Sumenep Jadi Lumbung Migas, Ketua DPD KNPI: Harus Jadi Solusi Tuntaskan Kemiskinan – El Jabar

Sumenep Jadi Lumbung Migas, Ketua DPD KNPI: Harus Jadi Solusi Tuntaskan Kemiskinan

SUMENEP, eljabar.com — Beberapa hari terakhir, Isu kemiskinan, di Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, menjadi perbincangan hangat di semua kalangan masyarakat, dari kalangan masyarakat awam hingga kalangan aktivis kepemudaan.

Pasalnya, kabupaten yang berada di ujung timur pulau madura ini, menjadi lumbung tambang migas. Namun hal itu, dinilai tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap angka kemiskinan di kabupaten yang berlambang kuda terbang ini.

Sebab itu, Ketua Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesa (DPD KNPI) Sumenep, Syaiful Harir, meminta dengan adanya beberapa perusahaan yang fokus bergerak di bidang migas harus mampu menekan angka kemiskinan di kota keris ini.

“Sumenep kan kaya migas, potensi sumber daya alam ini dikelola sekitar 7 kontraktor. Namun ironisya, Sumenep miskin di lumbung migas. Tidak masuk akal jika Sumenep kabupaten termiskin kedua di Jatim,” katanya, pada awak media. Kamis (11/10/2021).

Pria yang akrab disapa Aying ini, menilai kekayaan alam Sumenep hanya dieksplorasi, namun hasilnya nihil, terutama pada masyarakat yang menyandang status kurang mampu (Miskin). Harusnya, kata dia, Dana Bagi Hasil (DBH) migas hingga PI, 10 persen betul-betul dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat di kota keris ini.

Sebab, kata mantan ketua PC IPNU Sumenep itu, selama ini kegiatan-kegiatan yang mengatasnamakan rakyat, yang dilaksanakan oleh SKK Migas bersama KKKS terkesan formalitas, seolah hanya gugur kewajiban, dan untuk menyelesaikan SPJ semata, namun kepentingan masyarakat terlupakan.

“Selebihnya tak ada dampak apa-apa. Makanya ketika Sumenep disebut miskin, publik tidak percaya. Karena Sumenep lumbung migas,” kata Aying dengan tegas.

Pihaknya, berharap dengan adanya DBH dan PI dari perusahaan migas yang berada di kota keris ini dapat membantu menekan angka kemiskinan. Sebab menurutnya, akan sangat menggembirakan manakala digunakan untuk membangun ratusan ribu ruang kelas.

“Akhirnya tak ada lagi cerita miris tentang gubuk reyot yang digunakan sebagai kelas pembelajaran di seluruh pelosok di Sumenep. Termasuk tak ada lagi anak putus sekolah bila dana tersebut dialokasikan bagi beasiswa pendidikan. Dan anak-anak akan gembira ketika mereka belajar di kelas dengan fasilitas modern,” bebernya.

Disisi lain, lanjut pria kelahiran kecamatan Bluto itu, dengan dana segar DBH dan CSR migas. Harus pemerintah mampu menyediakan layanan kesehatan yang maksimal bagi rakyatnya. Sehingga dana tersebut bisa bermanfaat untuk membangun rumah sakit, puluhan ribu puskesmas, posyandu hingga pelayanan kesehatan yang lain.

“Jika itu dilakukan, rakyat miskin yang rata-rata ada di pelosok akan bahagia menikmati kemudahan akses layanan kesehatan tersebut. Selama ini, terobosan itu belum terlihat,” kata Aying.

Tidak hanya itu, dana tersebut juga bisa digunakan untuk pemberdayaan petani dan nelayan guna merealisasikan cita-cita kedaulatan pangan. Bahkan jutaan ton pupuk bisa diberikan secara cuma-cuma kepada para petani.

“Para nelayan juga akan menyambutnya dengan hangat jika perahunya dibuat dengan dana itu,” usulnya.

