ADIKARYA PARLEMEN
BANDUNG, elJabar.com — Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara keseluruhan, yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik.
Hal tersebut tentunya mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, politik dan ideologi dan bersifat konprehensif bagi masyarakat.
Dalam hal ini, perencanaan pembangunan memiliki peran sentral dalam siklus pembangunan. Sehingga pada prosesnya harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.
Ditegaskan Sekretaris Komisi 4 DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa, bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan keharusan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional maupun daerah.
Dimana perencanaan pembangunan tersebut harus memenuhi prinsip-prinsip holistik integratif, tematik dan sektoral. Tentunya hal tersebut akan sulit terwujud apabila tidak melibatkan multi pihak yang menjadi pemangku kepentingan dalam pembangunan.
Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) tentu memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas.
“Tentunya dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang. Maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai pemerintah yang baik,” ujar Buky Wibawa, kepada elJabar.com.
Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut, untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara dinamis.
Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan yang harus dilakukan tersebut, meliputi lingkungan internal maupun lingkungan eksternal.
Analisis terhadap lingkungan eksternal tersebut dilakukan, yaitu untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
“Dan untuk menghadapi tantangan dan memenuhi harapan kepada Pemerintah, diperlukan perencanaan yang berkualitas, sinergis, dan kredibel,” jelasnya.
Sesuai dengan mandat yang diberikan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus memperkuat peran dan fungsinya sebagai lembaga perencanaan, untuk mencapai tujuan Pembangunan Daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat Jawa Barat secara keseluruhan, dan seluruh pelaku pembangunan.
“Yaitu masyarakat yang adil dan makmur, melalui perencanaan pembangunan yang mampu memberikan arah yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan,” kata Buky.
Sementara itu, sejumlah tantangan yang tidak bisa dikesampingkan, menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan perencanaan.
Tantangan tersebut diantaranya elum optimalnya sinergitas perencanaan pembangunan, baik pada tingkat Daerah maupun Nasional. Begitu juga dengan masalah pertumbuhan ekonomi yang belum sesuai dengan harapan, yaitu pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Belum optimalnya pengelolaan dan nilai tambah Sumber Daya Alam (SDA) yang berkelanjutan, juga menjadi tantangan tersendiri. Begitu juga dengan kondisi infrastruktur yang perlu diakselerasi untuk pertumbuhan dan pemerataan pembangunan.
Kualitas lingkungan hidup, mitigasi, dan adaptasi bencana serta perubahan iklim, juga perlu ditingkatkan. Termasuk masalah kualitas sumber daya manusia dan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan, masih perlu ditingkatkan.
Persoalan belum maksimalnya pemanfaatan Sumber Daya dan pembangunan kelautan, juga menjadi bagian tantangan yang harus mendapat perhatian dalan memaksimalkan layanan perencanaan.
“Sejumlah tantangan tersebut, tentunya harus mendapatkan perhatian dan solusi jalan keluar, dalam upaya memaksimalkan layanan perencanaan yang dilakukan oleh Bappeda,” pungkasnya. (muis)
