Month: February 2021

Pasuruan, eljabar.com – Jembatan Kedunglarangan di Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan yang ambles mulai diperbaiki. Amblesnya jembatan rangka baja yang terletak di KM. SBY 46+080 disebabkan beberapa bagian struktur lantai jembatan mengalami kerusakan, seperti beton retak, pelat bondek sobek, besi stringer patah dan ujung pertemuan cross dan buhul stringer.

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jatim-Bali melalui Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Jatim dan PPK 3.5 Gempol-Pasuruan-Probolinggo memprioritaskan perbaikan jembatan yang dibangun 1989 silam.

“Yang jelas lantai jembatan secara keseluruhan harus diganti dan sudah menjadi prioritas” kata Jeladi melalui pesan singkat, Kamis (25/02/2021).

Jeladi mengaku untuk memperbaiki kerusakan tersebut membutuhkan waktu 14 hari. Untuk itu, pihaknya telah bekerjasama dengan Satlantas Polres Pasuruan agar dilakukan penutupan sementara jembatan sisi selatan sehingga arus lalulintas dari arah Banyuwangi menuju Surabaya dialihkan ke sisi utara secara contraflow.

“Penutupan sementara jalur ini diperlukan supaya penanganannya maksimal,” kata Jeladi.

Untuk menambah ketahanan, Jeladi akan menambahkan dua pelat pada lapisan jembatan. Hal itu dilakukan mengingat tingkat kerusakan yang terjadi sudah parah.

Sejumlah pekerja diterjunkan untuk embongkar lapisan aspal yang ambles. Terlihat, Jeladi yang baru ditempatkan di ruas Gempol-Pasuruan-Probolinggo per 28 Januari 2021 lalu, memimpin langsung proses perbaikan di lapangan.

Diberitakan sebelumnya, Kanit Turjawali Satlantas Polres Pasuruan, Ipda M. Yusuf mengungkapkan, lapisan perkerasan jalan di jembatan tersebut sudah sering ditambal. Namun, karena sering dilintasi truk bermuatan berat akhirnya ambles.

Sementara, pemantauan eljabar.com di titik ambles jembatan sepanjang 60 meter tersebut terlihat lubang berdiameter kurang lebih 1 meter, menembus sebagian superstructure jembatan. (*wn/red)

SUMENEP, eljabar.com – Ahmad Fauzi dan Dewi Khalifah (Fauzi-Eva), akhirnya resmi dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati, Sumenep, Madura, Jawa Timur, Jumat 26 Februari 2021.
Fauzi-Eva dilantik langsung oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa di Gedung Grahadi, Surabaya, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor: 131.35-368 tahun 2021 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 131.35-312 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada Provinsi Jawa Timur.

“Menetapkan Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah hasil Pilkada Serentak tahun 2020 di kabupaten dan kota pada Provinsi Jawa Timur…1. Mengesahkan pengangkatan… 4. Saudara Ahmad Fauzi-Dewi Khalifah sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sumenep,” bunyi petikan SK yang ditandatangani Mendagri RI itu.

Bupati Sumenep, Ahmad Fauzi, mengungkapkan, bahwa dirinya dengan wakilnya itu akan langsung mulai bekerja keras untuk pembangunan di Kabupaten Sumenep.

“Kami akan langsung tancap gas untuk bekerja demi kepentingan warga Sumenep,” kata Fauzi.
Pihaknya mengatakan, langkah awal sebagai Bupati Sumenep, Fauzi akan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai upaya singkronisasi visi dan misinya bersama Dewi Khalifah.

“Sekarang singkronisasi dulu, setelah itu baru direalisasikan di 2022. Karena untuk tahun ini kami masih melanjutkan sisa kegiatan pada pemerintahan sebelumnya,” jelasnya.

Ketua DPC PDIP Sumenep itu berharap setiap program yang akan dilakukan bisa berkesinambungan antar OPD. Ia bertekad akan memperkuat sinergitas antar OPD yang ada.

“Kami ke depan lebih mengedepankan teamwork (kerja bersama). Sehingga keberadaan masing-masing instansi saling melengkapi dan menguatkan. Jadi, penataan birokrasi dulu,” ungkapnya.

Pihaknya menegaskan, akan mengevaluasi program yang dibangun bersama Bupati Sumenep sebelumnya, Abuya Busyro Karim. Dia memaparkan akan melanjutkan semua yang positif, sedangkan bagi yang dinilai masih terdapat kekurangan akan dibangun dengan inovasi-inovasi baru.

“Yang dilakukan selama lima tahun berjalan perlu dievaluasi, kalau perlu ditingkatkan, ya kita maksimalkan. Soal good and clean governance juga akan tetap memlnjadi perhatian, untuk menata birokrasi yang baik dan akuntabel,” tutupnya.