Mantan Aktivis PMII ini, juga menegaskan jika dana tersebut, digunakan untuk membangun infrastruktur desa, puluhan ribu desa menikmatinya. Warga desa tentu akan menikmati penerangan listrik.

“Dampaknya, kantong-kantong kemiskinan yang biasanya ada di pelosok-pelosok desa akan berkurang drastis. Sumenep pun akan keluar dari masalah kemiskinan. Dan sudah saatnya itu semua dilakukan. Namun, itu semua hanya ilusi jika cara-cara lama tetap digunakan,” harapnya.

Dari itu, pihaknya menegaskan jika KNPI Sumenep akan terus mengawal tentang aspirasi para aktivis dan mahasiswa yang beberapa hari ini lantang bersuara tentang kemiskinan.

“Kami mengapresiasi aspirasi mereka. Dan sebentar lagi kami akan fasilitasi mereka dalam satu forum,” tegasnya.

Dari sisi lain pihaknya juga berharap, jika di Sumenep ini harus ada kantor KKKS yang bertempat di kota sumenep. Sebab dengan kantor KKKS di kota keris ini, masyarakat bisa dengan mudah mengakses informasi tentang migas, baik lifting migas, DBH, PI hingga program yang direalisasikan oleh kontraktor migas.

“Jangan salahkan para aktivis jika punya penilaian minor tentang migas, karena akses informasi kemigasan terbatas. Jadi kedepan kantor KKKS di Sumenep itu benar-benar ada. Sehingga realisasi program yang dilaksanakan KKKS dapat dimonitor oleh semua pihak,” tegas Aying.

Terpisah, Kepala SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi, menanyakan jika soala kantor bersama KKKS di Sumenep dalam tahap persiapan. Menurutnya, pengelolaannya diserahkan ke salah satu BUMD.

“Sekarang kantornya sedang disiapkan BUMD, mudah-mudahan pertengahan November selesai,” katanya, melalui pesan Whatsapnya.

Selanjutnya, ditanya apakah kantor bersama itu juga sebagai pusat informasi soal migas, pria yang lahir di Sumenep itu hanya membalas dengan emoji jempol. Disodorkan pertanyaan dari para aktivis soal transparansi lifting, DBH maupun PI, Nurwahidi tak meresponsnya.

Menyikapi hal itu, Aying juga menyinggung pemerintah. Jika menurutnya. pemerintah belum memiliki terobosan-terobosan baru dalam pengentasan kemiskinan. Faktanya, angka kemiskinan di Sumenep tiap tahun selalu naik. Pada tahun 2018, jumlah orang miskin di Sumenep mencapai 218.160 atau 21,18 persen. Sementara dalam kurun waktu tahun 2019-2020 mencapai mencapai 220.230 jiwa atau 22 persen.

Menurutnya. ada beberapa faktor angka kemiskinan tiap tahun selalu naik. Salah satunya, program dan kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan terkesan formalitas.

“Programnya jalan, cuma tak berdampak apa-apa, hanya gugur kewajiban,” jelas Aying.

Bahkan, kata Aying, soal ketersediaan data, termasuk data lokasi di mana orang miskin itu berada, pemerintah belum bisa mengidentifikasi lokasi masyarakat yang tergolong kurang mampu tersebut.

“Di mana mereka sebenarnya berada. Itu kadang sulit diidentifikasi. Selama ini kita hanya berpedoman sama data BPS. Seharusnya Pemkab punya tim khusus untuk mengidentifikasi di mana tepatnya orang miskin itu berada. Bukan bekerja di bawah meja,” ujarnya.

“Selama ini ketika ada bantuan selalu ramai di bawah. Kenapa? karena datanya tak valid. Jangan heran jika orang kaya juga menikmati bantuan itu. Buktinya, seperti penyaluran BST dll. Dan kita tidak mau, hanya karena ingin dapat program data kemiskinan dimanipulasi,” tutupnya. (ury)

Categories: Regional