Tak Memenuhi Rekomendasi BPK Sanksi Pidana Mengancam PPK Suramadu - El Jabar

Tak Memenuhi Rekomendasi BPK Sanksi Pidana Mengancam PPK Suramadu

Surabaya, eljabar.com – Rekomendasi atas laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik (LHP BPK-RI) yang tidak dipenuhi dan dilaksanakan terancam sanksi pidana.

Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara telah mengatur ketentuan sanksi tersebut.

Pada pasal 26 ayat (2) disebutkan bahwa setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban untuk menindaklanjuti rekomendasi yang disampaikan dalam laporan hasil pemeriksaan, dipidana dengannpidana penjara 1 tahun 6 bulan.

Dalam laporan hasil pemeriksaan BPK No. 23a/LHP/XVIII/04/2019 atas pemeriksaan laporan keuangan BPWS Suramadu tahun 2016 sampai 2018 yang dipublis Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN), satu alat kelengkapan DPR RI, terdapat 29 temuan dengan 39 rekomendasi.

Temuan dan rekomendasi BPK-RI tersebut diantaranya adalah terdapat satu orang PNS yang diperbantukan ke BPWS Suramadu masih memperoleh tunjangan daerah, tunjangan daerah prestasi dan uang makan selama tahun 2018 dari instansi asal sebesar Rp45.232.350,00. Hal ini terjadi karena sistem pengendaluan internal yang tidak berjalan semestinya.

Selain itu terdapat kelebihan jumlah pembayaran pekerjaan laston lapis Aus (AC-WC) Pembangunan/Peningkatan Jalan Kabupaten Bangkalan ruas jalan Modung-Kedundung yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp52.335.655,60.

Demikian juga dengan pekerjaan jasa konsultansi pekerjaan konstruksi sebesar Rp60.875.000,00. Kelebihan pembayaran tersebut terjadi karena kecerobohan memasukkan 2 orang tenaga ahli teknik lingkungan dan mekanikan elektrikal (ME) yang seharusnya ke dalam kelompok billing rate Tenaga Ahli Madya dan dibayarkan sebagai Tenaga Inspektor.

Selanjutnya, risalah LHP BPK-RI yang dipublikasikan di situs resmi BAKN juga mencantumkan temuan kelebihan pembayaran atas pekerjaan konstruksi sebesar Rp701.790.379,98 yang terdiri dari kelebihan pembayaran pembangunan Jalan Pendekat Over Pass II KKJSM sebesar Rp71.987.888,00, pembangunan air sebesar Rp7.821.962,40, pekerjaan pembangunan landskap lahan eks pedagang kaki lima sebesar Rp85.541.149,90.

Selain itu, kelebihan pembayaran juga ditemukan pada pembangunan pengembangan SPAM di Rest Area Sisi Barat KKJSM sebesar Rp9.203.504,00, pekerjaan Pembangunan Rest Area Disi Barat sebesar Rp473.644.197,07.

Dalam LHP BPK-RI itu juga menjelaskan rincian denda keterlambatan pekerjaan yang nilainya mencapai Rp90.006.629,54.

Peneliti dari Surabaya Institute Governance Studies, Arshy Ibnu Alwahidi, menilai rekomendasi BPK itu mempunyai konsekuensi yang sudah diatur dalam Undang-undang No. 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dan Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan keuangan negara.

“Biasanya PPK dan Kepala Satuan Kerja yang diinstruksikan untuk memenuhi rekomendasi pemeriksaan BPK”, kata Ibnu.

Terpisah, BPK-RI Perwakilan Jawa Timur, Rabu (7/10/2020), belum berhasil diminta tanggapan atas realisasi 39 rekomendasi yang dibuatnya. (andi setiawan/*wn)

 

 

Categories: Politik