Untuk diketahui, program prioritas Fauz-Eva selama empat tahun kedepan terdiri dari:
(1) penguatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan guru sekolah, guru ngaji, dan guru madrasah diniyah serta dukungan program beasiswa.
(2) peningkatan kualitas standar pelayanan dan pembangunan kesehatan dasar.
(3) mencetak wirausaha santri dari kalangan muda di era industri 4.0.
(4) pengembangan ekonomi kawasan dan percepatan ekonomi berbasis desa tematik.
(5) mewujudkan kawasan wisata Madura (visit Madura) dan pengembangan ekonomi kreatif.
(6)tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional (smart city).
(7) peningkatan penanganan masalah sosial dengan semangat gotong royong.
(8) peningkatan infrastruktur dan moda transportasi kepulauan. (ury)

SUMENEP, eljabar.com – Kasus dugaan pemerasan oleh dua oknum anggota Kepolisian Sektor (Polsek) Bluto, Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur, hingga kini belum kunjung usai.

Bahkan ironisnya, kasus yang berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri tersebut disinyalir juga menyeret seorang pejabat Pemkab Sumenep.

Sebelumnya, KS (40), warga Kecamatan Bluto telah mengadukan peristiwa pemerasan yang dilakukan dua oknum polisi Polsek Bluto ke Polres Sumenep.

Pelaporan tersebut telah diterima oleh pihak Polres Sumenep, pada hari Rabu 27 Januari 2021 sekira pukul 14:30 WIB, dengan SURAT TANDA PENERIMAAN LAPORAN Nomor : STPL/03/I/2021/YANDUAN

Dalam laporan tersebut, diceritakan bahwa korban menyerahkan uang sebesar 15 juta kepada SD yang tercatat sebagai ASN Pemkab Sumenep dan memiliki jabatan strategis sebagai Kepala UPT Pertanian di Kecamatan Rubaru. Saat itu, SD berdalih untuk meloby kedua oknum anggota Polsek Bluto.

“Kemudian SD masuk dalam ruangan Kapolsek Bluto,” tambah KS dalam surat laporan tersebut.
Selang beberapa menit, SD, dan dua oknum polisi tersebut, keluar dari ruangan Kapolsek Bluto.

Kemudian SD pamit pulang sedangkan dua oknum polisi tersebut melanjutkan pemeriksaan terhadap KS hingga pukul 21.00 WIB, soal pembelian Bahan Bakar Solar sebanyak 28 drigen oleh KS, di Stasiun Bahan Bakar Nelayan (SPBN) Cangkerman di Desa Aeng Baja Kenek, Kecamatan Bluto.

Menanggapi hal itu, SD, enggan memberikan komentar saat dikonfirmasi oleh awak media. Namun SD mengaku sudah diperiksa Propam Polres Sumenep.

“Saya no coment aja, karena saya sudah di BAP oleh Kasi Propam Polres Dumenep,” kata SD saat dikonfirmasi melalui sambungan teleponnya beberapa waktu lalu.

Disoal terkait tindakan SD selaku abdi negara, apakah dibenarkan oleh aturan, pihak berdalih sambungan teleponnya putus-putus dan juga enggan memberikan komentar.

“Mohon mas saya no coment, ke Kasi Propam saja,” jawab SD singkat.

Sementara itu, Kepala Inspektorat Sumenep, Titik Suryati, menjelaskan sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 tahun 2020 tentang Disiplin ASN, bahwa kewenangan untuk menindak pelanggaran disiplin ASN ada di tangan Bupati.

Sedangkan sanksi yang akan dijatuhkan, Yatik, akan disesuikan dengan hasil pertimbangan hukum.

“Kalau sudah inkracht baru kita proses sanksinya,” kata Titik.

Titik menjelaskan, kasus itu sudah ditangani penegak hukum dan Inspektorat hanya tinggal menunggu proses hukum yang sedang berjalan tersebut berkekuatan hukum tetap atau inkracht.

Terpisah, penggiat non goverment organisation, Lukas Jebaru, menilai sanksi atas pelanggaran disiplin ASN tidak perlu menunggu putusan hukum yang sudah inkracht.

“Sanksi kepegawaian semestinya bisa dijatuhkan karena sanksi yang bersifat pidana masih berproses. Minimal oknum tersebut dijatuhi sanksi administrasi, kan dalam laporan korban sudah ada faktanya kalau oknum itu aktif dalam dugaan pemerasan yang dilakukan oknum anggota Polsek Bluto,” kata Lukas.

Jika sanksi atas pelanggaran disiplin pegawai dan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN sejak awal tidak ditegakkan, menurut Lukas hal itu justru akan menimbulkan spekulasi negatif masyarakat.

“Jangan sesatkan pemahaman publik antara sanksi pidana dengan sanksi disiplin maupun sanksi pelanggaran etik dan perilaku ASN,” tegas Lukas. (ury)