Warga Protes Keras, 9 Pintu Bantuan dari Pemerintah Hanya Angin Surga - El Jabar

Warga Protes Keras, 9 Pintu Bantuan dari Pemerintah Hanya Angin Surga

BANDUNG, eljabar.com — Menjalarnya Wabah Covid 19 atau Corona di Indonesia termasuk di Kota Bandung akhir-akhir ini semakin membuat suasana dan keadaan tidak menentu, hal ini bukan saja dirasakan oleh pasien positif corona, pasien dalam pantauan (PDP), Orang dalam pantauan (ODP).

Namun dirasakan pula oleh masyarakat luas yang terkena dampak sosial dan ekonomi, diantaranya banyak yang kehilangan pekerjaan, usaha bahkan banyak pula proyek yang tertunda. Hal ini tentu saja berefek negatif berupa kerawanan sosial, ancaman kelaparan dan meningkatnya angka kejahatan bila saja pemerintah tidak segera turun tangan mengatasi semuanya.

Untung saja Pemerintah Kota Bandung dan Provinsi Jawa Barat bersama unsur forkopimda bertindak cepat mengatasi semua ini melalui beberapa program bantuan, diantaranya bantuan sembako dan uang tunai. Bahkan konon kabarnya ada 9 pintu bantuan yang akan digulirkan kepada masyarakat dari Pemerintah Kota Bandung dan Provinsi Jabar.

Namun jauh panggang daripada api, berbagai program bantuan yang sangat ditunggu-tunggu tersebut ternyata jumlahnya jauh dari harapan. Seperti yang terjadi di Wilayah RW 02 Kelurahan Dago, Kec. Coblong Kota Bandung yang sebelumnya dengan Sigab para RT dan RW mendata calon penerima bantuan terkait dampak wabah covid 19.

Yaitu dengan mendata semua Nomor Induk KTP secara selektif diluar Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dan Basis Dana Terpadu (BDT), ini dibuat lengkap secara pelaporan dengan sangat memperhatikan skala prioritas yang sangat membutuhkan baru jadi catatan, namun ternyata pendataan dari ke RT an dan ke RW an ini sepertinya diabaikan.

Menurut Ketua RW 02 Dago Asep Mamun, warga yang sekarang mendapat bantuan malah yang termasuk ke dalam BDT yaitu hasil sensus ekonomi Kota Bandung 3 tahun lalu.

“Saya heran kan miskin bersamanya juga sekarang, kenapa data yang dipakai yang 3 tahun lalu?, itu juga dari 37 KK data penerima BDT yang dapat baru 3 orang, itupun dikirim langsung melalui ojek online,” tegasnya.

Asep menambahkan, bahkan setelah data pengajuan RT/RW tersebut yang baru-baru ini diajukan versi revisi, yang muncul malahan data baru yang membingungkan, yaitu masih data BDT, hanya saja yang keluar nama yang tadinya nama suami diganti nama istri, nama orang tua diganti nama anak, apakah nanti bantuannya tidak akan tumpang tindih?

Menurut Ketua Umum LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) Rohimat Joker, akhir-akhir ini para pengurus RT/RW cukup direpotkan dengan hadirnya data penerima bantuan dari pemerintah, mengingat jumlah penerima yang bersumber dari dinas sosial baik kota maupun provinsi adalah data lama dan sangat jauh berbeda dengan data yang diajukan oleh Ketua RT dan Ketua RW.

“Seharusnya data yang dipakai dan jadi prioritas adalah data dari para pengurus kewilayahan yang langsung berhadapan dengan warga. Kami mohon baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kota dapat berkoordinasi dan berkomunikasi untuk mencari jalan keluar agar semua yg sudah didata oleh RT/RW dapat menerima bantuan,” tandas Ketum PMPRI. **

Categories: Regional