Berdampak Sistemik, Kemiskinan Merupakan Permasalahan yang Kompleks dan Multi Dimensi
SUMEDANG, eljabar.com — Wakil Bupati Sumedang H Erwan Setiawan, SE memimpin Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Tahun 2019 di Ruang Rapat Tajimalela, Kamis (26/12/2019).
Hadir dalam rapat tersebut, para Kepala SKPD, para camat dan tamu undangan lainnya yang tergabung dalam TKPKD Kabupaten Sumedang.
Wabup Erwan Setiawan dalam arahannya mengatakan, meski beberapa tahun terakhir pembangunan ekonomi di Kabupaten Sumedang telah menunjukkan berbagai capaian dan kemajuan namun pengangguran dan kemiskinan tetap menjadi masalah utama.
“Meski telah banyak kemajuan kita peroleh, tapi secara jujur harus kita akui, masih banyak sasaran yang belum sepenuhnya kita capai, seperti upaya percepatan penurunan pengangguran dan kemiskinan,” ungkapnya.
Ia mengungkapkan, kemiskinan merupakan persoalan yang mendesak untuk segera ditanggulangi karena menyangkut kebutuhan hidup dasar masyarakat yang harus dipenuhi.
“Kemiskinan merupakan permasalahan yang kompleks dan multi dimensi dan berdampak sistemik menyangkut segala sisi kehidupan. Bila tidak segera ditanggulangi, maka hal ini akan menimbulkan permasalahan lain sehingga menjadi semakin kompleks dan semakin sulit penyelesaiannya,” ucapnya.
Ia menerangkan, berdasarkan data BPS, angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang pada Tahun 2018 sebesar 9,76 persen atau sekitar 112.140 jiwa.
“Artinya angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang masih di atas angka kemiskinan provinsi Jawa Barat yaitu sebesar 7,45 persen. Posisi Kabupaten Sumedang berada di urutan 19,” tuturnya.
Hal tersebut, lanjut Wabup, menjadikan Kabupaten Sumedang masih menjadi pemberat tingginya angka kemiskinan di Jawa Barat.
“Berdasarkan dokumen RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2018- 2023, Pemerintah Kabupaten Sumedang menargetkan angka kemiskinan di tahun 2023 sebesar 5,76 persen. Ini artinya angka kemiskinan harus turun 0,8 persen setiap tahunnya,” ucapnya.
Oleh karena itu, harus terus melakukan terobosan- terobosan di berbagai bidang dan berbagai upaya untuk menanggulangi kemiskinan.
“Hasil survey BPS di tahun 2019 bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Sumedang turun sebesar 0,71 persen sehingga angka kemiskinan pada tahun 2019 9.05 persen. Kondisi ini menggambarkan bahwa capaian penurunan angka kemiskinan belum mencapai target yang ditetapkan,” ujarnya.
Ia mengatakan untuk capaian tersebut masih bisa ditolerir karena menurutnya masih tahun pertama memimpin pemerintahan.
“Capaian angka 0,71 persen sudah bagus, tapi ini harus dibayar tahun depan. Kita masih kurang 0,09 persen dari target. Tahun depan harus melebihi target. Saya inginkan kita harus bisa merealisasikan 8,16 persen di tahun 2020. Jangan sampai tidak tercapai,” tegasnya.
Wabup mengapresiasi kepada seluruh jajaran SKPD dan Kecamatan yang telah berupaya sungguh-sungguh dalam menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Sumedang.
“Saya juga selaku Ketua TKPKD perlu kiranya menyampaikan beberapa hal diantaranya perlu upaya maksimal dari SKPD dan Kecamatan dalam menanggulangi kemiskinan melalui peningkatan kordinasi, optimalisasi program kegiatan SKPD dan membuat inovasi-inovasi penanggulangan kemiskinan,” pintanya.
Wabup juga meminta seluruh SKPD yang terkait langsung dengan penanggulangan kemiskinan agar menggunakan basis data terpadu sebagai kelompok sasaran program dan kegiatan.
“Selain itu, optimalkan peran pentahelix dalam penanggulangan kemiskinan. Perlu peningkatan pengendalian pemerintah kecamatan kepada pemerintahan desa dalam penggunaan Dana Desa agar lebih difokuskan untuk menanggulangi kemiskinan,” pungkasnya. (Abas)
