Wabup Sumedang Hadiri Raker LPPD Jabar di Gedung Sate
BANDUNG, eljabar.com — Wakil Bupati Sumedang Erwan Setiawan didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Asep Uus dan Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Sumedang Ani Apriani menghadiri Kegiatan Rapat Kerja Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Tahun 2018, bertempat di Aula Barat Gedung Sate Kantor Gubernur Jawa Barat, Rabu (16/1/2019).
Rapat Kerja dipimpin oleh Sekda Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa dengan menghadirkan narasumber Direktur Evaluasi dan peningkatan Kapasitas Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Drajat Wisnu Setyawan dan dihadiri oleh para Kepala Daerah dan wakil kepala daerah serta perwakilan dari 27 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat.
Rapat kerja ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari pasal 69 ayat 1 undang-undang nomor 23 tahun 2016 tentang pemerintah daerah bahwa kepala daerah berkewajiban untuk menyampaikan LPPD kepada pemerintah yang dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
Adapun tujuan dari rapat kerja ini adalah untuk menyamakan persepsi dan membangun komitmen pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyusunan LPPD tahun 2018, sehingga dapat menghasilkan dokumen laporan yang sesuai dengan pedoman penyusunan, secara akurat, dapat dipertanggungjawaban serta penyampaian dokumen secara tepat waktu.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat H. Iwa Karniwa saat memimpin rapat kerja, menyambut baik pertemuan yang diselenggarakan sebagai upaya dalam membangun sinergitas antara pemprov dan kabupaten/kota se jawa barat dalam rangka peningkatan kinerja pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan 27 kabupaten/kota akan sangat menentukan terhadap keberhasilan LPPD provinsi Jawa Barat.
Meski begitu, menurut Iwa, ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian untuk diperbaiki dalam kinerja pemerintah daerah. Disampaikan Iwa, hal tersebut adalah masalah sanitasi, rendahnya partisipasi koperasi, pelayanan jaminan sosial tenaga kerja, bertambahnya rasio luas kawasan kumuh di kabupaten/kota terutama di kota-kota besar serta menurunnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) persatuan luas wilayah.
Iwa juga mengingatkan terkait catatan kinerja lainnya yang perlu diperbaiki untuk ditingkatkan lagi kedepannya. Dikatakan Iwa, masih ada angka partisipasi murni SMA/SMK/MA di Jawa Barat yang perlu ditingkatkan dimana pada saat ini capaian kinerjanya baru mencapai 81.25%.
Kemudian, lanjut Iwa, terkait tindak lanjut temuan BPK RI, saat ini capaian kinerja mencapai 91.86 %, artinya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 99.5%. Selain itu, Iwa mengingatkan pula agar para kepala OPD segera melengkapi dan melakukan pengecekan Dokumen SOP.
Terakhir, Iwa mengharapkan, provinsi Jawa barat bisa meningkatkan levelnya baik dari segi parameternya maupun pola penganggaran. Iwan menargetkan, Kedepan Benchmark provinsi Jawa Barat bisa menyaingi maupun melampaui Kuala lumpur dan Bangkok. (Abas)
