• Redaksi
  • Kontak Kami
Wednesday, August 17, 2022
  • Login
El Jabar
Advertisement
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Nasional
  • Olahraga
  • Politik
  • Parlemen
  • Regional
  • TNI / POLRI
  • Seni & Budaya
No Result
View All Result
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Nasional
  • Olahraga
  • Politik
  • Parlemen
  • Regional
  • TNI / POLRI
  • Seni & Budaya
No Result
View All Result
El Jabar
No Result
View All Result
  • Home
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Nasional
  • Olahraga
  • Politik
  • Parlemen
  • Regional
  • TNI / POLRI
  • Seni & Budaya
  • Kronik

Untuk Penyelamatan Aset Daerah, Perlu Segera Penertiban Data Inventarisasi Daerah

June 22, 2022
in Adikarya Parlemen, Parlemen
Ricky Kurniawan Ketua Fraksi Partai Gerindra Jabar

Ricky Kurniawan Ketua Fraksi Partai Gerindra Jabar

ADIKARYA PARLEMEN

BANDUNG, elJabar.com – Dalam upaya mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi terhadap asset daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat harus segera menertibkan aset-aset dan barang milik daerah.

KPK RI telah menerbitkan surat perihal percepatan pembenahan pengelolaan Barang Milik Daerah kepada Gubenur/Bupati/Walikota se-lndonesia pada tanggal 26 Agustus 2019 lalu. Karena itu merupakan fokus utama pencegahan korupsi  KPK RI adalah mengenai Barang Milik Daerah dan juga terhadap optimalisasi pendapatan daerah.

BacaJuga

Komisi A Minta Satpol PP Kota Bandung Efektifkan Penyuluhan dan Penyadaran Aturan

Ketua DPRD Kota Bandung Dukung Kompetisi Olahraga Kewilayahan

Dimana dalam surat tersebut ada enam point yang menjadi fokus percepatan pembenahan dalam pengeloaan Barang Milik Daerah (BMD).

Pertama, adalah penyelesaian proses pengalihan BMD akibat alih kewenangan sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014. Kemudian yang kedua, penyelesaian permasalahan BMD antar Pemerintah Daerah akibat pemekaran wilayah. Berikutnya yang ketiga, penyelesaian permasalahan BMD dengan instansi vertikal. Keempat, penyelesaian permasalahan BMD yang dikuasai pihak lain atau pihak yang tidak berhak. Kelima, percepatan penyelesaian sertifikasi BMD berupa tanah.  Dan keenam, pelaksanaan pengamanan BMD baik fisik, legalitas, maupun administrasi.

Untuk mewujudkan poin-poin tersebut, Pemda Provinsi Jabar perlu melakukan kolaborasi secara optimal dengan semua pihak. Mulai dari Badan Pertahanan Nasional, kabupaten/kota, dan Pemerintah Pusat. Tujuannya supaya semua pihak berkomitmen untuk menyelesaikan masalah aset.

Anggota Komisi 3 DPRD Jabar, Ricky Kurniawan, mendorong Pemda Jabar untuk segera menyelesaikan penataan dan pendataan asset daerah. Karena, sampai saat ini masih cukup banyak asset daerah provinsi Jabar yang belum tertata dan terdata dengan baik.

“Saya mendorong secepatnya, agar Pempov Jabar secepatnya menata, menginventarisir aset daerah secara maksimal. Kelalaian ini menyebabkan beberapa aset pemprov Jabar dikuasai pihak ketiga, baik aset bergerak maupun tidak bergerak,” ungkap Ricky Kurniawan, kepada elJabar.com.

Sampai saat ini menurut Ricky, Pemprov Jabar belum memiliki data best asset yang memadai. Oleh karena itu, dirinya mendorong Pemprov Jabar untuk secepatnya menata dan mendata untuk membuatkan data best asset.

“Ada cukup banyak aset Pemprov Jabar yang sudah dikuasai dan bahkan di klaim milik pihak ketiga. Aset daerah ini harus segera diselamatkan,” ujarnya.

Padahal secara de jure masih tercatat dalam buku asset, sedangkan secara de facto sudah dikuasi pihak ketiga atau pihak lain.

Permasalahan kepemilikan aset daerah, perlu ditata dan didata dengan baik yang disertai bukti-bukti kepemilikan yang sah atau legalitas, berupa surat-surat.

