SUMENEP, Eljabar.com – Ketimpangan pembangunan antara wilayah daratan dan kepulauan masih menjadi tantangan besar bagi Kabupaten Sumenep. Namun, Wakil Bupati Sumenep, KH. Imam Hasyim, menegaskan komitmennya untuk merajut keseimbangan pembangunan agar tidak ada wilayah yang tertinggal.
Dalam peringatan Isra Mikraj yang digelar di Sumenep, Wabup Imam Hasyim menyampaikan pesan kuat tentang pentingnya pemerataan pembangunan sebagai amanah besar yang harus diwujudkan oleh pemerintah daerah.
“Kami tidak ingin ada kesenjangan antara daratan dan kepulauan. Tidak boleh ada masyarakat yang merasa terpinggirkan hanya karena faktor geografis. Sumenep adalah satu kesatuan, dan pembangunan harus bisa dirasakan oleh semua,” tegasnya.
Sejak awal kepemimpinannya bersama Bupati Achmad Fauzi, Imam Hasyim menyadari bahwa minimnya akses dan fasilitas di kepulauan menjadi persoalan serius yang membutuhkan solusi nyata. Ia menegaskan bahwa pemerataan pembangunan bukan sekadar janji politik, tetapi juga tugas moral dan keagamaan yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
Namun, tantangan besar menghadang, terutama terkait keterbatasan anggaran akibat efisiensi dan rasionalisasi yang mencapai 50 persen.
“Tentu ini bukan hal mudah, tapi keterbatasan bukan alasan untuk menyerah. Justru ini menjadi momentum bagi kami untuk mencari solusi terbaik agar masyarakat kepulauan merasakan manfaat pembangunan yang setara dengan daratan,” ujarnya optimis.
Lebih dari sekadar infrastruktur, Imam Hasyim menegaskan bahwa kepemimpinan adalah amanah yang harus dipertanggungjawabkan, tidak hanya di hadapan masyarakat, tetapi juga di hadapan Allah SWT.
“Jabatan ini bukan sekadar kekuasaan, tetapi amanah. Kami ingin kepemimpinan ini membawa berkah, bukan sekadar pencapaian duniawi yang kosong makna,” tandasnya.
Banyak pihak berharap komitmen ini benar-benar terwujud, terutama bagi masyarakat kepulauan yang selama ini menghadapi berbagai keterbatasan, mulai dari akses infrastruktur, layanan kesehatan, hingga pendidikan yang layak.
Acara ini turut dihadiri oleh Forkopimda, pimpinan OPD, BUMD, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta perwakilan ASN di lingkungan Pemkab Sumenep.(Ury).
