Terkesan dengan Mall Pelayanan Publik, Pemkab Sumedang Dikunjungi Wakil Bupati Lumajang

SUMEDANG, eljabar.com — Pemerintah Kabupaten Sumedang menerima Kunjungan Kerja dari Pemerintah Kabupaten Lumajang. Rombongan yang dipimpin oleh Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati diterima langsung oleh Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir beserta jajaran di Gedung Negara, Senin (9/12/2019).

Turut hadir mendampingi Bupati, Kepala DPMPTSP, Bappppeda, Bappenda, BPKAD, DPMD, DLHK, Dinas Perkimtan  dan Diskominfosanditik.

Pertemuan tersebut membahas terkait upaya optimalisasi serta perbaikan penyelenggaraan pelayanan Publik melalui implementasi Mall Pelayanan Publik di daerah.

Wakil Bupati Lumajang Indah Amperawati dalam kesempatan tersebut menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya. Dirinya mengungkapkan, bahwa ia bersama rombongan pemerintah Kabupaten Lumajang sengaja datang ke Sumedang atas rekomendasi dari Kementerian Keuangan RI terkait pelayanan perijinan terpadu.

Dikatakan Indah, atensi persoalan pelayanan publik menjadi salah satu isu yang mencuat di Kabupaten Lumajang. Berdasarkan hasil survei kepatuhan publik yang dilaksanakan Ombudsman RI pada tahun 2017, Kabupaten Lumajang pernah mendapatkan nilai 22 atau masuk dalam zona merah.

Angka tersebut, kata Indah, merupakan nilai yang sangat buruk bagi pemerintahan dan hal ini menjadi dasar bagi pemerintah kabupaten Lumajang untuk melakukan perbaikan dalam pelayanan publik terutama perijinan sehingga saat ini bisa keluar dari zona merah dan berhasil berada pada zona hijau.

“Pada tahun 2018 akhir, ketika Ombudsman datang menilai ke kabupaten/kota, nilai kita naik dari 22 menjadi 79. Kemudian 2 minggu yang lalu, pemerintah Kabupaten Lumajang mendapatkan penghargaan dari Ombudsman RI karena dari nilai 79 naik menjadi 90 dan masuk zona hijau,” ungkapnya.

Indah mengungkapkan, perbaikan dan peningkatan pelayanan perijinan memang perlu terus dilakukan, menurutnya hal ini sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo atas komitmennya terhadap pelayanan perizinan yang menekankan akan pentingnya memberikan kemudahan dan menghapus aturan yang rumit dan mempersulit kebutuhan para pemohon perijinan.

Terkait Mall Pelayanan Publik, lanjut Indah, sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Lumajang untuk mempercepat proses perijinan dan layanan lainnya secara terintegrasi dan cepat, Pemerintah Kabupaten Lumajang  sudah pada tahap penganggaran dan rencananya akan mulai melaksanakan pembangunan pada tahun 2020 mendatang.

“Kita sudah anggarkan, kebetulan kami punya gedung yang akan kita perbaiki. Tentu infrastruktur, kelengkapan sarana prasarana serta teknologi menjadi hal yang utama disamping  personalitas dari para pelayan di kabupaten Lumajang. Nanti kita bisa melihat di MPP Kabupaten Sumedang,” katanya.

Indah juga menjelaskan, saat ini kondisi APBD Kabupaten Lumajang relatif lebih kecil jika dibandingkan dengan APBD di Kabupaten Sumedang dengan selisih sekitar  1 trilyun  termasuk Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“APBD kami lebih kecil dari Sumedang kita selisih 1 trilyun, kalau Sumedang mungkin 3 trilyun sementara kita 2,3 trilyun. Termasuk PAD, kita hanya sekitar 300 milyar, mungkin disini (Sumedang) 450 Milyar. Saya lihat disini luar biasa, kotanya kecil tapi begitu masuk banyak investasi yang tumbuh disini,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Sumedang H. Dony Ahmad Munir saat menerima kunjungan dari Pemerintah Kabupaten Lumajang mengatakan, gedung MPP Kabupaten Sumedang dibangun menggunakan Gedung Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Satu Pintu Terpadu (PMPTSP) dengan total anggaran dibawah 1 milyar.

Pembangunan gedung MPP tersebut, kata Bupati, untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat pemohon sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan pelayanan one stop service dan lebih terintegrasi.

“Tahapannya kami lakukan studi banding ke Banyuwangi dan Batam. Dengan melihat kondisi gedung yang tersedia, kemudian kami renovasi dengan anggaran dibawah 1 milyar kurang lebih 800 juta. Kita komunikasikan dan koordinasikan dengan berbagai instansi yang ada,” jelasnya.

Dikatakan Bupati, Sumedang menjadi yang pertama di Jawa Barat dalam pengadaan Mall Pelayanan Publik yang sudah disetujui oleh Pemerintah Pusat. Sampai ini sudah ada 361 jenis pelayanan yang tersedia dari berbagai SKPD.

“Kami telah melakukan MoU antara Pemerintah Kabupaten Sumedang dengan menpan RB sebagai salah satu kabupaten yang siap melaksanakan Mall Pelayanan Publik,” jelasnya.

Ditambahkan bupati, dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik, pemerintah kabupaten Sumedang terus melakukan berbagai upaya diantaranya dengan mengundang akademisi dan praktisi untuk mengubah mindset ASN di pemerintah kabupaten Sumedang dalam melaksanakan pelayanan publik.

Ditambahkan Bupati, sebagai bentuk ketegasan dan komitmen pemda dalam membangun MPP, pada tahun 2020 mendatang Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang juga berencana akan merenovasi  gedung MPP menjadi bangunan tiga lantai. (Abas)

Advertisement

Categories: Pemerintahan