikan bermuatan lokal Jawa Barat yang benar-benar merupakan cermin aspirasi dan prospek masa depan pendidikan Jawa Barat.

“Apabila ini tidak dilakukan maka, pendidikan di Jawa Barat akan tertinggal jauh,” tegasnya.

Seluruh program pendidikan Jawa Barat hendaknya memiliki target-target yang jelas, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Hendaknya dihindarkan proyek-proyek rutin yang tidak jelas sasaran dan hasilnya.

Dengan melihat kenyataan IPM Jawa Barat di atas, maka seluruh program pendidikan hendaknya selaras dengan pembentukan sumber daya manusia sehingga bisa mengangkat terus angka IPM. Demikian pula, melihat partisipasi murni SLTA, maka dalam 4 tahun mendatang seluruh energi pendidikan hendaknya diarahkan tuntasnya program wajar 12 tahun.

“Hanya dengan ini, kita akan mampu melihat secara lurus program pendidikan dalam korelasinya dengan pembangunan nasional. Pendidikan yang memadai akan mengantarkan masyarakat pada tingkat partisipasi pembangunan yang baik,” terangnya.

Untuk melakukan hal tersebut, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk membuat kebijakan berkaitan dengan kelompok masyarakat tertinggal. Tiap 11 daerah di wilayah Jawa Barat hendaknya mengidentifikasi kembali sumber daya manusianya, sehingga bisa menentukan kebijakan manakah yang sesuai dengan kondisi sumber daya manusia.

Keberadaan Perguruan Tinggi (PT) di Jawa Barat hendaknya mampu membantu pemuda-pemuda di daerah yang secara ekonomis berkekurangan, namun memiliki hasrat besar untuk membangun daerahnya. Mungkin juga dibuat semacam “anak asuh” yang dilakukan langsung oleh PT kepada pemuda-pemuda dari daerah-daerah di Jawa Barat.

Hal ini tentu tidak berarti perguruan tinggi tersebut mengabaikan kualitas “anak asuhnya”. Mungkin juga PT bekerjasama dengan Pemda Kabupaten/kota untuk mengembangkan sumber daya manusia di daerahnya. Pola-pola binaan dan kerjasama ini akan mempercepat Kabupaten/Kota menyiapkan sumber daya manusia di daerahnya.

“Kita harus sadar, bahwa tidak mungkin kita bisa membangun dan kompetisi di era otonomi dan globalisasi, tanpa kesiapan sumber daya manusia yang berkualitas,” tandasnya.

Otonomi daerah menghendaki adanya kemandirian sekolah dalam mengelola sistem pendidikannya tanpa intervensi yang berlebihan dari pihak birokrasi. Kemandirian sekolah ini diperlukan agar sekolah memiliki daya saing yang kompetitif.

“Pemerintah pusat dan daerah hanya cukup menetapkan standardisasi, semacam akreditasi yang harus dicapai oleh sebuah sekolah. Dengan demikian sekolah akan terus memacu diri untuk meraih standard terbaik,” pungkasnya. (muis)

Categories: Pemerintahan