TAP Tidak Efektif & Hamburkan Anggaran
Indra Prawira: Lebih baik dibubarkan… dari pada jadi penyakit
BANDUNG, elJabar.com – Pembentukan Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) atau yang sekarang lebih dikenal oleh OPD dengan sebutan Tim Asistensi Jabar Juara (TAJJ) pada November 2018 lalu, dinilai tidak efektif dan berbau politis.
Keberadaan TAP yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor : 060.1/Kep.1244-Org/2018 tanggal 27 November 2018 tentang Tim Akselerasi Pembangunan, yang seyogyanya dapat mempercepat pembangunan di Jawa Barat, kenyataannya hanya bikin tidak nyaman para pelaksana di sejumlah OPD saja.
Diakui salah seorang staf yang tidak bisa disebutkan namanya, TAP lebih intervensi kepada sejumlah kewenangan OPD, sampai mengutak-ngatik masalah anggaran dan kegiatan. Sehingga OPD merasa tidak nyaman, banyak yang tidak sinkron.
Selain masalah kinerjanya yang tidak efektif, menurut staf OPD tersebut, keberadaan TAP juga menghamburkan anggaran di setiap OPD. TAP yang masuk sebagai tim asistensi atau narasumber disejumlah kegiatan OPD, menyedot anggaran honorarium cukup besar. Satu OPD ada yang mencapai sekitar Rp. 500 juta/tahun untuk honorarium TAP.
Sedangkan jumlah OPD di lingkungan Pemprov Jawa barat ada sekitar 49 OPD. Seandainya TAP masuk di semua OPD, miliaran rupiah anggaran habis dipakai untuk membayar honorarium TAP.
“Itu, kan penghamburan. Kegiatan yang tidak penting pun, diada-adakan. Padahal biaya sebesar itu, lebih bermanfaat untuk masyarakat,” ujar salah seorang staf yang enggan disebutkan namanya, kepada elJabar.com, Senin (14/10/2019).
TAP selain diisi oleh sejumlah pakar dari perguruan tinggi, juga pada Ketua Harian dan Dewan Eksekutif ada yang diisi oleh bekas tim sukses Ridwan Kamil-Uu saat Pilgub 2018 lalu. Bahkan ada kaitan saudara dari Ridwan Kamil Gubernur Jawa Barat, yang duduk di Dewan Eksekutif.
Sementara itu, Pengamat Pemerintahan Unpad, Indra Prawira, setahun yang lalu dirinya pernah memprediksi tentang keberadaan TAP yang akan merecoki pekerjaan SKPD.
Prediksi Indra Prawira mungkin ada benarnya, karena diakui Indra Prawira yang juga pakar Hukum Tata Negara ini, ada sejumlah pejabat yang curhat kepada dirinya seputar sepak terjang TAP.
“Rasanya saya sudah kasih komentar setahun lalu. Saya prediksi keberadaan tim tersebut akan merecoki pekerjaan SKPD yang ada. Tampaknya prediksi saya ada benarnya, mengingat ada beberapa pejabat provinsi yang curhat tentang sepak terjang TAP,” ungkap Indra Prawira, kepada elJabar.com, Senin (14/10/2019).
Model TAP ini menurut Indra Prawira, banyak ditiru oleh sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Sehingga ketidaknyamanan aparatur menyebar ke pelosok Jawa barat.
“Celakanya model TAP itu, ditiru oleh beberapa kabupaten/kota. Sehingga suasana “ketidaknyamanan” aparatur mulai menyebar ke pelosok Jabar,” ujar Indra Prawira.
Melihat keberadaan dan sepak terjang TAP yang tidak efektif, bahkan banyak merecoki tidak jelas terhadap OPD, Indra Prawira menyarankan TAP ini untuk dibubarkan. Sehingga tidak menjadi penyakit dikemudian hari.
“Yah, lebih baik dibubarkan. Daripada jadi penyakit di kemudian hari. Optimalkan saja fungsi staf ahli,” tandasnya.
Sementara itu, Pj. Sekretaris Daerah H. Daud Ahmad, selaku Pengarah TAP, belum meberikan konfirmasinya. (muis)
