Torehan Masalah Proyek Pelebaran Jalan, Taruhan Reputasi Kinerja UPT PJJ Jember
SURABAYA, eljabar.com – Perubahan harga satuan (eskalasi) dan aspal yang dipatok dengan harga melambung tinggi disebut-sebut sebagai faktor penyebab capaian volume pekerjaan tidak sesuai target.
Capaian volume pekerjaan proyek pelebaran jalan link 202 dan 203 pada pertengahan Desember lalu ditarget sebesar 85 persen. Perusahaan dengan No. PKP 3053/WPJ.24/KP.1203/2009 berhasil merampungkan volume pekerjaan 77 persen dari paket proyek konstruksi UPT PJJ Jember.
Deviasi minus 8 persen dari capaian realisasi volume pekerjaan tersebut menjadi taruhan reputasi kinerja pemegang kontrak, yaitu UPT PJJ Jember dan PT Timbul Persada.
Kepala UPT Pengelolaan Jalan dan Jembatan Jember, Hadi Pramoedjo mengungkap penyebab aktivitas pelaksanaan berhenti cukup lama, antara lain soal financial perusahaan.
“PT Timbul Persada sudah bekerja lagi setelah sempat vakum di lapangan, perusahaan sedang collapse,” ujar Hadi.
Maka dari itu, Hadi menyarankan pemilik NPWP 02.577.167.6-641.000 itu merampungkan kekurangan volume pekerjaan sampai jadwal pelaksanaan serah terima tahap pertama pekerjaan (PHO). Jika tidak juga selesai dan melampaui tahun anggaran berjalan akan dijatuhi sanksi denda berjalan.
“Penyedia jasa menyanggupi untuk menyelesaikan sisa pekerjaan sesuai waktu yang telah ditentukan,” tuturnya.
Di lain pihak, peneliti dari Investment Asset Urban Studies (Invasus), Barlie Wetnas Shimoewe merasa aneh dengan argumentasi terkait faktor pemicu deviasi minus progres pekerjaan.
“Kenapa bukan pekerjaan yang vakum cukup lama saja yang dijadikan alasan. Atau keruntuhan financial perusahaan,” tandas Barlie.
Lanjut Barlie, collapse juga menggambarkan kondisi keuangan dari perusahaan. UPT PJJ Jember sebagai pengampu kegiatan bisa melakukan telaahan lebih jauh.
Pada kesempatan lain, pantauan eljabar.com di beberapa lokasi pengerjaan pelebaran jalan menemukan fakta dari aksi pungli dan penjualan tanah galian.
“Pungutan liar terhadap pemilik rumah di sisi saluran yang dibiarkan terbuka. Akses keluar masuk rumah jadi susah karena salurannya tidak ditutup segera,” kata seorang warga.
Aksi pungutan liar tersebut diarahkan terhadap rumah-rumah yang berada tepat di tepi saluran. Modusnya, drainase jalan yang sedang dikerjakan tidak segera dipasang penutup u-ditch. Jika ada warga yang minta segera ditutup akan dikenakan ongkos pasang.
Lingkar Pergerakan Multiple Data (Link Pemuda) sebelumnya telah mewanti-wanti terhadap potensi penyimpangan proyek tersebut.
Organisasi gerakan anti korupsi tersebut menyampaikan analisa potensi penyimpangan proyek pelebaran jalan menggunakan metode fraud analysis. Metode digunakan untuk melihat sejauh mana potensi risiko penyimpangan dari paket proyek tersebut.
Koordinator Link Pemuda Arshy Ibnu Alwahidi menyebut, progres pekerjaan yang minus serta pungli dan jual beli tanah galian adalah fakta dari dampak berantai potensi penyimpangan proyek ini.
“Indikator perbandingan nilai kontrak dan HPS telah membuktikan potensi penyimpangan proyek membawa dampak berantai hingga pelaksanaan kontrak,” ujar Ibnu.
Untuk itu Ibnu ragu dengan alasan kenaikan harga aspal dan eskalasi harga tidak diakomodir.
“Nilai kontrak saja sudah terlampau jauh di bawah HPS, dan ini potensi penyimpangannya tinggi dan perencanaan yang kurang bagus. Ini sudah petcuma tentang harga,” katanya.
Ibnu mengaku sampai saat ini pihaknya tetap menjalankan pengawasan dan pemeriksaan data pengadaan yang diperoleh dari sumber resmi pemerintah. Pasalnya, hingga saat ini korupsi PBJ masih menjadi kasus korupsi terbanyak kedua yang mendapat penindakan APH. (*wn/and/red)