Pengamanan dan pengelolaan asset Pemprov Jabar yang tersebar di 27 kabupaten/kota se Jabar, banyak yang belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya asset yang masih tumpang tindih dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun instansi lain.

“Pengelolaan aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat belum optimal. Juga ada beberapa masalah yang harus segera diselesaikan,” ujarnya.

Masih berkaitan dengan aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, yakni dalam penatausahaan aset yang belum tertib. Diantaranya penyajian dan penatausahaan tanah mulai dari penyajian informasi aset tetap yang belum memadai, sampai dengan masalah  tanah yang dikuasai atau sengketa dengan pihak lain, yang bernilai ratusan miliar rupiah.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hal ini menunjukkan belum terinventarisasikannya aset Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dengan baik.

Untuk itu, Ricky Kurniawan yang juga Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jabar ini, meminta Pemprov Jawa Barat untuk lebih meningkatkan lagi pengawasan dan pengendalian atas penatausahaan aset milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat secara serius lagi.

“Termasuk ada juga aset tanah yang disewakan dan masih tercatat sebagai aset tetap. Dan juga, tanah milik Pemerintah Daerah Provinsi Jabar belum seluruhnya bersertifikat,” pungkasnya. (muis)

Tags: Adikaryadprd jabarGerindraJawa BaratKetua FraksiPARLEMENRicky Kurniawan
ShareTweetPin

BeritaTerkait

Komisi A Minta Satpol PP Kota Bandung Efektifkan Penyuluhan dan Penyadaran Aturan

Komisi A Minta Satpol PP Kota Bandung Efektifkan Penyuluhan dan Penyadaran Aturan

August 15, 2022
0

BANDUNG, eljabar.com -- Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung mengadakan rapat kerja bersama Satpol PP Kota Bandung,...

Ketua DPRD Kota Bandung Dukung Kompetisi Olahraga Kewilayahan

Ketua DPRD Kota Bandung Dukung Kompetisi Olahraga Kewilayahan

August 14, 2022
0

BANDUNG, eljabar.com -- Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung H. Tedy Rusmawan, A.T., M.M., berharap akan semakin banyaknya...

DPRD dan Pemkot Bandung Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023

DPRD dan Pemkot Bandung Tandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2023

August 13, 2022
0

BANDUNG, eljabar.com -- Wakil Ketua III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., memimpin...

Komisi V Dorong Angggaran Perbaikan Untuk Panti Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

Komisi V Dorong Angggaran Perbaikan Untuk Panti Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia

August 11, 2022
0

Kab. Bandung,eljabar.com -- Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat tinjau sarana dan prasarana yang terdapat pada UPTD Panti Rehabilitasi Sosial...

Penopang Jembatan Cigereuh Kabupaten Bandung Rusak, Komisi IV DPRD Jabar Respon Rencana Perbaikan

Penopang Jembatan Cigereuh Kabupaten Bandung Rusak, Komisi IV DPRD Jabar Respon Rencana Perbaikan

August 11, 2022
0

Kab. Bandung,eljabar.com --  Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Provinsi Jawa Barat melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Bandung. Kunjungan tersebut...

No Result
View All Result

Recommended

Diskominfo Kota Sukabumi Roadshow Penggunaan Internet Sehat dan Bijak

Diskominfo Kota Sukabumi Roadshow Penggunaan Internet Sehat dan Bijak

August 16, 2022
Guru Honorer: TMT Tahun 2005 Absensi Manual Sudah Jadi Rongsok?

Guru Honorer: TMT Tahun 2005 Absensi Manual Sudah Jadi Rongsok?

August 16, 2022
Yana Optimis Ekonomi Digital Tingkatkan Produktivitas Masyarakat

Yana Optimis Ekonomi Digital Tingkatkan Produktivitas Masyarakat

August 16, 2022
OPINI: 8.395 Hari Menuju Indonesia Emas

OPINI: 8.395 Hari Menuju Indonesia Emas

August 16, 2022
El Jabar

ALAMAT REDAKSI :
Jl. Babakan Jati I No. 45 B
Batununggal Bandung 40275
Telpon : 081398877366, 08986865699

Copyright 2022 Eljabar.com.

No Result
View All Result
  • Home
  • Pemerintahan
  • Pendidikan
  • Ekonomi
  • Hukum
  • Nasional
  • Olahraga
  • Politik
  • Parlemen
  • Regional
  • TNI / POLRI
  • Seni & Budaya
  • Kronik

© 2022 Eljabar.com - Portal Berita Terupdate & Terpercaya..

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In